MOJOKERTO, //KABAR NUSANTARA ID Polemik pengadaan kain seragam sekolah di Kabupaten Mojokerto memasuki babak krusial. Menjelang rencana aksi unjuk rasa, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar mediasi resmi bersama Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/8/2026) sore.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen penting setelah Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah SMP Negeri menemukan adanya bentuk penyimpangan dan pelanggaran aturan dalam pengadaan kain seragam.
Pemkab Mojokerto kemudian memberikan jaminan bahwa selisih uang penjualan kain seragam yang dinilai tidak wajar akan dikembalikan kepada para wali murid setelah hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto.
Mediasi tersebut dihadiri sejumlah pimpinan APPI, yakni Kasiono, S.Pd., M.Si. selaku Ketua LIPPI Wilayah Jawa Timur, Sumidi, S.Sos. selaku Ketua LP3-NKRI, Tawi selaku Ketua Raksi, Moh. Taufikurohman selaku Pengurus FKI1 Jawa Timur, serta Suwarti selaku Ketua Srikandi.
Sementara dari jajaran Pemkab Mojokerto hadir Inspektur Kabupaten Mojokerto Drs. Zaqqi, Kepala Dinas Pendidikan Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M., Kepala Bakesbangpol Eddy Taufiq, S.STP., M.KP., serta Irbansus Wastutik Muryati, SP., M.Agr.
APPI Sampaikan Tiga Desakan Utama
Dalam forum mediasi, Kasiono memaparkan kronologi pengawasan sosial yang dilakukan APPI selama dua bulan terakhir. Menurutnya, rencana aksi unjuk rasa damai yang semula dijadwalkan pada Rabu, 19 Agustus 2026, merupakan langkah yang ditempuh setelah respons terhadap surat resmi yang telah disampaikan APPI dinilai berjalan lambat.
APPI kemudian menyampaikan tiga desakan utama kepada Pemkab Mojokerto.
Pertama, transparansi audit, dengan meminta keterbukaan serta penyerahan LHP pengadaan kain seragam SMP Negeri se-Kabupaten Mojokerto.
Kedua, pengembalian selisih harga, berupa instruksi resmi agar selisih harga kain seragam yang dinilai tidak wajar dikembalikan kepada wali murid.
Ketiga, pembersihan praktik culas, dengan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi maupun dugaan percobaan suap yang dikaitkan dengan oknum tertentu dalam persoalan tersebut.
Inspektorat Periksa Sampel Lebih dari 10 SMP Negeri
Inspektur Kabupaten Mojokerto Drs. Zaqqi menyatakan pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel pada lebih dari 10 SMP Negeri dari total 41 lembaga di Kabupaten Mojokerto.
Dari pemeriksaan tersebut, Inspektorat menyatakan menemukan adanya bentuk penyimpangan dan pelanggaran aturan dalam pengadaan kain seragam.
Hasil pemeriksaan selanjutnya akan dituangkan dalam LHP untuk dilaporkan kepada Bupati Mojokerto. Dokumen hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar tindak lanjut pemerintah daerah terhadap persoalan pengadaan kain seragam yang telah menjadi sorotan.
Pemkab Jamin Selisih Uang Dikembalikan
Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat menjamin sekolah wajib mengembalikan selisih uang penjualan kain seragam yang dinilai tidak wajar kepada para wali murid setelah hasil audit dalam LHP dilaporkan kepada Bupati Mojokerto.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, berkomitmen mengawal proses pengembalian tersebut agar dana dapat diterima secara tepat sasaran oleh orang tua atau wali siswa.
Pemkab Mojokerto juga menyampaikan kebijakan baru mengenai pengadaan seragam. Mulai tahun ajaran mendatang, sekolah dilarang menjual kain seragam dalam bentuk apa pun. Pengadaan kebutuhan seragam diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing orang tua atau wali murid.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah evaluasi sekaligus pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.
APPI Tunda Aksi, Tetapi Tetap Mengawal Janji Pemerintah
Dengan mempertimbangkan jaminan dan komitmen Inspektorat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, APPI akhirnya menyepakati penundaan aksi unjuk rasa damai yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Namun, keputusan tersebut ditegaskan bukan sebagai pembatalan. APPI tetap akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tindak lanjut, terutama penyelesaian LHP, pengembalian selisih uang kepada wali murid, serta penerapan larangan penjualan kain seragam oleh sekolah.
“Kami menghargai iktikad Pemkab Mojokerto yang akhirnya secara terbuka mengakui adanya penyimpangan dan berkomitmen mengembalikan uang para wali murid. Namun kami tegaskan, ini adalah penundaan, bukan pembatalan. Jika jaminan yang diberikan Inspektorat dan Dinas Pendidikan tidak ditepati, APPI akan kembali turun ke jalan menggelar aksi massa dengan kekuatan penuh,” tegas Kasiono, S.Pd., M.Si.
Dengan ditundanya aksi, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan nyata hasil mediasi. Pemkab Mojokerto dituntut memastikan hasil pemeriksaan Inspektorat tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui mekanisme pengembalian selisih uang kepada wali murid.
Penerapan larangan sekolah menjual kain seragam mulai tahun ajaran mendatang juga menjadi bagian penting dari komitmen tersebut. Konsistensi menjalankan kebijakan itu akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola pengadaan seragam sekolah.
Bagi APPI, mediasi telah membuka ruang penyelesaian melalui jalur administratif. Namun, pengawasan belum berakhir. Aksi boleh ditunda, tetapi komitmen Pemkab Mojokerto kini berada di bawah pengawasan publik dan APPI (Smd).
