Surabaya —Kabar Nusantara Id Pemeriksaan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo oleh penyidik Polda Metro Jaya memunculkan sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. MAKI menilai proses hukum tersebut perlu dijalankan secara cermat agar tidak berdampak terhadap keterbukaan informasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Budi Prasetyo diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (29/9/2026) berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Faizal Assegaf. Faizal merupakan salah satu saksi yang sebelumnya dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur sekaligus Koorwil MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, menyampaikan kritik keras terhadap langkah tersebut. Heru menilai proses pemeriksaan Budi berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap fungsi kejurubicaraan KPK.
Namun, istilah tersebut merupakan penilaian Heru MAKI dan bukan kesimpulan hukum mengenai perkara yang sedang diproses Polda Metro Jaya.
“Hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan. Upaya kriminalisasi ini berpotensi menghambat kerja juru bicara KPK dalam menyampaikan transparansi penanganan kasus kepada publik. Menyampaikan pembaruan penanganan perkara bukanlah tindak pidana,” ujar Heru MAKI, Rabu (30/9/2026).
Menurut Heru, fungsi juru bicara lembaga penegak hukum tidak terlepas dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Ia merujuk pada Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Heru juga meminta agar aparat penegak hukum tetap memberikan ruang bagi pegawai KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan yang dapat menghambat komunikasi publik mengenai penanganan perkara.
Budi Jalani Pemeriksaan Sekitar Tujuh Setengah Jam
Budi Prasetyo menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh setengah jam. Ia hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Budi menyatakan pemeriksaan tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 WIB hingga menjelang petang. Dalam pemeriksaan, penyidik disebut mengajukan sekitar 50 pertanyaan.
“Hadirnya kami di sini sebagai wujud keteguhan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mundur satu jengkal pun. Mempersoalkan transparansi artinya bertentangan dengan semangat reformasi dan justru mencederai hak masyarakat untuk mengakses informasi,” kata Budi.
Ia memastikan informasi mengenai perkembangan perkara yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang berasal dari proses penanganan perkara KPK.
Budi juga menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai juru bicara tidak didasari persoalan personal dengan pihak tertentu. Ia memilih tidak mengungkap secara rinci identitas dan materi pihak pelapor demi menjaga proses hukum tetap berjalan objektif.
Meski berstatus sebagai pihak yang dilaporkan, Budi menyampaikan apresiasi terhadap penyidik Polda Metro Jaya yang menurutnya menjalankan pemeriksaan secara profesional dan humanis.
Laporan Berawal dari Informasi Perkara Bea Cukai
Laporan terhadap Budi tidak dapat dilepaskan dari perkara dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi dalam pengurusan jalur importasi barang di lingkungan DJBC.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026. Dalam perkembangan awal, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Mereka antara lain mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026 Rizal Fadillah, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I P2 DJBC Orlando Hamonangan Sianipar.
Selain tiga pejabat tersebut, KPK juga menetapkan tiga pihak swasta dari PT Blueray Cargo, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Deddy Kurniawan Sukolo.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, para pejabat DJBC tersebut diduga mengatur parameter jalur merah untuk memberikan kemudahan terhadap logistik milik Blueray Cargo sehingga pemeriksaan fisik tidak dilakukan secara ketat.
Nilai dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam perkara tersebut disebut berada pada kisaran Rp78,8 miliar hingga Rp91 miliar.
Seluruh angka dan dugaan tersebut merupakan bagian dari konstruksi perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara Berkembang dan Menyeret Pejabat DJBC Lain
Perkara kemudian berkembang. KPK juga melakukan penahanan terhadap Kepala KPPBC Kediri sekaligus mantan Kasubdit Penindakan P2 DJBC Gatot Heroe Hernanda.
Dalam penindakan tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp2,8 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing yang disebut disembunyikan di plafon rumah, selain sejumlah kendaraan mewah.
Perkara Bea Cukai tersebut kemudian semakin mendapat perhatian setelah nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama disebut dalam dokumen dakwaan.
Ia disebut pernah menghadiri pertemuan dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025. Mengenai hal tersebut, pihak DJBC menyatakan proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan.
Posisi seseorang yang disebut dalam dokumen perkara juga harus dibedakan dengan status tersangka maupun terdakwa. Penentuan kesalahan pidana tetap bergantung pada pembuktian dalam proses hukum.
Faizal Assegaf Berada dalam Rangkaian Pemeriksaan
Di tengah proses penyidikan perkara Bea Cukai tersebut, Faizal Assegaf turut dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Setelah rangkaian pemeriksaan tersebut, muncul persoalan mengenai pernyataan Budi Prasetyo sebagai juru bicara KPK yang kemudian dipersoalkan oleh Faizal melalui laporan ke Polda Metro Jaya.
Pihak pelapor menilai terdapat pernyataan yang merugikan nama baiknya. Sementara Budi menegaskan informasi yang disampaikan merupakan bagian dari tugas komunikasi KPK mengenai proses hukum.
Perbedaan posisi inilah yang kini menjadi bagian dari materi yang harus didalami melalui mekanisme hukum.
Heru Soroti Perlindungan terhadap Pegawai KPK
Heru MAKI menilai perlindungan terhadap pegawai KPK yang menjalankan tugas pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian.
Ia mengingatkan sejumlah peristiwa masa lalu yang menurutnya menunjukkan adanya tekanan terhadap aparat pemberantasan korupsi. Heru menyebut kasus yang pernah menimpa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada 2015 serta serangan terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.
Heru menggunakan peristiwa tersebut sebagai pengingat agar persoalan hukum yang menimpa pegawai KPK tidak berkembang menjadi hambatan terhadap kerja pemberantasan korupsi.
Namun, konteks hukum kasus-kasus tersebut berbeda dengan laporan terhadap Budi Prasetyo saat ini. Keterkaitannya sebagai sebuah preseden merupakan pandangan Heru MAKI.
Pemeriksaan Bukan Putusan Bersalah
Pemeriksaan Budi Prasetyo oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari proses penanganan laporan. Status sebagai terlapor tidak sama dengan putusan bersalah.
Karena itu, substansi dugaan pencemaran nama baik masih harus diuji berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, kritik MAKI Jatim terhadap proses pemeriksaan juga merupakan sikap organisasi yang menginginkan agar fungsi komunikasi publik KPK tetap terlindungi.
Heru menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak hukum masyarakat seharusnya berjalan bersamaan.
Bagi MAKI, transparansi penanganan perkara merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan, mekanisme hukum tetap tersedia untuk mendapatkan perlindungan.
Kini, proses hukum di Polda Metro Jaya akan menjadi ruang untuk menguji apakah pernyataan yang dipersoalkan memenuhi unsur pidana atau tidak.
Hingga tahap tersebut terjawab, tidak tepat menyimpulkan adanya kesalahan pidana terhadap Budi maupun pihak pelapor. Yang pasti, pemeriksaan ini telah memunculkan kembali perdebatan mengenai batas antara hak masyarakat memperoleh informasi, tugas juru bicara lembaga penegak hukum, perlindungan nama baik, dan kebutuhan menjaga transparansi pemberantasan korupsi (Red).
