SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan pertanahan Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius publik. Operasi tersebut tidak hanya menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi juga membuka ruang pendalaman terhadap dugaan aliran dana serta kemungkinan keterkaitan kepentingan bisnis di balik perkara tersebut.
KPK menyebut sebanyak 17 orang diamankan dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan proses pengurusan HGB di kawasan Kabupaten Bogor. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026) malam.
Sejumlah pihak yang diamankan berasal dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan, serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB tersebut.
Di antara nama yang disebut dalam perkembangan OTT itu terdapat politikus Golkar Fahd El Fouz dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
KPK juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang dikemas dalam sekitar 20 wadah berbeda. Nilai uang yang disita disebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Besarnya uang yang diamankan serta banyaknya pihak yang diperiksa membuat perkara tersebut berpotensi berkembang menjadi penyidikan yang lebih luas. Publik kini menunggu penjelasan KPK mengenai bagaimana dugaan transaksi terjadi, siapa saja yang diduga berperan, serta ke mana aliran dana tersebut bergerak.
MAKI Jatim Minta Jejak Uang Tidak Diabaikan
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., turut menaruh perhatian terhadap perkembangan OTT tersebut.
Menurut Heru, apabila dalam proses penyidikan KPK menemukan indikasi adanya aliran dana hasil tindak pidana yang kemudian ditempatkan, dialihkan, disamarkan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu, maka jalur tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan hukum.
MAKI Jatim, kata Heru, akan mencermati aspek follow the money apabila memang ditemukan dasar hukum serta bukti yang memadai.
“Ketua kelas akhirnya terkena OTT KPK. MAKI Jatim siap membuka dan mencermati core bisnis yang diduga menjadi tempat TPPU dari Fahd A Rafiq,” demikian sikap yang disampaikan Heru Satriyo.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa perhatian MAKI Jatim tidak hanya tertuju pada dugaan tindak pidana asal, tetapi juga kemungkinan perjalanan uang apabila penyidik menemukan indikasi yang relevan.
Dugaan TPPU Masih Harus Dibuktikan
Meski demikian, dugaan mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disoroti MAKI Jatim belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum.
Ada atau tidaknya TPPU, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah suatu aset atau kegiatan bisnis berkaitan dengan hasil tindak pidana sepenuhnya harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Karena itu, penyebutan nama seseorang dalam rangkaian pemeriksaan atau OTT juga tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
Asas praduga tak bersalah tetap harus menjadi landasan. Setiap pihak yang diperiksa berhak memperoleh proses hukum yang adil, memberikan klarifikasi, serta menggunakan hak pembelaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
MAKI: Jangan Berhenti pada Uang yang Disita
Bagi MAKI Jatim, apabila KPK menemukan bukti yang cukup, perkara tersebut perlu dibongkar secara menyeluruh.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa uang yang diamankan, tetapi juga dari mana uang tersebut berasal, siapa yang diduga memberikan dan menerima, untuk kepentingan apa transaksi dilakukan, serta apakah terdapat aliran lanjutan kepada pihak atau aset tertentu.
Penelusuran juga dapat menjadi penting apabila ditemukan indikasi uang hasil tindak pidana masuk ke dalam aktivitas bisnis, kepemilikan aset, transaksi antarperusahaan, maupun bentuk investasi tertentu.
Namun seluruh penelusuran tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
HGB Menjadi Pintu Masuk Pengusutan
Dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan HGB menjadi pintu masuk utama perkara ini.
Publik tentu berharap KPK dapat menjelaskan secara terang bagaimana mekanisme pengurusan HGB tersebut berlangsung, siapa pihak yang memiliki kewenangan, siapa yang berhubungan dengan proses tersebut, serta apakah terdapat dugaan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
Keterlibatan sejumlah pihak dari unsur pemerintah dan swasta juga membuat proses pendalaman menjadi penting agar konstruksi perkara tidak terputus pada satu peristiwa saja.
Jika kemudian ditemukan adanya aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana, maka penelusuran terhadap penerima manfaat dan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dapat menjadi bagian dari pengusutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik Menanti Konstruksi Perkara KPK
Kini perhatian publik tertuju pada langkah KPK setelah mengamankan 17 orang dalam OTT tersebut.
Proses pemeriksaan diharapkan mampu menjawab sejumlah pertanyaan penting: siapa yang diduga menjadi pemberi dan penerima, bagaimana dugaan transaksi berlangsung, apa kaitannya dengan pengurusan HGB, serta apakah uang yang diamankan merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar.
Apabila penyidikan nantinya menemukan bukti yang mengarah pada TPPU, maka pengusutan tidak cukup berhenti pada tindak pidana asal. Jejak aliran dana dan aset yang diduga berkaitan juga menjadi bagian penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak disembunyikan melalui aktivitas ekonomi atau kepemilikan aset.
Sebaliknya, apabila bukti tidak mendukung dugaan tersebut, seluruh pihak wajib menghormati hasil proses hukum yang dilakukan KPK.
Bagi MAKI Jatim, OTT BPN Bogor menjadi momentum untuk mendorong penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh. Bukan sekadar menghitung jumlah orang yang diamankan atau uang yang disita, melainkan mengurai siapa yang diduga berperan, bagaimana transaksi terjadi, dari mana uang berasal, ke mana uang mengalir, dan apakah terdapat aset yang secara hukum terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Dengan demikian, OTT BPN Bogor kini menjadi perhatian besar karena berpotensi membuka rangkaian persoalan yang lebih luas. Namun seluruh dugaan mengenai aliran dana, kepentingan bisnis maupun TPPU tetap harus menunggu pembuktian resmi melalui proses hukum KPK (Red).
