SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Meski pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih menyisakan perjalanan waktu yang cukup panjang, geliat politik menuju Pilgub Jatim mendatang mulai memunculkan tanda-tanda awal yang menarik untuk dicermati. Dua kekuatan politik besar, PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur, kini sama-sama menunjukkan sinyal konsolidasi kekuatan yang berpotensi membentuk poros besar dalam konstelasi politik Bumi Majapahit.
Dinamika tersebut mengemuka setelah dua agenda politik besar berlangsung secara berdekatan di Surabaya pada penghujung Agustus 2026.
PDI Perjuangan Jawa Timur terlebih dahulu menggelar konsolidasi internal yang dirangkai dengan penutupan turnamen sepak bola Soekarno Cup di Hotel Vasa Surabaya pada 23–24 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi perhatian karena dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dalam orasi politiknya, Megawati kembali mengingatkan posisi Surabaya dan Jawa Timur sebagai salah satu pusat penting sejarah perjuangan bangsa. Surabaya disebut memiliki rekam jejak kuat sebagai “Dapur Nasionalisme”, sebuah narasi yang sekaligus menegaskan pentingnya Jawa Timur dalam perjalanan politik nasional dan sejarah perjuangan Bung Karno.
Di tengah semangat konsolidasi tersebut, muncul pula pernyataan dari Said Abdullah, salah satu tokoh sentral PDI Perjuangan di Jawa Timur, yang menyerukan bahwa sudah saatnya PDI Perjuangan memiliki Gubernur Jawa Timur dari kekuatan kadernya sendiri.
Seruan itu menjadi salah satu sinyal politik yang menarik untuk dibaca. Apalagi, aspirasi tersebut mendapat respons positif dari peserta konsolidasi PDI Perjuangan se-Jawa Timur dan menambah kuat pembicaraan mengenai arah perjuangan politik partai berlambang banteng tersebut menuju kontestasi mendatang.
Di sisi lain, Partai Demokrat Jawa Timur juga memperlihatkan konsolidasi yang tidak kalah kuat. Dalam Musyawarah Daerah ke-7 Partai Demokrat Jawa Timur yang berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya pada 27–29 Agustus 2026, Emil Elestianto Dardak kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031.
Terpilihnya kembali Emil menjadi nahkoda Partai Demokrat Jawa Timur dinilai semakin memperkuat posisi politiknya di tingkat regional. Terlebih, dalam agenda Musda tersebut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyampaikan doa dan harapan agar Emil pada waktunya mampu menjadi pemimpin nomor satu di Jawa Timur.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian publik politik Jawa Timur. Harapan terhadap Emil juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, termasuk KH Asep Saifuddin Chalim yang menyatakan kesiapan untuk berada di barisan pendukung Emil dalam perjalanan politiknya.
Dua peristiwa politik tersebut kemudian dinilai menjadi gambaran awal terbentuknya peta kekuatan menuju Pilgub Jawa Timur mendatang.
Pakar politik Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., menilai konsolidasi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Jawa Timur patut dibaca sebagai dua simpul kekuatan politik besar yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah konstelasi politik Jawa Timur ke depan.
“Gambaran akan adanya calon Gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Jawa Timur menarik untuk diungkap dalam pola pandang politik praktis. Ini bisa menjadi awal pembacaan peta politik menjelang Pilgub Jawa Timur mendatang,” ujar Heru Satriyo.
Menurut Heru, keberanian dua partai besar tersebut dalam memperkuat struktur, konsolidasi, dan kekuatan politik masing-masing dapat menjadi indikator awal terbentuknya sejumlah skenario politik besar.
Namun, di tengah kemungkinan terjadinya pertarungan terbuka, Heru justru memunculkan sebuah gagasan politik yang dinilainya cukup sederhana, tetapi berpotensi sangat besar: mempertemukan PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur dalam satu kekuatan politik bersama.
Menurutnya, apabila dua kekuatan besar tersebut mampu membangun komunikasi dan menyatukan kepentingan politik dalam sebuah koalisi besar, maka peta Pilgub Jawa Timur berpotensi berubah secara signifikan.
Heru menyebut gagasan itu sebagai kemungkinan terbentuknya “bingkai politik Majapahit”, yakni kekuatan besar yang menyatukan dua partai dengan basis politik dan jaringan yang kuat di Jawa Timur.
“Masih terlalu dini memang. Tetapi sebagai masyarakat Jawa Timur, saya berharap dua partai besar ini bisa menyatu dalam Pilgub mendatang. Misalnya Emil Dardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya berasal dari kader PDI Perjuangan Jawa Timur,” ungkap Heru.
Skenario tersebut, menurut Heru, tentu bukan satu-satunya kemungkinan. Politik selalu bergerak dinamis dan setiap partai memiliki perhitungan serta strategi masing-masing.
PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Jawa Timur juga tetap terbuka untuk mengambil jalur politik berbeda dengan mengusung pasangan calon masing-masing. Jika hal itu terjadi, maka kontestasi politik Jawa Timur diperkirakan akan berlangsung semakin kompetitif dan penuh dinamika.
Namun, Heru mengingatkan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu barometer politik nasional membutuhkan suasana demokrasi yang tetap sejuk dan kondusif. Persaingan politik harus tetap ditempatkan dalam semangat demokrasi yang dewasa tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di tengah masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput.
“Jawa Timur tetap menjadi salah satu barometer politik nasional. Karena itu, euforia politik mendatang harus tetap adem, ayem, dan mengedepankan persatuan,” tegasnya.
Menurut Heru, komunikasi politik yang sehat antarpartai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik daerah. Perbedaan pilihan dan kepentingan politik tidak seharusnya berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, nama Emil Elestianto Dardak mulai masuk dalam radar pembicaraan politik, seiring kembali terpilihnya sebagai Ketua Partai Demokrat Jawa Timur dan munculnya dukungan terhadap peluang kepemimpinannya di masa mendatang.
Sementara itu, PDI Perjuangan Jawa Timur juga menunjukkan sinyal kuat untuk semakin percaya diri dalam menyiapkan kader terbaiknya, sejalan dengan semangat yang mengemuka dalam konsolidasi internal bahwa Jawa Timur menjadi salah satu wilayah strategis dalam perjalanan politik nasional.
Apakah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Jawa Timur pada akhirnya akan berdiri sebagai dua poros yang saling berhadapan? Ataukah justru komunikasi politik akan membuka jalan bagi terbentuknya koalisi besar yang mempertemukan dua kekuatan tersebut dalam satu gerbong?
Pertanyaan itu masih terlalu dini untuk dijawab secara pasti.
Namun, satu hal mulai terlihat. Peta politik Jawa Timur perlahan telah bergerak. Konsolidasi demi konsolidasi mulai memperlihatkan arah, tokoh-tokoh mulai menguatkan posisi, dan berbagai kemungkinan koalisi mulai menjadi bahan pembicaraan publik.
Dalam pandangan Heru Satriyo, harapan terbesar tetap terletak pada lahirnya politik yang mampu mempertemukan kekuatan besar untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur.
Ia berharap PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur dapat membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan dewasa, sehingga segala kemungkinan politik dapat berkembang secara elegan.
“Pada akhirnya, siapa pun yang maju dan bagaimana pun koalisinya, yang terpenting adalah Jawa Timur tetap kondusif. Politik harus menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, bukan justru memecah persaudaraan,” pungkas Heru Satriyo.
Menjelang pesta demokrasi mendatang, politik Jawa Timur tampaknya mulai memasuki babak baru. Belum ada pasangan calon resmi, belum ada koalisi yang mengikat, dan belum ada keputusan politik final. Namun dua poros telah mulai memperlihatkan denyutnya.
Dan dari Surabaya, pusat sejarah nasionalisme itu, percakapan tentang masa depan kepemimpinan Jawa Timur perlahan mulai menemukan panggungnya (Red).
