SIDOARJO, — KABAR NUSANTARA ID Kepercayaan di lingkungan pemasyarakatan tidak diberikan secara cuma-cuma. Rutan Kelas I Surabaya memperketat proses seleksi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang diusulkan menjadi tamping pekerja melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Jumat (4/9/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan warga binaan yang dipercaya membantu berbagai aktivitas operasional rutan benar-benar memiliki rekam perilaku yang baik, disiplin, serta mampu menjalankan tanggung jawab tanpa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
Sebanyak 167 WBP masuk dalam daftar usulan tamping pekerja. Namun, dalam proses verifikasi pada sidang TPP tersebut, hanya 45 perwakilan yang dihadirkan secara langsung untuk menjalani wawancara sekaligus pemeriksaan faktual.
Delapan anggota TPP mencermati satu per satu berkas dan keterangan para calon tamping di Aula Kantor Teknis Rutan Surabaya. Proses tersebut tidak sekadar menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menggali lebih jauh mengenai perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kelayakan masing-masing WBP untuk memperoleh kepercayaan menjalankan tugas.
Seleksi ketat dinilai penting karena posisi tamping pekerja memiliki akses dan keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas keseharian di dalam rutan. Mulai dari membantu menjaga kebersihan lingkungan, mendukung kegiatan dapur, hingga membantu perawatan sejumlah fasilitas.
Dengan tanggung jawab tersebut, status tamping bukan sekadar kesempatan bagi WBP untuk mendapatkan aktivitas kerja, melainkan juga bentuk kepercayaan yang harus diimbangi dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Karena itu, setiap calon harus melewati tahapan penilaian sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tamping. Nama-nama yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan seluruh anggota TPP selanjutnya akan memasuki tahapan penetapan secara resmi.
Namun, proses pengawasan tidak berhenti setelah seorang WBP dinyatakan lolos. Pengawasan terhadap tamping akan tetap dilakukan selama menjalankan tugas. Mekanisme tersebut menjadi langkah preventif untuk memastikan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan tidak berubah menjadi celah terjadinya pelanggaran maupun penyalahgunaan.
Melalui sidang TPP ini, Rutan Kelas I Surabaya menegaskan bahwa penempatan WBP sebagai tamping harus dilakukan secara selektif, objektif, dan berdasarkan pertimbangan yang matang.
Dari 167 WBP yang diusulkan, hanya mereka yang dinilai layak dan mampu menjaga kepercayaan yang akan mendapat kesempatan membantu operasional rutan. Prinsip tersebut sekaligus menempatkan pembinaan dan keamanan sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan (Dd).
