KEDIRI, JAWA TIMUR —KABAR NUSANTARA ID Kekosongan perangkat desa di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri kembali menjadi perhatian publik. Persoalan yang berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa tersebut kini dipertanyakan secara terbuka oleh Hadi Susanto dari Tim LP3-NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Hadi Susanto mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan kepastian hukum dan kepastian pelayanan di tengah masih adanya jabatan perangkat desa yang belum terisi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada alasan administratif ataupun menunggu munculnya aturan baru. Justru yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah aturan apa yang saat ini menjadi dasar proses pengisian perangkat desa dan apa yang menyebabkan kekosongan jabatan masih terjadi.
“Kalau aturan sudah tersedia, tentu publik perlu mendapatkan penjelasan. Apa yang menjadi kendala sehingga jabatan perangkat desa masih kosong? Dasar hukumnya apa dan sampai kapan proses tersebut akan diselesaikan?” demikian substansi pertanyaan yang disampaikan Hadi Susanto dari Tim LP3-NKRI.
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kediri, Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tercatat berstatus berlaku. Regulasi tersebut juga mencabut sejumlah ketentuan sebelumnya.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar LP3-NKRI mempertanyakan kepastian mekanisme pengisian perangkat desa.
Jika regulasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah tersedia, maka masyarakat dinilai memiliki hak untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
Bagi LP3-NKRI, persoalan tersebut bukan sekadar masalah pengisian kursi jabatan. Perangkat desa mempunyai peran penting dalam mendukung kepala desa menjalankan pemerintahan, administrasi, pelayanan masyarakat, pembangunan, pemberdayaan, serta berbagai program pemerintahan di tingkat desa.
Dengan demikian, kekosongan perangkat desa berpotensi menimbulkan persoalan dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan apabila berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.
Hadi Susanto menegaskan, masyarakat jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan proses tersebut.
ATURAN LAMA JANGAN DIJADIKAN ALASAN
LP3-NKRI juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya perbedaan pemahaman mengenai penggunaan aturan lama setelah diterbitkannya regulasi baru.
Menurut Hadi Susanto, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat proses pengisian perangkat desa dilaksanakan, termasuk apabila terdapat ketentuan peralihan yang mengatur keberlanjutan proses sebelumnya.
Karena itu, LP3-NKRI meminta agar tidak terjadi penggunaan aturan secara parsial atau penafsiran yang berbeda-beda tanpa dasar hukum yang dapat dijelaskan kepada publik.
Apabila aturan lama telah dicabut, maka konsekuensi hukumnya perlu diterangkan secara terbuka.
Apabila masih terdapat proses lama yang dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan peralihan, dasar hukumnya juga harus dapat ditunjukkan.
Sementara apabila proses pengisian harus menggunakan regulasi baru, maka mekanisme yang ditetapkan dalam aturan tersebut harus dijalankan secara konsisten.
“Publik hanya membutuhkan kepastian. Kalau aturan lama sudah tidak berlaku, jelaskan. Kalau ada ketentuan peralihan, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau harus menggunakan aturan baru, jalankan sesuai mekanismenya,” menjadi garis besar sikap LP3-NKRI.
PEMKAB KEDIRI DIMINTA JANGAN DIAM
Atas persoalan tersebut, LP3-NKRI meminta Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya instansi yang membidangi pemerintahan desa, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka.
Sedikitnya ada tujuh pertanyaan yang dinilai penting untuk dijawab.
Pertama, berapa jumlah jabatan perangkat desa yang saat ini masih kosong di seluruh wilayah Kabupaten Kediri?
Kedua, desa mana saja yang masih mengalami kekosongan perangkat desa?
Ketiga, apa alasan atau kendala yang menyebabkan kekosongan tersebut belum diselesaikan?
Keempat, regulasi apa yang menjadi dasar hukum dalam proses pengisian perangkat desa saat ini?
Kelima, apakah terdapat desa yang telah mengajukan proses pengisian perangkat desa namun belum memperoleh persetujuan ataupun tindak lanjut?
Keenam, apabila terdapat kendala regulasi, apa dasar hukum dan penjelasan resmi mengenai kendala tersebut?
Ketujuh, kapan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai penyelesaian kekosongan perangkat desa?
LP3-NKRI menilai pertanyaan tersebut bukan bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan transparan, tertib, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN DESA BERJALAN TANPA KEPASTIAN
Hadi Susanto dari Tim LP3-NKRI menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintahan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan pihak tertentu.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan pelaksanaannya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Apabila memang terdapat kendala dalam proses pengisian perangkat desa, pemerintah dinilai perlu menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka sekaligus memberikan solusi dan kepastian waktu.
Jangan sampai kekosongan jabatan berubah menjadi persoalan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai.
Pemerintahan desa membutuhkan perangkat yang mampu menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Kelengkapan perangkat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program di tingkat desa.
Karena itu, LP3-NKRI meminta Pemkab Kediri tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang melalui asumsi, informasi dari mulut ke mulut, maupun tafsir yang berbeda di tengah masyarakat.
Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi.
Sampaikan aturan yang digunakan.
Jelaskan mekanisme pengisian.
Terangkan kendalanya apabila memang ada.
Dan apabila terdapat jabatan yang masih kosong, sampaikan bagaimana serta kapan proses penyelesaiannya.
KETERBUKAAN MENJADI KUNCI
Menurut LP3-NKRI, keterbukaan pemerintah menjadi kunci agar persoalan kekosongan perangkat desa tidak berkembang menjadi polemik yang semakin luas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan perangkat desa yang lengkap, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap proses pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut pemerintah desa dan pemerintah daerah. Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar di dalamnya.
Masyarakat Kabupaten Kediri berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan, profesional, dan berdasarkan hukum.
Karena itu, pertanyaan mengenai kekosongan perangkat desa tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan kecil.
Ketika sebuah jabatan pemerintahan kosong, publik berhak mengetahui alasannya. Ketika sebuah proses belum berjalan, publik berhak mengetahui kendalanya. Dan ketika sebuah aturan dijadikan dasar, publik berhak mengetahui aturan tersebut.
Hadi Susanto dari Tim LP3-NKRI menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap persoalan tersebut. LP3-NKRI juga membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri maupun pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap informasi yang berkembang dapat diuji berdasarkan fakta, sementara pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan.
Kini yang ditunggu publik bukan sekadar jawaban normatif, melainkan kepastian.
Berapa jabatan yang kosong?
Mengapa belum terisi?
Aturan mana yang digunakan?
Apa kendalanya?
Dan kapan persoalan tersebut diselesaikan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Kediri (Red).
