SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Komitmen menjaga proses penerimaan calon Taruna dan Taruni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekimipas) agar berlangsung bersih dan profesional kembali ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali.
Kusnali mengikuti penandatanganan Pakta Integritas secara virtual dalam rangka penerimaan calon Taruna/i Poltekimipas, Selasa (1/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesepahaman seluruh pihak agar proses penerimaan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berintegritas.
Menurut Kusnali, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan dalam proses penerimaan. Nilai tersebut harus menjadi prinsip yang benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan, mulai dari pelaksanaan proses hingga penetapan hasil.
Pakta Integritas yang ditandatangani juga tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Bagi Kusnali, dokumen tersebut merupakan bentuk komitmen moral dan profesional untuk menjaga kejujuran, akuntabilitas, profesionalitas, serta transparansi.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penerimaan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Setiap proses harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh membuka ruang bagi praktik yang dapat merusak objektivitas maupun kepercayaan masyarakat.
“Jadikan integritas sebagai prinsip sejak awal. Laksanakan seluruh proses dengan jujur, transparan, dan sesuai aturan. Jangan ada ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepercayaan, karena proses yang berintegritas akan melahirkan insan pengayoman yang berintegritas pula,” tegas Kusnali.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses penerimaan calon Taruna/i Poltekimipas merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengayoman.
Proses seleksi harus mampu memberikan kesempatan yang adil kepada setiap calon. Kompetensi dan ketentuan yang berlaku harus menjadi dasar dalam pelaksanaan penerimaan sehingga seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi.
Objektivitas menjadi prinsip yang harus dijaga. Setiap tahapan diharapkan dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar ketentuan.
Di sisi lain, transparansi diperlukan untuk memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pelaksanaan yang terbuka dan sesuai aturan, kepercayaan terhadap proses penerimaan dapat terus diperkuat.
Kusnali berharap jajaran yang terlibat mampu menjaga komitmen tersebut secara konsisten. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya memahami isi Pakta Integritas, tetapi juga menerapkannya dalam setiap keputusan dan tindakan selama proses penerimaan berlangsung.
Bagi institusi, menjaga proses penerimaan berarti menjaga marwah organisasi. Sebab, kualitas calon insan Pengayoman tidak dapat dilepaskan dari bagaimana proses awal mereka memasuki institusi tersebut dilaksanakan.
Karena itu, integritas harus ditempatkan sebagai fondasi. Kejujuran menjadi prinsip, aturan menjadi pedoman, kompetensi menjadi dasar penilaian, sementara transparansi menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Kusnali juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang adil kepada setiap calon. Tidak boleh ada perlakuan yang mengabaikan prinsip objektivitas maupun ketentuan yang telah ditetapkan.
Momentum penandatanganan Pakta Integritas secara virtual tersebut diharapkan semakin memperkuat kesadaran seluruh jajaran bahwa proses penerimaan harus dijaga bersama.
Dengan proses yang transparan dan objektif, penerimaan calon Taruna/i Poltekimipas diharapkan dapat menghasilkan insan Pengayoman yang memiliki kompetensi sekaligus karakter yang kuat.
Lebih jauh, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Sebab, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui pelayanan, tetapi juga melalui proses internal yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kakanwil Kusnali memberikan pesan yang jelas: jangan ada ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepercayaan. Integritas harus dijaga sejak awal, setiap tahapan wajib mengikuti aturan, dan seluruh calon harus memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan kompetensi.
Dengan demikian, Pakta Integritas bukan sekadar tanda tangan, melainkan komitmen untuk memastikan pintu masuk menuju institusi Pengayoman tetap dijaga dengan kejujuran, profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab (Dd).
