KEDIRI – KABAR NUSANTARA ID Mekanisme pengisian perangkat desa di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian publik. Di tengah masih adanya kekosongan jabatan dan perbedaan langkah sejumlah pemerintah desa, Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) memastikan akan terus melakukan kontrol terhadap proses tersebut.
LP3-NKRI menilai persoalan pengisian perangkat desa harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan pelayanan publik. Jangan sampai perbedaan pemahaman mengenai regulasi justru membuat proses berjalan tidak seragam atau melahirkan persoalan baru di kemudian hari.
Ketua LP3-NKRI, Hadi Susanto, menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal setiap tahapan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri.
“Kami akan terus mengawal mekanisme pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Jangan sampai persoalan yang sudah terjadi kembali terulang karena lemahnya koordinasi, ketidakjelasan mekanisme, atau adanya penafsiran yang berbeda terhadap aturan,” tegas Hadi.
Menurutnya, pengisian perangkat desa bukan sekadar kegiatan administratif untuk mengisi kursi jabatan yang kosong. Proses tersebut berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan desa, efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta hak publik untuk memperoleh proses yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kekosongan Jabatan Harus Mendapat Kepastian
LP3-NKRI memberikan perhatian khusus terhadap masih adanya jabatan perangkat desa yang kosong di sejumlah wilayah.
Kekosongan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa arah penyelesaian. Namun, upaya mempercepat pengisian juga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dasar hukum maupun tahapan yang telah ditentukan.
Perkembangan terbaru menunjukkan persoalan tersebut memang belum sepenuhnya seragam. Sejumlah desa memilih menunggu penyesuaian regulasi, sementara ada desa yang tetap membuka proses pendaftaran karena mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kondisi itu, menurut LP3-NKRI, membutuhkan penjelasan yang terang dari pemerintah daerah.
Jika terdapat regulasi yang harus ditunggu, pemerintah perlu menjelaskan dasar dan tahapan penungguannya. Apabila proses pengisian sudah dapat dilakukan, pemerintah juga perlu memberikan pedoman yang jelas agar seluruh desa mempunyai pemahaman yang sama.
“Yang kami kawal bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang kami dorong adalah bagaimana pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh proses pengisian perangkat desa mempunyai dasar hukum yang jelas,” lanjut Hadi.
Jangan Ada Keputusan Berdasarkan Tafsir Sepihak
LP3-NKRI mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keputusan secara sepihak hanya berdasarkan interpretasi masing-masing.
Setiap kebijakan harus dikaji berdasarkan dasar hukum, kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Hal tersebut menjadi penting karena proses pengisian perangkat desa menyangkut banyak pihak. Pemerintah desa membutuhkan kepastian dalam menjalankan kewenangannya. Calon perangkat desa membutuhkan proses yang adil. Sementara masyarakat membutuhkan jaminan bahwa jabatan publik tidak diisi melalui mekanisme yang tidak jelas.
LP3-NKRI menilai perbedaan penafsiran harus diselesaikan melalui koordinasi dan konsultasi, bukan dengan saling mempertahankan tafsir masing-masing.
Terlebih, perkembangan di Kabupaten Kediri menunjukkan terdapat desa yang memilih menunggu aturan dan ada pula yang mengambil langkah berbeda dalam proses pengisian perangkat desa.
Pemkab Kediri Didorong Buka Peta Persoalan
LP3-NKRI mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri menyampaikan kondisi pengisian perangkat desa secara terbuka.
Pemerintah daerah dinilai perlu menjelaskan berapa desa yang masih mengalami kekosongan, jabatan apa saja yang kosong, sejauh mana proses pengisian telah dilakukan, serta kendala apa yang membuat sebagian proses belum berjalan.
Keterbukaan tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh persoalan regulasi. Kalau ada aturan yang menjadi dasar, mari dibuka dan dijelaskan secara transparan. Kalau ada persoalan dalam penerapannya, mari dicarikan solusi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum,” pungkas Hadi.
Menurut LP3-NKRI, pemerintah daerah juga perlu memastikan komunikasi antara Pemkab, kecamatan dan pemerintah desa berjalan efektif.
Jangan sampai desa mendapatkan informasi yang berbeda sehingga kemudian mengambil langkah yang berbeda pula.
Regulasi Harus Menjadi Pijakan Bersama
Persoalan regulasi menjadi salah satu titik penting dalam polemik tersebut.
Pemberitaan terbaru menyebut Pemkab Kediri masih melakukan penyesuaian regulasi. Pemerintah daerah juga disebut telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan berencana meminta legal opinion mengenai pengisian dan pengangkatan perangkat desa.
Di sisi lain, terdapat desa yang memiliki jabatan kosong dalam waktu cukup lama sehingga membutuhkan kepastian penyelesaian.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
LP3-NKRI tidak mempersoalkan apabila pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian regulasi. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses tersebut dijelaskan kepada publik sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian.
Bagi LP3-NKRI, aturan tidak boleh menjadi sumber kebingungan. Sebaliknya, aturan harus menjadi pijakan bersama bagi seluruh pihak.
Pelayanan Masyarakat Jangan Terganggu
Hadi menegaskan, persoalan pengisian perangkat desa pada akhirnya harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat.
Pemerintahan desa harus tetap berjalan efektif. Pelayanan administrasi dan kebutuhan masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena terdapat jabatan perangkat desa yang belum terisi.
Namun demikian, kebutuhan terhadap perangkat desa juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur.
Artinya, percepatan pengisian dan kepatuhan terhadap hukum harus berjalan beriringan.
Apabila jabatan memang kosong, pemerintah daerah bersama pemerintah desa harus mencari solusi sesuai kewenangan. Apabila pengisian harus menunggu ketentuan tertentu, alasan dan dasar hukumnya harus disampaikan secara transparan.
Dengan pola tersebut, masyarakat mengetahui persoalan sebenarnya dan tidak dibiarkan menebak-nebak.
LP3-NKRI Siap Minta Klarifikasi
LP3-NKRI memastikan fungsi kontrol sosial akan terus dijalankan.
Apabila dalam pemantauan ditemukan dugaan ketidaksesuaian prosedur, LP3-NKRI menyatakan siap meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Namun, Hadi juga mengingatkan agar setiap dugaan tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran.
Pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap fakta, dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap tersebut diperlukan agar pengawasan tetap objektif dan tidak berubah menjadi tuduhan yang belum memiliki dasar.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Kalau ada persoalan, mari diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen. Kalau tidak ada persoalan, juga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Hadi.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Polemik pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri kini tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa proses sedang berjalan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai mekanisme, dasar hukum, tahapan dan arah penyelesaiannya.
Pemkab Kediri memiliki posisi strategis untuk menjembatani persoalan tersebut dengan memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah desa.
Sementara pemerintah desa harus menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
LP3-NKRI menilai penyelesaian yang baik harus mampu menjawab dua kepentingan sekaligus: memastikan pemerintahan desa tetap berjalan dan memastikan seluruh proses pengisian perangkat desa sah secara prosedural.
LP3-NKRI Kawal Sampai Ada Kepastian
LP3-NKRI menegaskan pengawasan terhadap mekanisme pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri tidak berhenti pada persoalan saat ini.
Lembaga tersebut akan terus memantau perkembangan, termasuk memastikan adanya kejelasan mengenai regulasi, kewenangan dan tahapan pengisian.
Hadi Susanto kembali menekankan bahwa kepentingan utama yang harus dijaga adalah kepentingan masyarakat.
Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan karena pelayanan pemerintahan terganggu. Tidak boleh pula calon perangkat desa dirugikan karena mekanisme yang tidak jelas.
Dan yang tidak kalah penting, pemerintah desa tidak boleh dibiarkan berjalan dengan tafsir yang berbeda-beda tanpa pedoman yang pasti.
Karena itu, LP3-NKRI mendorong Pemkab Kediri segera memperkuat koordinasi dan membuka informasi mengenai perkembangan pengisian perangkat desa.
Bagi LP3-NKRI, persoalan ini bukan semata tentang mengisi jabatan yang kosong. Ini menyangkut kepastian hukum, transparansi pemerintahan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berjalan tanpa terganggu.
Aturan harus menjadi satu pijakan. Mekanisme harus jelas. Pengambilan keputusan harus objektif. Dan seluruh proses pengisian perangkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri (Red).
