MOJOKERTO — KABAR NUSANTARA ID Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya Ruspriyatno mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayaan Binter) yang digelar Bapas Kelas I Surabaya di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
FGD tersebut mempertemukan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, jajaran Pemasyarakatan, serta pelaku usaha di wilayah Mojokerto. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam memberikan dukungan terhadap proses pembinaan dan integrasi Klien Pemasyarakatan.
Ruspriyatno hadir dan menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi yang berkesinambungan. Menurutnya, proses reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas dan Lapas, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar Klien Pemasyarakatan memperoleh dukungan ketika kembali ke lingkungan masyarakat.
Melalui FGD tersebut, para pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat komunikasi serta mencari ruang kontribusi masing-masing dalam mendukung proses bimbingan integrasi. Kolaborasi itu mencakup unsur pemerintahan, penegakan hukum, Pemasyarakatan, masyarakat hingga dunia usaha.
Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto hadir melalui Kepala Lapas Arifin Akhmad, Kasi Binadik dan Giatja Anggi Fauzi, serta jajaran staf.
Arifin Akhmad menyampaikan dukungannya terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kerja sama lintas sektor.
“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar warga binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.
Menurut Arifin, dukungan lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan, khususnya ketika warga binaan memasuki tahapan untuk kembali ke tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali menegaskan perlunya sinergi antara Pemasyarakatan, APH, pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
“Kita harus terus bersinergi dengan APH dan pemerintah. Dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Kusnali.
Tidak hanya unsur pemerintahan dan penegak hukum, sektor dunia usaha juga mendapat perhatian dalam forum tersebut. Salah satu pelaku usaha yang hadir menyampaikan kesiapan untuk berkontribusi dengan memberikan kesempatan kepada Klien Pemasyarakatan untuk mengembangkan kemampuan serta mendapatkan pengalaman kerja.
Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi Klien Pemasyarakatan untuk mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan kemandirian ketika kembali menjalani kehidupan di masyarakat.
FGD Kelayaan Binter tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun ekosistem pembinaan yang melibatkan banyak pihak. Bapas dan Lapas memiliki fungsi dalam pembinaan dan bimbingan, sedangkan pemerintah daerah, APH, masyarakat serta dunia usaha dapat memberikan dukungan sesuai peran dan kapasitas masing-masing.
Ruspriyatno melalui forum tersebut menempatkan penguatan kolaborasi sebagai bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Kesamaan persepsi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi modal penting agar Klien Pemasyarakatan mendapatkan kesempatan untuk kembali beradaptasi dan menjalankan peran positif di tengah masyarakat.
Dengan sinergi yang terus dibangun antara Bapas, Lapas, APH, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, program pembinaan serta integrasi diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi Klien Pemasyarakatan maupun masyarakat secara luas (Dd).
