SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Penelusuran selama lima tahun terhadap tata kelola anggaran makanan dan minuman (Mamin) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini disebut telah sampai pada titik yang menentukan. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim menyatakan telah merampungkan kompilasi 33 berkas yang memuat berbagai dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pertanggungjawaban anggaran Mamin pada OPD serta Biro Setdaprov Jawa Timur.
Puluhan berkas tersebut disiapkan Bidang Hukum MAKI Jatim untuk dibawa ke ranah pelaporan kepada aparat penegak hukum, dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadi institusi yang dituju.
Materi yang diklaim dihimpun selama proses penelusuran bukan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi. MAKI Jatim menyebut terdapat sejumlah dugaan yang perlu diuji secara hukum, mulai dari dugaan mark-up kuitansi pemesanan berdasarkan kontrak, dugaan ketidakwajaran harga, ketidaksesuaian antara harga dan menu yang sebenarnya, hingga dugaan praktik pemberian cash back atau gratifikasi kepada pihak tertentu.
MAKI Jatim juga menyoroti dugaan hubungan kerja sama yang berlangsung lama antara penyedia catering dengan OPD atau Biro tertentu.
Menurut organisasi tersebut, pola hubungan semacam itu perlu diperiksa secara mendalam untuk memastikan apakah seluruh proses pengadaan benar-benar berlangsung berdasarkan prinsip transparansi, kompetisi yang sehat, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lima Tahun Penelusuran, 33 Berkas Mengkristal
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan proses pengumpulan bahan dan keterangan telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun.
Penelusuran tersebut dilakukan terhadap tata kelola laporan pertanggungjawaban maupun proses pengadaan Mamin untuk berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari rapat, kegiatan kedinasan, kegiatan olahraga atau senam, hingga berbagai pertemuan OPD dan Biro Setdaprov Jatim.
Dalam proses tersebut, MAKI mengaku menemukan sejumlah informasi dari penyedia jasa catering yang kemudian menjadi bahan pendalaman tim.
Salah satu isu paling serius yang diangkat adalah dugaan cash back atau gratifikasi yang disebut terjadi dalam hubungan antara penyedia catering dengan pihak tertentu dalam proses pengadaan.
Heru menilai dugaan praktik tersebut tidak boleh dibiarkan apabila benar-benar terjadi.
“Ini harus kita buka karena budaya cash back atau gratifikasi pada proses pengadaan Mamin ini sudah sangat keterlaluan dan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa serta lumrah,” ujar Heru MAKI.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan dugaan yang disampaikan MAKI Jatim. Kebenaran serta unsur pidananya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Investigasi Diklaim Sampai Masuk ke Lingkungan Penyedia Catering
Upaya memperoleh informasi, menurut MAKI Jatim, dilakukan dengan berbagai metode.
Tim Litbang bahkan disebut melakukan kegiatan undercover dengan melamar sebagai kurir maupun waiter pada perusahaan catering yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai penyedia yang memiliki hubungan kerja sama cukup lama dengan OPD atau Biro tertentu.
Langkah tersebut diklaim dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai mekanisme kerja dan pola hubungan yang tidak selalu terlihat dalam dokumen pengadaan.
MAKI Jatim kemudian mengompilasi informasi tersebut bersama dokumen dan data lain yang mereka peroleh selama proses penelusuran.
Meski demikian, setiap informasi hasil investigasi internal tetap harus diuji keabsahannya dan dikonfirmasi melalui mekanisme penyidikan apabila nantinya dijadikan bagian dari laporan hukum.
MAKI Pertanyakan Akses UMKM Kuliner
Di balik dugaan cash back, terdapat persoalan lain yang ikut disoroti MAKI Jatim, yakni kesempatan pelaku UMKM kuliner untuk menjadi penyedia Mamin pemerintah.
Heru menilai pemerintah semestinya dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku UKM/UMKM kuliner, sehingga pengadaan tidak hanya berputar pada penyedia tertentu.
MAKI menduga hubungan kerja sama yang berlangsung terlalu lama berpotensi membuat penyedia baru kesulitan masuk.
Heru bahkan menyampaikan dugaan bahwa perusahaan yang tampak sebagai penyedia baru bisa saja masih mempunyai keterkaitan dengan penyedia lama melalui pola kontrak tertentu.
Dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen perusahaan, struktur kepemilikan, hubungan pengendalian usaha, kontrak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
Bidang Hukum Nyatakan Berkas Siap Dilaporkan Bertahap
Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Husairi, SH, MH, mengatakan tahapan teknis penyelesaian berkas pelaporan hukum telah rampung.
Namun, seluruh berkas tidak akan langsung dilaporkan secara bersamaan.
MAKI Jatim akan menentukan skala prioritas OPD maupun Biro yang akan lebih dahulu dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Prinsipnya semua berkas dugaan korupsi berupa cash back dan atau gratifikasi berdasarkan data valid yang sah untuk menjadi alat bukti hukum sudah lengkap dan klir semuanya,” kata Achmad Husairi.
Pelaporan secara bertahap tersebut akan dilakukan berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur.
Dengan demikian, 33 berkas yang disebut telah disiapkan merupakan materi yang menurut MAKI Jatim akan menjadi dasar pelaporan, bukan putusan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah seluruh bukti diperiksa.
Perjalanan Dinas Juga Masuk Dalam Bidikan
Tidak hanya pengadaan Mamin, MAKI Jatim juga mengembangkan penelusuran terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Jatim.
Heru mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan jumlah personel dalam dokumen perjalanan dinas.
Pola yang disoroti adalah dugaan pencantuman jumlah personel yang lebih banyak dibandingkan kondisi faktual di lapangan. Jika terbukti, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan nilai anggaran perjalanan dinas menjadi lebih besar daripada kebutuhan sebenarnya.
Untuk sementara, MAKI Jatim menyatakan dugaan tersebut ditemukan pada tiga OPD. Penelusuran terhadap OPD lainnya masih berjalan.
“Untuk dugaan korupsi pada pelaksanaan berbasis LPJ perjalanan dinas di lingkungan OPD Pemprov Jatim ini, sementara hanya pada tiga OPD saja, dan masih berproses penelusuran bagi OPD lainnya,” ujar Heru.
Dari Dokumen ke Pembuktian
Kini, 33 berkas tersebut berada pada fase yang jauh lebih menentukan.
Apabila laporan benar-benar disampaikan kepada Kejati Jatim, maka seluruh dugaan yang disampaikan MAKI Jatim harus diuji melalui proses hukum.
Dokumen kontrak, kuitansi, daftar menu, harga, bukti pembayaran, dokumen pertanggungjawaban, data penyedia catering, hubungan kerja sama, hingga dokumen perjalanan dinas akan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Aparat penegak hukum nantinya harus memilah secara objektif apakah terdapat pelanggaran administratif, konflik kepentingan, gratifikasi, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, atau justru terdapat penjelasan lain yang dapat membantah dugaan tersebut.
Pihak Pemprov Jatim, OPD, Biro Setdaprov maupun penyedia catering yang disebut dalam proses penelusuran juga tetap mempunyai hak memberikan klarifikasi sesuai prinsip praduga tak bersalah.
Bagi MAKI Jatim, lima tahun penelusuran tersebut kini memasuki fase pembuktian.
Sebanyak 33 berkas disebut telah disiapkan, dugaan cash back dan gratifikasi menjadi salah satu fokus utama, sementara dugaan mark-up pertanggungjawaban perjalanan dinas pada tiga OPD turut dimasukkan dalam radar pengawasan.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar seberapa banyak dugaan yang ditemukan, melainkan seberapa kuat bukti tersebut ketika diuji oleh aparat penegak hukum.
Jika seluruh dugaan dapat dibuktikan, perkara ini berpotensi membuka persoalan yang lebih luas mengenai tata kelola pengadaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
Namun apabila sebaliknya, proses pemeriksaan juga menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian dan membersihkan pihak-pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Pada titik inilah 33 berkas MAKI Jatim akan memasuki ujian sebenarnya: dari hasil investigasi masyarakat menuju pembuktian di hadapan hukum (Red).
