JEMBER, Sabtu (8/8/2026) — KABAR NUSANTARA ID Tekanan terhadap transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur memasuki babak baru. MAKI Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin (10/8/2026) dengan mengerahkan trailer 40 feet sebagai mobil komando.
Sejumlah titik strategis menjadi sasaran aksi, di antaranya Kantor Bupati Jember/Pendopo Kabupaten Jember serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember–Lumajang.
Di balik aksi tersebut, MAKI Jatim membawa isu yang jauh lebih besar: dugaan penyimpangan tata kelola Bantuan Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 pada satuan pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan Cabdin Jember–Lumajang bukan sekadar lokasi demonstrasi. Menurutnya, tempat tersebut menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan secara terbuka bagaimana dana BPOPP dikelola, digunakan, diawasi hingga dipertanggungjawabkan.
“Ini seri pertama. Setelah Jember dan Lumajang, kami akan mempersiapkan aksi lanjutan di Cabang Dinas Pendidikan lainnya se-Jawa Timur,” tegas Heru.
Data Investigasi MAKI Diklaim Mengarah pada Dugaan Besar
MAKI Jatim mengklaim tim Litbang dan Investigasinya telah melakukan pengumpulan data terkait pengelolaan BPOPP 2023. Dari hasil penelusuran internal tersebut, MAKI menyatakan menemukan sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu dibuka dan diperiksa secara menyeluruh.
Heru menyebut dugaan tersebut bahkan mengarah pada apa yang ia istilahkan sebagai mega korupsi terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Namun, tudingan tersebut merupakan hasil penilaian dan klaim MAKI Jatim, bukan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana korupsi harus dibuktikan melalui audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, serta proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
«“Secara detail konstruksi masalah dugaan mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD I Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 masih kami simpan. Kami akan mengungkapnya bersamaan dengan langkah Bidang Hukum MAKI Jatim yang akan masuk ke ranah pelaporan hukum,” ujar Heru.»
Perjalanan Jepang Rp35 Juta per Kepala Sekolah Jadi Sorotan Kedua
Selain BPOPP, MAKI Jatim juga membawa isu perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang.
MAKI menyebut biaya perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi dengan nominal sekitar Rp35 juta lebih per kepala sekolah. Besarnya biaya tersebut dipertanyakan, termasuk mengenai tujuan, agenda, manfaat, pihak penginisiasi, serta mekanisme pembiayaannya.
Menurut MAKI, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan munculnya kepentingan lain setelah perjalanan berlangsung.
Heru bahkan mengingatkan agar tidak terjadi situasi ketika seseorang berupaya mengembalikan biaya pribadi yang telah dikeluarkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali, tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif di dalamnya,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran yang disampaikan MAKI dan belum membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang mengikuti maupun menyelenggarakan perjalanan tersebut menjadi penting.
Aksi Bukan Akhir, Jalur Hukum Disiapkan
MAKI Jatim memastikan aksi Senin bukan menjadi titik akhir. Organisasi tersebut menyatakan sedang menyiapkan langkah hukum berdasarkan data yang diklaim telah dikumpulkan.
Apabila setelah dilakukan verifikasi ditemukan bukti adanya pelanggaran, MAKI menyatakan persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum.
Heru menyebut pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban nantinya dapat mencakup pihak-pihak yang terbukti memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban BPOPP, termasuk kepala sekolah SMA/SMK swasta maupun oknum pada lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Titik tekan MAKI berada pada laporan pertanggungjawaban dana BPOPP APBD I Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
Heru menduga terdapat pola kompromi dalam proses pertanggungjawaban anggaran. Dugaan tersebut, menurutnya, harus dibuktikan melalui pemeriksaan secara menyeluruh, independen dan transparan.
Jember–Lumajang Jadi Panggung Pertama
Aksi di Cabdin Jember–Lumajang menjadi seri pertama dari agenda yang lebih luas. MAKI Jatim menyatakan siap memperluas aksi ke Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur apabila investigasi mereka menemukan persoalan serupa.
Trailer 40 feet yang digunakan sebagai mobil komando bukan sekadar kendaraan aksi. Bagi MAKI, keberadaannya menjadi simbol tekanan agar tata kelola anggaran pendidikan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kini perhatian tertuju kepada pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut.
Jika data yang diklaim MAKI Jatim dapat diverifikasi dan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, audit serta proses penegakan hukum dapat menjadi instrumen untuk mengungkap persoalan secara objektif. Sebaliknya, apabila seluruh pengelolaan BPOPP telah sesuai ketentuan, klarifikasi resmi, audit dan keterbukaan informasi menjadi sarana penting untuk menjawab tudingan.
Senin (10/8/2026), Jember dan Lumajang menjadi titik awal. MAKI Jatim menyatakan siap membawa data dan tuntutan transparansi. Publik kini menunggu apakah isu BPOPP 2023 tersebut akan berhenti sebagai kritik organisasi masyarakat atau menjadi pintu masuk pemeriksaan resmi yang mengungkap fakta sebenarnya (Red).
