JEMBER —KABAR NUSANTARA ID Pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah) yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Pertanian di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasuki tahapan pekerjaan di lapangan. Namun, di tengah proses tersebut muncul polemik setelah sebuah pemberitaan media menyoroti pelaksanaan program pada salah satu lokasi penerima manfaat.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menilai sorotan terhadap program Oplah semestinya dilakukan dengan mengedepankan data teknis, dokumen pekerjaan dan verifikasi lapangan. MAKI Jatim juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember melalui perangkat daerah terkait menyikapi secara serius apabila terdapat pemberitaan yang setelah diverifikasi ternyata memuat informasi yang tidak sesuai fakta.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi untuk menghalangi kontrol sosial terhadap program pemerintah. Sebaliknya, MAKI Jatim menyatakan siap ikut mengawasi pelaksanaan Oplah secara langsung di lapangan.
Menurut Heru, program Oplah di Jember telah melalui berbagai tahapan verifikasi sebelum memasuki pekerjaan fisik. Proses tersebut, kata dia, melibatkan tim teknis, termasuk tim DED Universitas Jember, tim verifikator dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan teknis penerima manfaat dapat dipetakan.
“MAKI Jatim secara kelembagaan menyambut positif program Oplah dan siap melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya di lapangan. Ini akan dilakukan di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember yang memiliki jumlah penerima manfaat cukup besar,” ujar Heru.
RAB, BQ dan Spesifikasi Teknis Jadi Dasar Pengawasan
Heru mengatakan pengawasan MAKI Jatim tidak akan dilakukan hanya berdasarkan informasi dari pemberitaan maupun laporan sepihak. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, menurutnya, akan berupaya memperoleh dokumen teknis sebagai bahan pembanding terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BQ), gambar pekerjaan serta spesifikasi teknis.
“Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun ke lapangan dengan data detail dan terukur, layaknya lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Tentunya kami juga melibatkan MAKINews.com sebagai media online resmi MAKI Jatim,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru setelah muncul pemberitaan sebuah media yang menurut MAKI Jatim diduga menggunakan narasi yang dinilai tidak didukung data teknis memadai dalam menilai pekerjaan Oplah di salah satu lokasi penerima manfaat.
Heru mempersoalkan apabila pekerjaan yang masih berjalan sudah diberi penilaian seolah-olah hasil akhirnya telah dapat disimpulkan. Menurutnya, kondisi pekerjaan yang belum selesai harus dibedakan dengan hasil akhir pekerjaan.
“Kalau pekerjaan baru berjalan dan belum selesai, maka harus dilihat progresnya. Jangan langsung membuat kesimpulan tanpa melihat data penunjang, RAB, BQ dan spesifikasi teknisnya,” ujarnya.
Respons DPRD Jember Ikut Disorot
Polemik tersebut kemudian berkembang setelah salah satu anggota Komisi B DPRD Jember disebut merespons pemberitaan dengan rencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
Heru tidak mempersoalkan rencana pengecekan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut pemeriksaan langsung justru diperlukan agar informasi yang beredar dapat diuji.
Namun, ia mempertanyakan apabila pemberitaan yang belum disertai data teknis kemudian langsung dijadikan dasar untuk membentuk kesimpulan mengenai pelaksanaan program.
“Kalau ada informasi, silakan dicek. Kalau ada dugaan persoalan, turun ke lapangan. Tetapi harus ada data yang menjadi dasar untuk menyatakan bagian mana yang dianggap tidak sesuai,” kata Heru.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, media maupun LSM memiliki ruang masing-masing. Namun, seluruhnya harus diarahkan pada proses klarifikasi dan pembuktian berbasis fakta.
MAKI Minta Mekanisme Anggaran Dipahami
Heru juga menyinggung mekanisme penyaluran anggaran program Oplah. Ia menegaskan bahwa berdasarkan pemahaman dan data teknis yang menjadi bahan MAKI Jatim, dana program Oplah APBN disalurkan kepada kelompok tani penerima melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia meminta publik tidak keliru memahami posisi Dinas Pertanian di tingkat kabupaten maupun provinsi dalam pelaksanaan program.
“Program Oplah anggaran APBN itu turunnya langsung ke rekening Poktan penerima melalui panitia UPKK masing-masing Poktan. Dinas terkait di kabupaten maupun provinsi menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan, terutama dalam pemenuhan teknis membaca gambar, BQ, RAB dan spesifikasi teknis dengan benar dan terukur,” jelasnya.
Heru menilai pemahaman mengenai mekanisme tersebut penting agar kritik terhadap pelaksanaan Oplah tidak salah alamat maupun dibangun berdasarkan asumsi mengenai aliran anggaran.
MAKI Siapkan Pendampingan Hukum Gratis
Lebih jauh, MAKI Jatim mendesak Pemerintah Kabupaten Jember melalui perangkat hukum dan Dinas Pertanian terkait untuk melakukan kajian apabila terdapat pemberitaan yang dinilai merugikan pihak tertentu atau memuat informasi yang setelah diverifikasi terbukti tidak benar.
MAKI Jatim melalui Bidang Hukum bahkan menyatakan siap memberikan pendampingan hukum secara gratis apabila pihak terkait memutuskan menempuh langkah hukum dan terdapat dasar hukum yang memadai.
“Bidkum MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum secara gratis apabila memang ada dasar dan unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan,” ungkap Heru.
Ia menekankan, persoalan hukum tidak boleh berhenti pada tudingan. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kritik Boleh, Tetapi Data Harus Bicara
MAKI Jatim juga memberikan perhatian terhadap pola pemberitaan yang berkaitan dengan proyek atau program pemerintah yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD.
Heru mengatakan media dan LSM memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial. Namun, menurut dia, fungsi tersebut akan lebih kuat apabila setiap sorotan disertai data yang dapat diverifikasi.
Ia mendorong insan pers maupun penggiat LSM yang menemukan dugaan persoalan pada pekerjaan Oplah untuk datang langsung ke lokasi, menemui kelompok tani penerima manfaat, memeriksa progres pekerjaan dan membandingkannya dengan dokumen teknis.
“Kalau turun ke lapangan dan melihat langsung proses pengerjaan, tanyakan kepada Poktan yang mengerjakan. Kalau dikatakan asal-asalan, harus jelas apa yang dianggap asal-asalan dan apa dasar datanya,” tegas Heru.
Menurutnya, kritik yang berbasis fakta dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
MAKI Buka Ruang Kolaborasi Pengawasan
Di tengah polemik tersebut, Heru justru mengajak media dan LSM untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap program Oplah.
MAKI Jatim menyatakan siap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dokumen teknis dan memberikan manfaat kepada kelompok tani penerima.
“Ayo bertemu pada ruang positif yang sama untuk bersama-sama mengawasi program Oplah tersebut, tentunya berbasis data yang akurat dan detail,” katanya.
Heru menegaskan, pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus diarahkan untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Tugas pengawasan itu sebagai bentuk pengabdian positif kepada masyarakat, bukan berbasis narasi hoaks, asumsi atau opini sepihak tanpa data teknis,” pungkasnya.
Dengan pekerjaan Oplah yang masih berlangsung, MAKI Jatim meminta seluruh pihak memberikan ruang bagi proses pelaksanaan sekaligus melakukan pengawasan secara ketat. Setiap temuan, menurut MAKI, harus diuji melalui data teknis, dokumen anggaran, spesifikasi pekerjaan, progres fisik serta klarifikasi langsung kepada penerima manfaat (Red).
