JAKARTA —KABAR NUSANTARA ID Kesiapan jajaran Pemasyarakatan dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kesiapan Implementasi KUHP dan KUHAP dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Hasil pembahasan Pokja kemudian disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (22/9). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, memimpin penyampaian hasil tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pokja.
Pokja yang dipimpin Kusnali beranggotakan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kesiapan jajaran sekaligus merumuskan bahan koordinasi terkait penyesuaian penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP.
Kusnali menyampaikan bahwa hasil yang telah dirumuskan dalam Pokja menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan jajaran. Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan langkah tindak lanjut implementasi KUHP dan KUHAP dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Penyampaian hasil Pokja tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, para pimpinan tinggi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia, serta sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Kehadiran jajaran dari berbagai wilayah memperkuat fungsi rapat koordinasi sebagai forum konsolidasi. Hasil pembahasan Pokja menjadi bahan bersama untuk mempersiapkan langkah penyesuaian tugas dan fungsi Pemasyarakatan ketika ketentuan KUHP dan KUHAP diimplementasikan.
Menanggapi penyampaian Kusnali, Mashudi menegaskan pentingnya hasil Pokja sebagai bagian dari konsolidasi kesiapan jajaran Pemasyarakatan. Menurutnya, hasil kerja kelompok tersebut menjadi bahan penting dalam memastikan kesiapan seluruh jajaran menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP.
Mashudi juga menekankan perlunya memastikan setiap langkah tindak lanjut dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras oleh seluruh jajaran. Kesamaan pemahaman menjadi bagian penting agar penyesuaian tugas dan fungsi Pemasyarakatan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Hasil Pokja selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut dalam menyesuaikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang akan diimplementasikan.
Melalui koordinasi tersebut, jajaran Pemasyarakatan mempersiapkan langkah bersama dengan mengedepankan penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta kesiapan dalam menindaklanjuti hasil rumusan Pokja.
Dengan demikian, hasil pembahasan Pokja tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi juga menjadi bagian dari proses konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP di lingkungan Pemasyarakatan.
#Ditjenpas #Kemenimipas #Pemasyarakatan #Kusnali #KUHP #KUHAP #ImplementasiKUHP #ImplementasiKUHAP #KanwilDitjenpasJatim (Dd).
