SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Pengawasan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur diperketat. Pada Kamis, 17 September 2026, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali memimpin langsung pemeriksaan urine secara mendadak terhadap jajaran pegawai.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan serentak di jajaran Ditjenpas Jawa Timur pada 15–20 September 2026. Pelaksanaannya dilakukan secara insidental atau tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagai langkah pencegahan sekaligus penguatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan ini disebut sebagai tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sasaran pengawasan mencakup jajaran pemasyarakatan, mulai dari Kanwil hingga satuan kerja seperti Lapas, Rutan, dan Bapas.
Di Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, dari total 96 pegawai, sebanyak 68 orang telah menjalani pengambilan sampel urine. Kusnali turut mengikuti pemeriksaan tersebut bersama jajaran pegawai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 68 sampel yang telah diambil, seluruhnya dinyatakan negatif. Sementara pegawai yang pada saat pelaksanaan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kantor akan mengikuti pemeriksaan secara bertahap.
Dengan demikian, rangkaian pemeriksaan masih berlangsung sampai seluruh pegawai yang menjadi sasaran mendapatkan kesempatan untuk menjalani tes sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
Pengawasan Diperluas ke Ranah Digital
Penguatan pengawasan internal tidak berhenti pada pemeriksaan urine. Perangkat telepon seluler pegawai juga menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memastikan penggunaan perangkat digital tidak berkaitan dengan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan kedinasan.
Salah satu perhatian dalam pemeriksaan tersebut adalah potensi keterlibatan dalam judi online (judol) dan penggunaan pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan digital tersebut menjadi pelengkap pengawasan terhadap aspek integritas dan kedisiplinan. Setiap temuan yang muncul tetap memerlukan verifikasi berdasarkan bukti serta ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.
Kombinasi pemeriksaan urine dan pengawasan digital diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran di lingkungan kerja pemasyarakatan.
Kusnali: Pelanggaran Terbukti Akan Ditindak
Kusnali menegaskan bahwa terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan, akan diberlakukan sanksi sesuai hukum dan aturan disiplin ASN.
“Tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti positif. Sanksi tegas sesuai hukum dan kedisiplinan ASN akan langsung diberlakukan,” tegas Kusnali.
Keterlibatan langsung Kusnali dalam pemeriksaan juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan diterapkan kepada seluruh jajaran tanpa membedakan jabatan.
Hasil sementara berupa 68 sampel urine yang seluruhnya negatif menjadi bagian dari catatan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Kanwil. Namun, angka tersebut belum menjadi hasil akhir keseluruhan karena sejumlah pegawai masih akan menjalani pemeriksaan susulan.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga 20 September 2026 menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan internal Ditjenpas Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya untuk mendeteksi potensi pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dan pembinaan agar jajaran memahami serta menjalankan kewajiban sesuai ketentuan.
Melalui pemeriksaan mendadak, pengawasan perangkat digital, dan penerapan mekanisme disiplin berdasarkan aturan yang berlaku, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur memperkuat upaya menjaga lingkungan kerja tetap profesional, tertib, dan berintegritas.
Setiap hasil pemeriksaan dan temuan selanjutnya tetap akan diproses berdasarkan fakta, bukti, kewenangan, serta ketentuan hukum dan disiplin ASN yang berlaku (Dd).
