JAKARTA —KABAR NUSANTARA ID Evaluasi kinerja jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) diarahkan tidak berhenti pada laporan capaian. Memasuki hari kedua Rapat Koordinasi Kemenimipas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mengikuti rangkaian agenda Rakor di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi, Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas”, Rakor menjadi ruang konsolidasi jajaran Kemenimipas untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat arah kerja agar berbagai hasil evaluasi dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, jajaran Pimpinan Tinggi Kemenimipas, serta para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia.
Jawa Timur turut hadir dalam forum tersebut. Selain Kusnali, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M. Ulin Nuha serta perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Timur ikut mengikuti rangkaian kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Andrianto secara resmi membuka Rakor sekaligus meluncurkan STAR PROAKSI Kemenimipas sebagai bagian dari penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.
Peluncuran tersebut menandai penguatan mekanisme pemantauan kinerja agar pelaksanaan tugas di jajaran Kemenimipas dapat terus dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur.
Dalam arahannya, Agus menekankan sejumlah prioritas utama yang harus dijaga jajaran pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban di lapas menjadi perhatian utama, disusul dengan upaya mencegah peredaran narkoba dan penggunaan telepon seluler ilegal.
Pada saat yang sama, pemenuhan hak warga binaan juga harus berjalan beriringan dengan penguatan pembinaan. Pembinaan kemandirian menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan warga binaan menjalani proses reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
“Kita harus menjaga prioritas utama, yaitu keamanan dan ketertiban lapas, mencegah peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan melalui pembinaan kemandirian untuk mendukung reintegrasi sosial,” tegas Agus.
Arahan tersebut menjadi perhatian bagi jajaran Ditjenpas, termasuk di Jawa Timur. Setiap hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian sekaligus aspek yang masih membutuhkan penguatan.
Kusnali menyampaikan bahwa Rakor menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh jajaran. Baginya, evaluasi tidak semestinya berhenti pada pengukuran kinerja, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
“Evaluasi bukan sekadar melihat capaian, tetapi menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Kami siap menindaklanjuti arahan Rakor melalui kerja yang terukur, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kusnali.
Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan antara evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, berbagai catatan yang muncul dalam proses evaluasi dapat ditindaklanjuti melalui program dan langkah kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, hasil Rakor menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara kantor wilayah dan seluruh UPT Pemasyarakatan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan organisasi dapat diterapkan secara konsisten sekaligus menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.
Penguatan keamanan dan ketertiban, pencegahan narkoba, pengendalian penggunaan HP ilegal, pemenuhan hak warga binaan, serta pembinaan kemandirian menjadi sejumlah aspek yang terus mendapat perhatian.
Seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yakni membangun pelaksanaan pemasyarakatan yang semakin tertib, profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan serta reintegrasi sosial.
Rakor hari kedua Kemenimipas pun menjadi penegasan bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Dari ruang evaluasi di Jakarta, jajaran Ditjenpas Jawa Timur dituntut membawa semangat tersebut ke dalam pelaksanaan tugas di wilayah.
Evaluasi menjadi pijakan, aksi menjadi pembuktian. Dengan langkah yang terukur dan konsisten, hasil Rakor diharapkan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas kinerja serta pelayanan pemasyarakatan yang semakin nyata bagi masyarakat (Dd).
