MOJOKERTO, 30 September 2026 //KABAR NUSANTARA ID Polemik pengadaan kain seragam sekolah di Kabupaten Mojokerto memasuki fase yang lebih serius. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) mendesak Bupati Mojokerto dan Kepala Dinas Pendidikan tidak berhenti pada pengembalian selisih uang kepada wali murid, tetapi membuka secara menyeluruh dugaan aliran cashback 12,5 persen yang disebut berkaitan dengan transaksi pengadaan kain seragam di 41 SMP Negeri.
Desakan tersebut mencuat setelah APPI menerima pemberitahuan mengenai langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang disebut telah menyerahkan berkas proses pengembalian selisih uang kain seragam kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Selasa, 29 September 2026.
Berdasarkan informasi yang diterima APPI, terdapat 40 SMP Negeri yang telah merealisasikan pengembalian selisih uang kain seragam kepada orang tua atau wali murid. Sementara satu SMP Negeri disebut sejak awal tidak melakukan penjualan kain seragam kepada siswa baru.
Namun, persoalan yang menjadi sorotan APPI bukan semata-mata pengembalian uang tersebut. Organisasi tersebut menyoroti sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengembalian.
Menurut APPI, dana pengembalian selisih harga kain berasal dari cashback sebesar 12,5 persen yang disebut diterima kepala sekolah berdasarkan nilai transaksi pembelian kain dari vendor Sido Dadi Tekstil.
Ketua APPI Kasiono, S.Pd., M.Si., menyebut informasi tersebut sebagai penguat atas temuan yang sebelumnya disampaikan organisasinya.
“Pengakuan resmi dalam laporan Dinas Pendidikan bahwa dana pengembalian tersebut berasal dari cashback 12,5 persen yang diterima Kepala Sekolah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa temuan APPI selama ini benar. Praktik aliran dana tak sah itu nyata terjadi,” ujar Kasiono.
Pernyataan tersebut merupakan klaim APPI. Untuk memastikan apakah cashback tersebut benar diterima oleh pihak tertentu, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat pelanggaran hukum, seluruhnya masih harus diuji melalui pemeriksaan resmi dan pembuktian oleh instansi yang berwenang.
APPI Desak Sanksi Tidak Berhenti pada Pengembalian Dana
Kasiono menegaskan bahwa pengembalian selisih uang kepada wali murid, menurut APPI, tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran disiplin maupun ketentuan hukum.
“Meskipun uang selisih telah dikembalikan kepada wali murid, pengembalian uang hasil pelanggaran tidak serta-merta menghapus tindak pelanggaran hukum dan disiplin ASN,” tegas Kasiono.
APPI menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Mojokerto. Surat tersebut ditujukan untuk meminta pemeriksaan dan tindakan disiplin terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
Pihak yang menjadi perhatian APPI antara lain oknum pengurus MKKS, kepala sekolah yang menurut APPI menerima cashback 12,5 persen, serta pihak tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan.
APPI juga menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek tata kelola pemerintahan, disiplin ASN, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan adanya unsur pidana apabila bukti yang ditemukan memenuhi ketentuan hukum.
Regulasi Disiplin ASN dan Seragam Sekolah Jadi Perhatian
APPI mengaitkan persoalan tersebut dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan tersebut mengatur kewajiban dan larangan PNS serta mekanisme pemberian hukuman disiplin apabila seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, APPI menyoroti Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah sebagai salah satu regulasi yang perlu diperiksa dalam konteks pengadaan dan penjualan seragam di sekolah.
Penerapan ketentuan tersebut terhadap kasus konkret tetap harus melihat fakta transaksi, kedudukan para pihak, mekanisme pengadaan serta hasil pemeriksaan resmi.
APPI juga menyebut Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan isu gratifikasi. Namun, apakah suatu penerimaan cashback dalam perkara ini memenuhi unsur gratifikasi atau tindak pidana tertentu merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Sido Dadi Tekstil Diminta Ikut Diperiksa
Sekretaris Jenderal APPI sekaligus Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan-NKRI (LP3-NKRI), Sumidi, S.Sos., meminta pemerintah daerah tidak hanya memeriksa pihak sekolah.
Menurut Sumidi, pihak vendor yang disebut dalam persoalan tersebut juga perlu dimintai keterangan mengenai mekanisme transaksi, struktur harga, pemberian cashback dan pihak yang menerima manfaat dari transaksi tersebut.
“APPI mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto memutus hubungan kerja sama serta memasukkan Sido Dadi Tekstil ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa pemerintah atas keterlibatannya dalam skema cashback yang merugikan publik selama belasan tahun,” kata Sumidi.
Permintaan tersebut, apabila diproses pemerintah daerah, tetap harus melalui mekanisme dan persyaratan daftar hitam penyedia sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
APPI Verifikasi Pengembalian ke Wali Murid
APPI juga menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan pengembalian dana di 40 SMP Negeri.
Verifikasi diarahkan untuk memastikan bahwa selisih uang yang seharusnya dikembalikan benar-benar diterima oleh orang tua atau wali murid secara utuh dan tidak terdapat potongan administrasi lain yang tidak dijelaskan.
Langkah tersebut dinilai penting karena pengembalian dana merupakan salah satu bagian dari persoalan yang sedang dipersoalkan. APPI ingin memastikan proses pengembalian berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Siapkan Langkah ke Kejati Jatim
APPI menegaskan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, khususnya apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan aparat penegak hukum.
“Kami akan terus memverifikasi pemberitahuan Dinas Pendidikan kepada wali murid di 40 SMP Negeri guna memastikan seluruh uang pengembalian diterima secara utuh tanpa potongan administrasi terselubung,” ujar pihak APPI.
Sumidi menambahkan, APPI meminta pemerintah daerah menunjukkan langkah nyata dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Tindakan tegas dari Bupati Mojokerto akan menjadi rekam jejak kepemimpinan yang bersih, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Jika tidak, maka masyarakat bisa menilai sendiri,” tegas Sumidi.
Sementara itu, substansi perkara kini bergantung pada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, klarifikasi para pihak, serta kemungkinan tindak lanjut aparat penegak hukum.
Sejumlah pertanyaan penting masih menunggu jawaban: apakah benar terdapat cashback 12,5 persen, bagaimana mekanisme pemberiannya, siapa saja penerimanya, bagaimana hubungan cashback dengan pengembalian uang kepada wali murid, serta apakah terdapat pelanggaran administrasi, disiplin atau pidana.
Seluruh pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan jawaban. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
(Red)
