MOJOKERTO — KABAR NUSANTARA ID Jalan kembali ke tengah masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar berakhirnya masa pidana. Kesiapan mental, keterampilan, kemandirian, serta dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi. Atas dasar itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto terus memperkuat pembinaan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut terlihat dalam keikutsertaan Lapas Kelas IIB Mojokerto pada Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayaan Binter) yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
FGD tersebut mempertemukan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah dan perangkat daerah, jajaran Pemasyarakatan, hingga pelaku usaha. Forum menjadi ruang bersama untuk menyatukan perspektif dan memperkuat pola kolaborasi dalam memberikan dukungan terhadap proses bimbingan integrasi Klien Pemasyarakatan.
Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam kegiatan itu diwakili langsung oleh Kepala Lapas Arifin Akhmad, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Anggi Fauzi, bersama jajaran staf.
Kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Setelah menjalani pembinaan di dalam Lapas, warga binaan perlu dipersiapkan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial, mengembangkan kemampuan, dan membangun kehidupan yang produktif di masyarakat.
Kalapas Kelas IIB Mojokerto Arifin Akhmad menegaskan bahwa keberhasilan proses tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar warga binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujar Arifin.
Menurut Arifin, dukungan lintas sektor dapat memperkuat kesinambungan program pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan tahapan pemasyarakatan.
Penguatan sinergi juga mendapat perhatian dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Timur Kusnali. Ia menekankan pentingnya membangun koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan, APH, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.
“Kita harus terus bersinergi dengan APH dan pemerintah. Dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Kusnali.
Di sisi lain, Kepala Bapas Kelas I Surabaya Ruspriyatno menempatkan FGD sebagai momentum untuk menyatukan persepsi antarpemangku kepentingan. Penguatan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, dunia usaha juga menjadi salah satu unsur yang memiliki peran dalam proses tersebut. Dalam forum, pelaku usaha yang hadir menyampaikan kesiapan untuk memberikan kesempatan kepada Klien Pemasyarakatan mengembangkan keterampilan sekaligus mendapatkan pengalaman kerja.
Ruang tersebut dinilai penting karena keterampilan dan pengalaman kerja dapat menjadi salah satu bekal dalam membangun kemandirian ketika Klien Pemasyarakatan kembali berada di tengah masyarakat.
Melalui FGD Kelayaan Binter, sinergi antara Lapas, Bapas, APH, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus diarahkan agar semakin kuat. Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap proses pembinaan, tidak hanya selama warga binaan berada di dalam Lapas, tetapi juga pada tahapan menuju kehidupan setelah kembali ke masyarakat.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat membuat proses reintegrasi sosial berjalan lebih terarah. Dengan dukungan berbagai pihak, Klien Pemasyarakatan diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, memperoleh pengalaman kerja, serta menjalani kehidupan yang produktif dan berkontribusi positif di lingkungan masyarakat (Dd).
