SURABAYA, – KABAR NUSANTARA ID Komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman peredaran obat ilegal kembali dibuktikan melalui sinergi kuat antarinstansi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I, Rusman Hadi, menghadiri kegiatan pemusnahan sebanyak 97.676 tablet Obat-Obat Tertentu (OOT) ilegal yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya, Kamis (6/8/2026). Kehadiran Rusman Hadi menegaskan dukungan penuh Bea Cukai dalam memperkuat pengawasan arus barang sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran obat ilegal yang membahayakan masyarakat.
Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut atas keberhasilan aparat menggagalkan distribusi obat ilegal jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol, dua jenis obat keras yang kerap disalahgunakan sehingga berpotensi menyebabkan ketergantungan, gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, hingga berbagai dampak serius terhadap kesehatan apabila digunakan tanpa pengawasan tenaga medis.
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet putih berlogo Y dan 20.660 tablet putih berlogo TMD dalam kemasan strip dengan total nilai keekonomian mencapai Rp540.030.000. Berdasarkan estimasi BPOM, keberhasilan menggagalkan peredaran obat tersebut berpotensi menyelamatkan lebih dari 10.000 pelajar, khususnya di Jawa Timur, dari ancaman penyalahgunaan obat keras yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.
Prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya bersama sejumlah pimpinan instansi strategis, yakni General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jawa Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Komandan Lanudal Juanda, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara.
Kehadiran para pimpinan lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa pemberantasan peredaran obat ilegal membutuhkan kolaborasi yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi antara BPOM, Bea Cukai, TNI, BNN, BIN, pengelola bandara, serta pelaku jasa logistik menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pengawasan nasional terhadap peredaran barang berisiko tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Rusman Hadi menyampaikan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama seluruh aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk menutup setiap celah masuk maupun distribusi obat ilegal.
“Bea Cukai berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang melalui seluruh jalur pemasukan dan distribusi. Sinergi dengan BPOM, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mencegah peredaran obat ilegal sekaligus memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, terutama generasi muda sebagai aset masa depan bangsa,” ujar Rusman Hadi.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan menggagalkan distribusi puluhan ribu tablet obat ilegal tersebut membuktikan efektivitas kolaborasi lintas instansi dalam menjaga keamanan rantai distribusi barang dan mencegah penyalahgunaan obat keras di tengah masyarakat.
Kasus ini bermula dari operasi Lanudal Juanda yang berhasil menggagalkan pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya melalui Bandara Internasional Juanda. Paket tersebut diketahui akan dikirim menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Seluruh barang bukti kemudian diserahkan kepada Balai Besar POM di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, penyidikan, dan proses hukum lebih lanjut.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut memiliki arti strategis karena penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu kini menjadi ancaman serius yang menyasar generasi muda.
“Penyalahgunaan OOT tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi merusak masa depan bangsa melalui penurunan kualitas sumber daya manusia. Upaya pencegahan dan penindakan harus terus diperkuat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Yudi.
Menurutnya, penyalahgunaan Tramadol dan Trihexyphenidyl dapat memicu ketergantungan, gangguan sistem saraf, penurunan kemampuan berpikir, perubahan perilaku, hingga meningkatkan risiko berbagai tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
BPOM memastikan seluruh barang bukti dimusnahkan agar tidak memiliki peluang kembali beredar di masyarakat. Selain itu, penyelidikan terhadap jaringan pemasok, distributor, hingga aktor yang terlibat akan terus dikembangkan. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, pelaku akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Sebagai langkah preventif, BPOM mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan produk obat maupun makanan. Masyarakat juga diminta membeli obat hanya di apotek atau toko obat berizin, sedangkan penggunaan obat keras wajib berdasarkan resep dokter. Legalitas produk dapat diperiksa melalui situs cekbpom.pom.go.id maupun aplikasi BPOM Mobile.
Keberhasilan menggagalkan distribusi hampir 100 ribu tablet obat ilegal bernilai lebih dari Rp540 juta menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara BPOM, Bea Cukai, TNI, BNN, BIN, pengelola bandara, dan seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan perlindungan konkret kepada masyarakat. Lebih dari sekadar penegakan hukum, langkah tersebut merupakan investasi strategis dalam menjaga kualitas generasi muda Indonesia agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan obat ilegal dan mampu menjadi generasi yang sehat, produktif, serta berdaya saing menuju Indonesia Emas (Dd).
