SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Penyelidikan dugaan suap atau gratifikasi yang dikaitkan dengan proses sertifikasi tenaga pendidik/dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur mendapat sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
MAKI Jatim meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tidak sekadar memeriksa pihak-pihak yang dipanggil, tetapi membongkar rangkaian persoalan tersebut secara menyeluruh. Mulai dari dasar hukum pungutan, siapa yang menetapkan besaran, mekanisme pembayaran, pihak yang menerima dan mengelola dana, hingga pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.
Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., menegaskan bahwa penyelidikan harus bertumpu pada dokumen dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Heru, status perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan membuat semua pihak harus menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan hukum sebelum proses pemeriksaan selesai.
“MAKI Jatim menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan. Karena statusnya masih penyelidikan, maka yang paling penting sekarang adalah membuka fakta berdasarkan dokumen, aliran dana, dasar hukum pungutan, serta siapa saja yang mempunyai kewenangan dalam proses tersebut. Jangan sampai ada kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh,” ujar Heru.
Pemanggilan Prof. Akhmad Muzakki Bukan Kesimpulan Keterlibatan
Perhatian publik terhadap perkara ini menguat setelah Kejari Tanjung Perak membenarkan adanya pemanggilan Prof. Akhmad Muzakki untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan tersebut dituangkan dalam surat bernomor B-01/M.5.43/Fd.1/09/2026, dengan agenda pemeriksaan pada Senin, 14 September 2026.
Bagi MAKI Jatim, pemanggilan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengumpulan bahan keterangan. Pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak serta-merta berarti orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
“Pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak boleh langsung dimaknai sebagai kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Tetapi di sisi lain, penyelidikan juga harus mampu menjawab seluruh pertanyaan publik secara objektif dan terukur,” tegas Heru.
Kejari Tanjung Perak sebelumnya menyatakan proses tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana.
Karena itu, ruang pemeriksaan masih terbuka untuk menguji berbagai informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dikaitkan dengan kegiatan sertifikasi dosen.
Enam Pertanyaan yang Diminta MAKI Dijawab dengan Dokumen
Heru menilai terdapat sejumlah titik penting yang perlu diperiksa secara terang.
Pertama, apa dasar hukum setiap pungutan yang dilakukan.
Kedua, siapa yang menetapkan besaran pungutan dan bagaimana mekanisme pembayarannya.
Ketiga, kepada siapa dana disetorkan serta melalui rekening atau mekanisme pembayaran apa.
Keempat, siapa yang mempunyai kewenangan menerima dan mengelola dana.
Kelima, bagaimana pencatatan dan pertanggungjawaban administrasinya.
Keenam, untuk kegiatan apa dana tersebut digunakan dan bagaimana bukti penggunaannya.
“Kalau memang seluruh pungutan mempunyai dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tentu harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau ada persoalan administrasi, juga harus dijelaskan administrasinya. Dan kalau dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi pidana, tentu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” kata Heru.
Menurut dia, dokumen menjadi kunci untuk menguji seluruh keterangan yang muncul sehingga perkara tidak berhenti pada perbedaan pernyataan antara pihak pelapor dan pihak yang memberikan bantahan.
Rp897,05 Juta Disebut dalam Laporan, Bukan Angka Kerugian Negara yang Telah Ditetapkan
Perkara ini sebelumnya mencuat setelah DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Mei 2026.
Dalam laporan tersebut disebut adanya dugaan pungutan sekitar Rp897,05 juta yang dikaitkan dengan sejumlah kegiatan sertifikasi dosen.
Namun, Heru mengingatkan agar angka tersebut tidak serta-merta diberi label sebagai kerugian negara.
“Kita jangan mendahului proses hukum. Sampai sekarang yang harus dipegang adalah bahwa Kejaksaan masih melakukan penyelidikan. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, belum ada penetapan tersangka, dan belum ada angka kerugian negara yang diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan,” ujarnya.
Dengan demikian, angka tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi yang terdapat dalam laporan pihak pelapor dan masih menjadi materi yang perlu diverifikasi dalam proses hukum.
Kopertais Berikan Bantahan
Sementara itu, pihak Kopertais Wilayah IV Jawa Timur sebelumnya telah membantah tuduhan pungutan liar.
Sekretaris Kopertais Wilayah IV Jatim, Muhammad Hasan Ubaidillah, menyatakan kegiatan pendampingan teknis merupakan inisiatif mandiri melalui Forum Pimpinan PTKIS karena tidak tersedianya anggaran negara untuk kegiatan tersebut.
Pihak Kopertais juga menyatakan mekanisme kegiatan tersebut telah melalui pemeriksaan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Perbedaan keterangan antara pihak pelapor dan Kopertais tersebut, menurut Heru, justru harus diuji melalui proses pemeriksaan yang objektif.
“Perbedaan antara laporan atau dugaan dengan bantahan pihak yang disebut harus menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa persoalan secara menyeluruh, bukan menjadi ruang untuk saling menuduh,” katanya.
MAKI Minta Penyelidikan Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Orang
Heru menegaskan, substansi penyelidikan tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang dipanggil. Yang lebih penting adalah apakah seluruh rangkaian kegiatan dan transaksi yang menjadi objek laporan dapat dijelaskan melalui dokumen dan keterangan yang sah.
“MAKI Jatim mendorong Kejaksaan bekerja secara profesional, independen dan transparan. Periksa dokumennya, periksa mekanisme pungutannya, periksa pertanggungjawabannya, dan telusuri aliran dananya apabila memang diperlukan. Dari sana publik akan mengetahui apakah persoalan ini hanya menyangkut administrasi atau terdapat dugaan tindak pidana,” tandas Heru.
Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses tersebut memberikan keterangan yang diperlukan penyelidik serta menghormati tahapan hukum yang sedang berjalan.
“Intinya, jangan ada yang kebal terhadap pemeriksaan, tetapi juga jangan ada pihak yang dihakimi sebelum proses hukum selesai. MAKI Jatim akan melihat perkembangan perkara ini berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga kini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya tindak pidana, belum ada penetapan tersangka, dan belum diumumkan adanya kerugian negara yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Kini, perhatian publik tertuju pada sejauh mana Kejari Tanjung Perak dapat mengurai seluruh rangkaian persoalan berdasarkan bukti: apa dasar pungutannya, siapa yang menetapkan, siapa yang menerima, bagaimana dana dikelola, untuk apa digunakan, bagaimana pertanggungjawabannya, serta apakah terdapat aliran dana yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan Kejari Tanjung Perak nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan arah penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Red).
