SURABAYA — KABAR NUSANTARA ID Sorotan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali mengemuka. Setelah sebelumnya institusi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam perkara dugaan pungutan liar pada proses perizinan, kini penggunaan anggaran untuk keikutsertaan dalam Pameran Jatim Fest 2026 ikut dibedah oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.
Kali ini bukan perkara izin pertambangan yang menjadi sorotan. MAKI Jatim menyoroti tiga mata anggaran dalam keikutsertaan Dinas ESDM Jatim pada Jatim Fest 2026 dengan nilai keseluruhan mencapai Rp299 juta.
Tiga pos tersebut terdiri atas belanja jasa sewa lahan dan dekorasi booth sebesar Rp200 juta, pengadaan souvenir sebesar Rp66 juta, serta pengadaan seragam khusus personel penjaga stand sebesar Rp33 juta.
Bagi MAKI Jatim, besarnya anggaran tersebut perlu diuji lebih jauh dengan melihat kesesuaian antara pagu, spesifikasi, volume, harga satuan, realisasi pekerjaan hingga manfaat kegiatan.
MAKI menegaskan, telaah tersebut merupakan bagian dari penelusuran awal dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum seluruh dokumen serta bukti pendukung diperiksa oleh aparat berwenang.
Rekam Jejak Perkara ESDM Jadi Latar Belakang Sorotan
Sorotan terhadap Dinas ESDM Jatim kali ini tidak berdiri sendiri.
Pada April 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial AM bersama dua pejabat lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungli perizinan. Penyidik ketika itu juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita uang serta dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkara kemudian berkembang. Pada Juli 2026, Kejati Jatim menetapkan tersangka baru berinisial ED. Penyidik menyebut terdapat 217 pemohon izin yang diduga menjadi objek pungutan dengan total uang yang teridentifikasi sekitar Rp1,33 miliar.
Kejati Jatim pada akhir Juli juga menyampaikan bahwa nilai pungutan liar yang berhasil diidentifikasi dalam penyidikan mencapai sekitar Rp8,44 miliar, dengan sejumlah uang dan aset yang telah diamankan sebagai barang bukti.
Pada September 2026, salah satu tersangka, Oni Setiawan, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan medis. Saat itu proses perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, dengan rencana pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
Konteks tersebut membuat MAKI Jatim menilai pengawasan terhadap tata kelola anggaran Dinas ESDM Jatim perlu dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Tiga Pos Belanja Rp299 Juta Dibedah
Menurut telaah awal Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, pos pertama yang menjadi perhatian adalah anggaran Rp200 juta untuk jasa sewa lahan dan dekorasi booth.
MAKI menyebut alokasi serupa disebut muncul berulang dalam penganggaran kegiatan pameran. Organisasi tersebut mempertanyakan dasar penentuan nilai Rp200 juta, terutama apabila dibandingkan dengan estimasi biaya sewa lahan dan pembangunan booth yang menurut data pembanding mereka diduga berada di bawah angka tersebut.
Namun, perbedaan antara pagu dan estimasi pembanding belum otomatis membuktikan adanya penggelembungan anggaran. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, kontrak, spesifikasi booth, ukuran lahan, material dekorasi, harga satuan, penyedia serta bukti pembayaran.
Pos kedua adalah souvenir senilai Rp66 juta.
MAKI mempertanyakan mekanisme penggunaan dan distribusi souvenir tersebut. Berdasarkan informasi yang mereka telaah, souvenir diberikan kepada pengunjung yang berhasil memenangkan permainan atau game di booth Dinas ESDM Jatim.
Karena bersumber dari APBD, MAKI meminta agar jumlah barang, harga satuan, spesifikasi, mekanisme pembelian, penerima serta bukti pertanggungjawabannya dapat diperiksa secara terbuka.
Seragam Rp33 Juta Juga Dipertanyakan
Pos ketiga yang menjadi sorotan adalah pengadaan seragam bagi personel yang bertugas di stand Dinas ESDM Jatim dengan nilai Rp33 juta.
MAKI menyebut personel yang berjaga di stand diperkirakan sekitar 10 hingga 13 orang dan bertugas selama satu hari.
Dengan simulasi 15 orang, MAKI mempertanyakan apakah nilai Rp33 juta tersebut telah sesuai dengan jumlah personel, spesifikasi pakaian, kualitas bahan, harga satuan dan kebutuhan riil kegiatan.
Sekali lagi, kalkulasi sederhana tersebut merupakan bahan pertanyaan awal. Penentuan kewajaran harga tetap harus mengacu pada dokumen pengadaan dan harga yang berlaku untuk spesifikasi barang yang benar-benar dipesan.
MAKI Pertanyakan Efektivitas Keikutsertaan ESDM
Tidak hanya nominal anggaran, MAKI Jatim juga mempertanyakan relevansi dan efektivitas keikutsertaan Dinas ESDM dalam Jatim Fest.
MAKI menilai perlu ada indikator yang jelas mengenai sasaran kegiatan, target pengunjung, materi edukasi, capaian promosi, serta manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan APBD untuk kegiatan tersebut.
Menurut MAKI, apabila sebagian besar pengunjung booth berasal dari internal ASN maupun masyarakat umum yang tidak berkaitan langsung dengan sektor energi dan sumber daya mineral, maka perlu dijelaskan apa indikator keberhasilan kegiatan tersebut bagi Dinas ESDM.
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena setiap rupiah APBD seharusnya memiliki dasar penggunaan, target kegiatan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dugaan Cashback Masih Harus Dibuktikan
MAKI Jatim juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan adanya cashback atau gratifikasi dalam kegiatan pameran yang melibatkan OPD.
Namun, tudingan mengenai cashback tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan MAKI dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Pembuktiannya membutuhkan penelusuran aliran dana, hubungan kontraktual antara OPD dengan penyedia atau EO, rekening pembayaran, dokumen penawaran, bukti transaksi, komunikasi para pihak, serta keterangan saksi.
Dengan demikian, dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Heru MAKI: Berkas Sudah Masuk Bidang Hukum
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menyatakan hasil telaah Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim.
“Hasil dari temuan dan validasi data dari Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sudah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk kemudian menjadi berkas pelaporan hukum,” ujar Heru MAKI.
Menurut Heru, pihak yang akan ditelaah tidak berhenti pada Dinas ESDM Jatim. PPK, KPA, PA serta pihak EO yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran juga akan menjadi bagian dari penelusuran apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang memadai.
“Bukan hanya Dinas ESDM Jatim. PPK, KPA, PA dan EO penyelenggara juga akan kami lihat dalam telaah hukum,” tegasnya.
MAKI Jatim menyebut sekitar 20 OPD Pemprov Jatim serta sejumlah BUMD ikut berpartisipasi dalam Jatim Fest 2026.
Karena itu, menurut Heru, penelusuran nantinya tidak hanya menyasar satu perangkat daerah, tetapi juga akan melihat pola penganggaran dan pelaksanaan pameran secara lebih luas.
Periode 2023–2026 Ikut Ditelusuri
Heru MAKI juga menyatakan pihaknya akan menelusuri penyelenggaraan Jatim Fest pada periode 2023, 2024, 2025 hingga 2026.
Fokusnya mencakup pola pengadaan, nilai anggaran, penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan, pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya aliran dana yang tidak sesuai ketentuan.
“Selambu sudah ditarik dan sudah dibuka. Insya Allah dugaan korupsi serta dugaan gratifikasi atau cashback yang menyertai Pameran Jatim Fest mulai tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 akan kami telusuri secara jelas dan transparan, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima cashback dari anggaran keikutsertaan pameran,” pungkas Heru MAKI.
Sorotan MAKI Jatim terhadap tiga pos anggaran senilai Rp299 juta tersebut pada akhirnya menjadi pintu masuk untuk menguji sejauh mana prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam penggunaan APBD.
Apakah terdapat kesalahan administrasi, ketidakwajaran harga, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak atau bahkan indikasi tindak pidana, seluruhnya masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum (Red).
