SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Pengelolaan aset negara di lingkungan pemasyarakatan kembali mendapat perhatian. Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Hidayat, melakukan penyisiran sarana dan prasarana sekaligus meninjau sejumlah Barang Milik Negara (BMN) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aset negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga tercatat secara akurat, terawat, dimanfaatkan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hidayat disambut langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali, didampingi Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo. Bersama jajaran, pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi sarana dan prasarana sekaligus mengevaluasi pengelolaan administrasi BMN di lingkungan Rutan Surabaya dan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.
Dalam pemeriksaan lapangan, pemetaan kondisi fisik menjadi salah satu perhatian utama. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi aset yang digunakan dalam operasional rutan dapat diketahui secara nyata dan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemeliharaan maupun pembenahan.
Selain kondisi fisik, sistem pencatatan BMN juga menjadi fokus. Data aset harus memiliki kesesuaian dengan keberadaan barang di lapangan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara tertib dan mudah diawasi.
Dari penyisiran tersebut, Hidayat mencatat sejumlah persoalan yang ditemukan. Berbagai catatan tersebut kemudian disertai masukan konkret kepada jajaran agar administrasi BMN diperbaiki dan pengelolaannya semakin transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN bukan sekadar persoalan administratif. Aset negara harus benar-benar memberikan manfaat dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pelayanan pemasyarakatan.
Di Rutan Surabaya, sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan. Fasilitas kunjungan masyarakat, sarana pengamanan, hingga fasilitas pembinaan warga binaan membutuhkan aset yang layak, aman, dan terpelihara.
Karena itu, ketepatan pencatatan BMN menjadi bagian dari sistem pengawasan internal. Dengan data yang akurat, setiap aset dapat ditelusuri keberadaannya, diketahui kondisinya, serta direncanakan pemeliharaan dan pemanfaatannya secara lebih tepat.
Pengelolaan yang tertib juga membantu memastikan tidak terjadi kesenjangan antara data administratif dan kondisi nyata di lapangan. Hal tersebut menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan aset negara.
Bagi jajaran Rutan Surabaya dan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat pengelolaan BMN secara berkelanjutan. Masukan yang diberikan diharapkan segera ditindaklanjuti melalui pembenahan administrasi maupun peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Lebih jauh, pembenahan BMN berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Fasilitas yang terdata dengan baik dan terawat akan menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih aman, nyaman, tertib, dan profesional.
Masyarakat yang datang ke Rutan membutuhkan fasilitas pelayanan yang memadai, sementara warga binaan membutuhkan sarana yang mendukung keamanan serta kegiatan pembinaan. Seluruh kebutuhan tersebut membutuhkan dukungan aset negara yang dikelola secara bertanggung jawab.
Karena itu, prinsip pengelolaan BMN harus bergerak dari sekadar “tercatat” menjadi “tercatat, terawat, tepat guna, dan memberikan manfaat.”
Peninjauan langsung Kepala Biro BMN Kemenimipas menjadi bagian dari penguatan komitmen tersebut. Pengawasan lapangan sekaligus evaluasi administrasi diharapkan mampu mendorong jajaran Rutan Surabaya untuk terus memperbaiki tata kelola aset negara.
Pada akhirnya, akuntabilitas BMN bukan hanya menyangkut laporan dan inventarisasi. Di balik setiap aset terdapat fasilitas yang harus mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat, mendukung keamanan, serta memperkuat proses pembinaan warga binaan.
Dengan pengelolaan aset yang semakin transparan, akurat, dan bertanggung jawab, Rutan Kelas I Surabaya diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin optimal, profesional, aman, nyaman, dan humanis (Dd).
