SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Upaya memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Jawa Timur mulai memasuki babak baru. MAKI Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur sepakat membuka ruang sinergi positif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi potensi ZIS, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kesepahaman tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, dengan Ketua BAZNAS Jawa Timur periode 2026–2031, Gus Mohammad Ghofirin, beserta jajaran, di salah satu restoran kawasan Jalan Gayungsari, Surabaya, Selasa malam (30/9/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana persaudaraan dan persahabatan. Namun, di balik suasana kekeluargaan itu, terdapat pembahasan serius mengenai masa depan tata kelola ZIS BAZNAS Jatim, khususnya menyangkut transparansi, sistem administrasi, peningkatan penghimpunan serta optimalisasi penyaluran dana kepada masyarakat penerima manfaat.
Heru MAKI menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses tabayun sekaligus upaya menyamakan persepsi secara positif. Hal itu dilakukan setelah muncul pemberitaan di media sosial mengenai adanya kendala teknis atau error case pada laman laporan keuangan di situs resmi BAZNAS Jawa Timur.
Menurut Heru, substansi kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan kepengurusan baru BAZNAS Jatim. Sebaliknya, persoalan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi kepengurusan Gus Ghofirin yang baru sekitar satu bulan menjalankan tugas untuk semakin memperkuat keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah masyarakat Jawa Timur.
Heru menekankan, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan ZIS.
Karena itu, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana, baik mengenai penerimaan maupun penyaluran, dinilai perlu disajikan secara terbuka, sistematis dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan kemudian mengarah pada potensi besar penghimpunan ZIS dari lingkungan Pemprov Jawa Timur, terutama melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Gus Ghofirin mengungkapkan bahwa potensi penghimpunan ZIS dari ASN Pemprov Jawa Timur secara kalkulatif diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan.
Namun, realisasi penerimaan zakat dari ASN saat ini disebut masih berada di kisaran Rp2,8 miliar per bulan.
Perbedaan antara potensi dan realisasi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam pembicaraan MAKI Jatim dan BAZNAS Jatim.
Bagi Heru, angka tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penghimpunan ZIS secara terukur, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang bijaksana, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Heru MAKI menyatakan kesediaannya untuk membantu BAZNAS Jatim melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
«“Pemenuhan target realisasi penerimaan uang zakat, infak dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemprov Jatim harus bisa kembali mencapai angka Rp10 miliar per bulan sesuai dengan kalkulasi jumlah ASN Pemprov Jatim. Kami siap turun untuk sowan ke semua kepala dinas Pemprov Jatim berkaitan dengan atensi dan perhatian dari jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersama-sama menunjang ikhtiar angka Rp10 miliar per bulan tersebut,” ujar Heru MAKI.»
Sistem administrasi dan pembayaran mulai dibenahi
Sementara itu, Gus Ghofirin menjelaskan bahwa semangat transparansi yang menjadi perhatian MAKI Jatim pada prinsipnya sudah mulai dijalankan.
Menurutnya, informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran saat ini telah mulai disampaikan melalui basis data yang diberikan kepada para UPZ OPD maupun pihak terkait.
Namun, sistem administrasi yang lebih komprehensif, terutama menyangkut laporan pertanggungjawaban penyaluran ZIS, masih dalam proses pembenahan.
Gus Ghofirin juga menyampaikan sejumlah langkah awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana. Salah satunya adalah mendorong transaksi yang lebih terdokumentasi melalui transfer langsung ke rekening resmi BAZNAS Jatim maupun pembayaran zakat menggunakan QRIS.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil transaksi tunai maupun penggunaan cek dalam proses internal penghimpunan dana.
Selain aspek penghimpunan, BAZNAS Jatim juga menyiapkan penguatan mekanisme asesmen dalam proses pendistribusian ZIS. Dana yang dihimpun nantinya diarahkan untuk mendukung sejumlah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, antara lain bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
Dengan demikian, peningkatan penghimpunan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang masuk, tetapi juga dari efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya.
MAKI usulkan optimalisasi infak dari rekanan proyek
Selain menggarap potensi ZIS ASN, Heru MAKI juga menyampaikan gagasan lain mengenai penghimpunan dana infak dari para rekanan yang mendapatkan pekerjaan melalui pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Heru mengusulkan adanya formulir resmi BAZNAS yang dapat diberikan kepada rekanan pada saat proses penandatanganan PO atau SPK dengan OPD teknis.
Menurut gagasan tersebut, formulir tersebut berisi kesediaan atau komitmen pemberian infak dari rekanan berdasarkan kemampuan masing-masing, untuk kemudian dikelola melalui BAZNAS Jatim.
Heru menyebut gagasan tersebut perlu diterapkan secara konsisten pada OPD yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk membedakan rekanan.
«“Ilustrasi teknisnya sederhana. Ketika rekanan mau tanda tangan kontrak, rekanan tersebut juga diminta mengisi formulir resmi dari BAZNAS Jatim terkait berapa uang infak yang bisa diserahkan ke BAZNAS Jatim untuk dikelola,” kata Heru.»
Ia juga mengusulkan agar mekanisme tersebut ditempatkan sebagai bagian dari administrasi yang jelas dan terdokumentasi dalam proses pengadaan, termasuk sebelum tahapan pencairan atau penyampaian invoice.
Namun, implementasi gagasan tersebut tentu membutuhkan kajian lebih lanjut agar mekanismenya tetap sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip sukarela dalam berinfak, serta tidak menimbulkan kewajiban atau pungutan yang bertentangan dengan regulasi.
Heru menilai, apabila para rekanan memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, terdapat ruang untuk mendorong kesadaran sosial melalui infak secara sukarela yang pengelolaannya dilakukan secara transparan oleh lembaga yang berwenang.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Gus Ghofirin. Ia berharap peluang penguatan penghimpunan infak dari berbagai sumber dapat dikaji dan direalisasikan melalui mekanisme yang tepat.
Transparansi menjadi fondasi kepercayaan
Pertemuan MAKI Jatim dan BAZNAS Jatim tersebut pada akhirnya tidak hanya membicarakan angka penghimpunan. Lebih jauh, kedua pihak membahas bagaimana membangun kepercayaan publik melalui tata kelola ZIS yang semakin terbuka, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi BAZNAS Jatim, peningkatan penghimpunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas administrasi, transparansi laporan serta ketepatan distribusi kepada masyarakat penerima manfaat.
Sementara bagi MAKI Jatim, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat, khususnya para muzaki dan pemberi infak, memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan dana yang mereka percayakan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal untuk memperluas komunikasi antara BAZNAS Jatim dengan OPD Pemprov Jawa Timur, UPZ serta berbagai unsur masyarakat.
Jika potensi penghimpunan dapat dioptimalkan melalui mekanisme yang sesuai aturan, sementara sistem pelaporan dan penyaluran terus diperkuat, maka ruang kontribusi ZIS terhadap program sosial masyarakat Jawa Timur juga semakin terbuka.
MAKI Jatim menyatakan siap bersinergi secara positif dengan BAZNAS Jatim dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah.
Pada akhirnya, besarnya dana yang berhasil dihimpun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kepercayaan masyarakat, transparansi pengelolaan dan ketepatan sasaran penyaluran menjadi bagian penting yang harus berjalan beriringan.
Sinergi MAKI Jatim dan BAZNAS Jatim pun diharapkan dapat menghadirkan tata kelola ZIS yang semakin kuat sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan (Dd).
