SURABAYA, Jumat (7/8/2026) – KABAR NUSANTARA ID Gerakan pemberantasan korupsi kembali menggema di Jawa Timur. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Jember sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dugaan penyimpangan anggaran pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.I.P., menegaskan bahwa aksi bertajuk “Fight For Justice – Seruan Perubahan, Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya” merupakan komitmen nyata organisasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan implementasi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan dua titik utama, yakni Pendopo Bupati Jember/Kantor Bupati Jember serta Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Jember. Surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Kapolres Jember c.q. Kasat Intelkam Polres Jember sesuai mekanisme penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Heru Satriyo menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan moral untuk mendorong pemerintahan yang semakin terbuka kepada masyarakat serta memperkuat budaya antikorupsi.
> “Fight For Justice bukan sekadar slogan. Ini adalah panggilan moral untuk mengawal kepentingan rakyat. MAKI Jatim akan terus berada di garis depan memperjuangkan transparansi anggaran, akuntabilitas penyelenggara negara, dan penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tegas Heru Satriyo.
Dalam aksi tersebut, MAKI Jatim membawa tiga tuntutan utama yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Jember.
Tuntutan pertama adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Jember memberikan penjelasan secara transparan mengenai rencana total utang daerah sebesar Rp786,573 miliar. MAKI Jatim menilai kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan daerah harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan, manfaat, risiko, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Menurut Heru Satriyo, keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
> “Kami meminta transparansi penuh terhadap rencana total utang daerah. Setiap kebijakan fiskal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena menyangkut pembangunan daerah dan masa depan rakyat Jember,” ujarnya.
Selain persoalan utang daerah, MAKI Jatim juga menyoroti informasi yang berkembang mengenai perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang. Dalam aksinya nanti, organisasi tersebut meminta adanya penjelasan secara terbuka mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Heru menilai bahwa klarifikasi terbuka penting untuk menjaga integritas dunia pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan.
“Kami mendorong keterbukaan informasi mengenai sumber pendanaan perjalanan tersebut sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang objektif dan tidak berkembang berbagai asumsi yang justru menimbulkan polemik,” katanya.
Sementara itu, tuntutan ketiga menyangkut dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi (BPOPP) SMA/SMK Swasta se-Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023. MAKI Jatim meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Heru, sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan serta masa depan generasi muda.
Ia menegaskan bahwa seluruh materi aspirasi yang akan disampaikan dalam aksi bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu, melainkan dorongan agar setiap dugaan persoalan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal tuntutan tersebut, MAKI Jatim akan mengerahkan sekitar 600 peserta aksi yang terdiri atas pengurus dan anggota MAKI Jatim bersama elemen Laskar Jahanam. Massa direncanakan menggunakan satu unit truk trailer lengkap dengan perangkat sound system, 12 kendaraan roda empat, serta sekitar 300 sepeda motor sebagai sarana mobilisasi menuju lokasi aksi.
Koordinator aksi akan dipimpin langsung oleh Heru Satriyo bersama Dwi Agus dari Laskar Jahanam.
Heru menegaskan bahwa seluruh rangkaian demonstrasi akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai koridor hukum. Seluruh peserta juga diimbau menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara santun sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Menurutnya, demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah sekaligus mekanisme kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
MAKI Jatim berharap Pemerintah Kabupaten Jember, instansi terkait, serta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap berbagai isu yang menjadi aspirasi masyarakat. Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun anggaran pendidikan diproses secara profesional sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Transparansi anggaran, akuntabilitas penyelenggara negara, serta penegakan hukum yang berintegritas menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Dengan semangat “Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya”, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan publik, memperkuat budaya antikorupsi, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat (Red).
