SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Transformasi hukum pidana nasional memasuki fase penting. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak hanya menuntut perubahan pemahaman terhadap aturan, tetapi juga kesiapan seluruh aparat penegak hukum untuk menerjemahkan ketentuan baru tersebut ke dalam praktik penegakan hukum.
Kesiapan sumber daya manusia, kesamaan perspektif, serta soliditas koordinasi lintas institusi menjadi kunci agar perubahan sistem hukum nasional tidak menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya.
Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Sosialisasi KUHAP bertema “Refleksi Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan KUHP Baru dan KUHAP Baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia” yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, turut hadir sekaligus mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam forum yang mempertemukan berbagai unsur penegakan hukum tersebut.
Seminar nasional itu menjadi momentum strategis untuk membangun satu pemahaman dalam menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebab, penerapan KUHP dan KUHAP baru akan beririsan dengan berbagai tahapan proses penegakan hukum yang melibatkan banyak institusi.
Karena itu, perubahan regulasi dinilai tidak cukup hanya disikapi dengan pemahaman secara normatif. Setiap aparat penegak hukum harus memiliki kesiapan untuk menyesuaikan tugas, fungsi, mekanisme kerja, hingga pola koordinasi dengan ketentuan hukum yang baru.
Forum tersebut juga dihadiri berbagai unsur strategis, di antaranya Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jatim, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Timur, serta unsur terkait lainnya.
Kehadiran lintas institusi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP baru merupakan agenda bersama. Tidak ada satu institusi yang dapat bekerja sendiri karena setiap tahapan penegakan hukum memiliki keterkaitan dan konsekuensi terhadap institusi lainnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan tersebut.
“KUHP dan KUHAP baru membutuhkan kesiapan, pemahaman bersama, dan sinergi seluruh aparat penegak hukum,” ujar Otto.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan implementasi hukum baru sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur penegakan hukum membangun koordinasi dan menghindari perbedaan tafsir maupun langkah dalam pelaksanaan di lapangan.
Sejalan dengan itu, Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali menegaskan bahwa jajaran Pemasyarakatan harus menjadi bagian aktif dalam proses penyesuaian terhadap sistem hukum baru.
Menurut Kusnali, perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur. Pemahaman terhadap aturan baru harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan dan pelaksanaan tugas yang profesional, terukur, serta sesuai dengan koridor hukum.
“Perubahan hukum harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan koordinasi, serta pemahaman yang sama di setiap lini. Sinergi penegakan hukum harus semakin kuat agar implementasi KUHP dan KUHAP baru mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Kusnali.
Bagi jajaran Pemasyarakatan, kesiapan tersebut memiliki arti strategis. Aparatur tidak hanya dituntut memahami substansi KUHP dan KUHAP baru, tetapi juga harus mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan dinamika sistem hukum nasional yang terus berkembang.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting. Dengan aparatur yang memiliki pemahaman memadai, potensi kesalahan dalam menerapkan ketentuan baru dapat ditekan sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan kepastian hukum.
Selain peningkatan kapasitas, Kusnali juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan seluruh aparat penegak hukum. Komunikasi dan sinergi lintas institusi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Seminar nasional di Unair tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap berbagai hambatan dan tantangan yang berpotensi muncul ketika KUHP dan KUHAP baru mulai diterapkan. Forum itu tidak hanya membahas perubahan norma hukum, tetapi juga menempatkan kesiapan institusi dan aparatur sebagai bagian penting dari keberhasilan reformasi hukum.
Dalam konteks tersebut, sinergi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh institusi memiliki pemahaman yang sejalan, menjalankan kewenangan sesuai aturan, serta membangun koordinasi secara konsisten.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur pun menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam transformasi hukum nasional. Peningkatan kapasitas jajaran, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan hukum baru akan terus didorong.
Kesiapan tersebut menjadi penting agar perubahan KUHP dan KUHAP tidak berhenti sebagai pergantian atau pembaruan regulasi di atas kertas. Implementasinya harus benar-benar mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih profesional, terintegrasi, berkeadilan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dengan membangun satu persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan kesiapan aparatur di setiap lini, perubahan hukum pidana nasional diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas penegakan hukum Indonesia.
Bagi jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur, pesan yang dibawa dari forum tersebut menjadi jelas: perubahan hukum harus dijawab dengan kesiapan institusi, kompetensi aparatur, dan sinergi yang semakin kuat, sehingga KUHP dan KUHAP baru benar-benar mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, profesionalitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat (Dd).
