SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Di tengah pemerintah terus menggaungkan pemerataan digital hingga ke pelosok negeri, sebuah kisah dari Kepulauan Mentawai justru memantik keprihatinan. Seorang pemuda bernama Yogi, yang disebut berupaya membangun jaringan internet mandiri untuk masyarakat di daerahnya, dikabarkan harus berhadapan dengan proses pidana.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo.
Dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (27/8/2026), Heru menyampaikan pesan tegas kepada kepolisian dan aparat penegak hukum agar tidak terburu-buru memberikan hukuman sebelum memahami secara utuh latar belakang sebuah peristiwa.
“PAHAMI DULU SEBELUM MENGHUKUM: KETIKA NIAT BAIK MEMBANGUN NEGERI KEMBALI DIHUKUM PIDANA!”
Menurut Heru Satriyo, persoalan yang dialami Yogi harus menjadi perhatian serius. Sebab, di balik proses hukum tersebut terdapat latar belakang perjuangan seorang pemuda yang, berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak tega melihat daerah kelahirannya terus menghadapi keterisolasian dari perkembangan teknologi dan dunia luar.
Yogi disebut bukan seorang koruptor yang mengambil uang rakyat. Ia juga bukan sosok yang sejak awal berniat melakukan kejahatan. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai pemuda daerah yang tergerak oleh kepedulian dan nurani untuk mencari jalan keluar atas keterbatasan akses internet di wilayahnya.
Dengan kemampuan dan upayanya, Yogi kemudian berjuang membangun jaringan internet secara mandiri. Harapannya sederhana, tetapi dampaknya besar bagi masyarakat.
Anak-anak di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses, termasuk daerah kategori 3T — Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dapat memperoleh sarana pendukung untuk belajar. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Akses informasi dapat terbuka lebih luas. Dan kemajuan teknologi dapat dirasakan pula oleh warga di pelosok negeri, tidak hanya menjadi kemewahan bagi masyarakat perkotaan.
Namun, di tengah perjuangan tersebut, Yogi justru dikabarkan harus menelan pil pahit karena berhadapan dengan pidana.
Persoalan yang disebut menjadi dasar penanganan hukum adalah surat izin usaha yang dianggap belum lengkap. Padahal, menurut informasi yang disampaikan Heru Satriyo, Yogi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sedang menjalani proses untuk memenuhi seluruh prosedur serta persyaratan perizinan yang diperlukan.
Heru: Jangan Hanya Melihat Kekurangan Administrasi
Heru menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan hukum dan prosedur perizinan yang berlaku. Ia tidak meminta agar aturan diabaikan.
Namun, menurutnya, aparat juga harus mampu melihat sebuah persoalan secara menyeluruh dan proporsional.
“Jangan hanya melihat apa yang belum lengkap. Pahami juga apa yang sudah dilakukan, proses apa yang sedang ditempuh, untuk siapa kegiatan itu dilakukan, dan apa niat yang melatarbelakanginya,” tegas Heru Satriyo.
Menurutnya, fakta bahwa seseorang telah mengantongi NIB dan sedang berupaya memenuhi persyaratan lain tidak boleh begitu saja dikesampingkan.
Apalagi, kata Heru, apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap teknologi di wilayah yang masih memiliki keterbatasan konektivitas.
“Pahami dulu sebelum menghukum. Jangan sampai hukum begitu cepat memberikan label, sementara seluruh konteks persoalannya belum benar-benar dipahami,” ujarnya.
Pertanyaan Besar untuk Polisi dan Aparat Penegak Hukum
Heru Satriyo kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Bapak Polisi dan seluruh aparat penegak hukum.
Apakah seluruh latar belakang kasus Yogi sudah diperiksa dan dipahami secara menyeluruh?
Apakah proses perizinan yang telah dan sedang ditempuh telah menjadi bagian dari pertimbangan?
Apakah fakta bahwa Yogi sudah memiliki NIB telah diperiksa secara objektif?
Apakah setiap kekurangan administrasi yang masih dalam proses pemenuhan harus langsung ditempatkan sebagai perbuatan pidana?
Dan yang paling mendasar, apakah proses hukum yang dilakukan telah benar-benar memenuhi rasa keadilan?
Heru menegaskan, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap penegakan hukum. Justru, ia meminta agar hukum ditegakkan secara profesional dan berdasarkan seluruh fakta yang tersedia.
Setiap dugaan pelanggaran, katanya, memang harus diperiksa sesuai ketentuan. Namun, aparat juga dituntut untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat dan persoalan yang terjadi dalam proses administrasi atau perizinan.
Pemerataan Digital Harus Menjadi Kenyataan
Menurut Heru, kasus ini juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Pemerataan digital selama ini terus menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional. Namun, masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan jaringan dan akses internet.
Karena itu, Heru menilai setiap inisiatif masyarakat untuk membantu membuka akses harus dilihat secara bijaksana. Tentu saja seluruh kegiatan tetap harus memenuhi aturan dan legalitas yang berlaku, tetapi pendekatan pembinaan dan pendampingan juga patut dikedepankan ketika seseorang sedang berusaha melengkapi persyaratan.
“Jangan sampai pemerataan digital hanya menjadi slogan. Ketika ada anak bangsa yang mencoba mencari solusi bagi daerahnya, negara harus hadir memberikan jalan, pembinaan dan kepastian hukum yang adil,” katanya.
Hukum Tidak Boleh Kehilangan Rasa Keadilan
Heru Satriyo menegaskan MAKI Jatim mendukung penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Namun, ketegasan hukum, menurutnya, harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, objektivitas dan proporsionalitas.
Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta secara lengkap. Semua dokumen, proses perizinan, latar belakang kegiatan, tujuan, bukti serta unsur hukum harus diuji secara objektif sebelum seseorang dijatuhi konsekuensi pidana.
“Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi jangan sampai hukum kehilangan kemampuan untuk memahami perbedaan antara niat jahat dan niat baik yang sedang berjuang memenuhi aturan,” tegas Heru.
Kisah Yogi, menurutnya, menjadi pengingat bahwa di balik sebuah berkas perkara terdapat manusia, perjuangan, keterbatasan dan kondisi sosial yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, Heru kembali menyerukan agar aparat benar-benar mendalami seluruh persoalan sebelum mengambil kesimpulan.
“PAHAMI DULU SEBELUM MENGHUKUM. Jangan sampai seorang pemuda yang ingin membantu anak-anak di pelosok agar bisa belajar dan masyarakatnya dapat terhubung dengan dunia luar justru harus merasakan pahitnya pidana sebelum seluruh perjuangannya dipahami secara adil,” pungkas Heru Satriyo (Dd).
