SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Pembaruan sistem hukum pidana nasional memasuki fase yang menuntut kesiapan menyeluruh. Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak hanya membawa perubahan terhadap aturan hukum, tetapi juga menjadi ujian bagi kesiapan aparatur dan institusi yang menjalankan proses peradilan pidana, termasuk Pemasyarakatan.
Bagi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, perubahan tersebut harus dijawab dengan penguatan sumber daya manusia (SDM), pembenahan pelayanan, peningkatan pengawasan, serta konsistensi dalam memastikan hak-hak tahanan dan warga binaan tetap terlindungi.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo dalam Seminar Nasional Sosialisasi KUHAP bertema “Refleksi Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan KUHP Baru dan KUHAP Baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia” yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Forum nasional tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai unsur penegak hukum dalam menyamakan persepsi sekaligus memetakan tantangan teknis yang berpotensi muncul dalam penerapan regulasi pidana baru.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali, serta jajaran kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur.
Keterlibatan Pemasyarakatan dalam forum tersebut menegaskan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP baru membutuhkan kesiapan sampai pada tingkat pelaksana. Setiap petugas harus memiliki pemahaman yang sama agar perubahan ketentuan tidak menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.
SDM menjadi titik paling menentukan. Aparatur Pemasyarakatan dituntut tidak hanya memahami aturan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional, berintegritas, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
Perubahan regulasi juga akan bersentuhan langsung dengan pelayanan di dalam rutan. Karena itu, Rutan Surabaya diarahkan untuk terus memperkuat pelayanan tahanan yang humanis, transparan, dan akuntabel.
Pemenuhan hak-hak dasar tahanan dan warga binaan menjadi bagian penting dalam transformasi tersebut. Setiap proses pelayanan harus dijalankan berdasarkan ketentuan dan tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan.
Di sisi lain, penyesuaian aturan akan berpengaruh terhadap pola pembinaan dan pengawasan. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan teknis, ketelitian administrasi, serta koordinasi internal yang kuat agar implementasi berjalan tertib dan terukur.
Namun, Pemasyarakatan tidak dapat bekerja sendiri. Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian yang saling terhubung sehingga diperlukan koordinasi erat dengan seluruh aparat penegak hukum.
Penyamaan persepsi antara Pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan unsur terkait menjadi penting agar penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan dalam satu pemahaman dan tidak terfragmentasi.
Seminar nasional di Unair menjadi salah satu momentum memperkuat sinergi tersebut. Pembahasan mengenai hambatan dan tantangan memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk menyiapkan langkah menghadapi perubahan sistem pidana nasional.
Kehadiran Tristiantoro Adi Wibowo bersama jajaran kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur sekaligus menunjukkan bahwa Rutan Surabaya mengambil bagian dalam proses adaptasi tersebut.
Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan tahanan dan warga binaan, Rutan memiliki tanggung jawab memastikan perubahan regulasi dapat diterjemahkan ke dalam pelayanan yang nyata.
Penguatan kompetensi petugas, peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan yang konsisten, serta pemenuhan hak-hak dasar menjadi bagian yang harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, implementasi KUHP dan KUHAP baru tidak berhenti sebagai perubahan regulasi, tetapi menjadi momentum memperkuat kualitas sistem Pemasyarakatan.
Rutan Kelas I Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perubahan hukum nasional melalui kesiapan SDM dan penguatan tata kelola pelayanan.
Sebab, wajah baru sistem hukum pidana Indonesia akan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi di lapangan: seberapa kuat aparatur memahami aturan, seberapa konsisten pelayanan dijalankan, dan seberapa teguh hak asasi manusia tetap ditempatkan sebagai pijakan utama (Dd).
