SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Perjuangan mempertahankan tata kelola anggaran olahraga Jawa Timur akhirnya membuahkan perkembangan penting. Komisi E DPRD Jawa Timur menyepakati bahwa pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) Tahun 2027 tetap berada di KONI Jawa Timur.
Kesepakatan tersebut menjadi titik balik atas polemik rencana pengalihan pengelolaan anggaran dari KONI Jatim ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim. Namun, tercapainya kesepakatan itu ternyata belum membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menghentikan langkah pengawasannya.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, justru menegaskan bahwa perjuangan berikutnya akan diarahkan pada tuntutan evaluasi kepemimpinan Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
“Tetap COPOT KADISPORA JATIM!”
Sikap tegas tersebut menjadi penegasan bahwa bagi MAKI Jatim, persoalan olahraga tidak boleh berhenti pada kesepakatan pembagian kewenangan anggaran. Lebih jauh, harus ada pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan, prioritas pembiayaan, dan tata kelola pembangunan olahraga prestasi di Jawa Timur.
### Komisi E DPRD Jatim Jadi Ruang Klarifikasi
Kesepakatan tersebut mencuat setelah Komisi E DPRD Jatim menggelar rapat klarifikasi pada Rabu sore (11/11/2026). Pertemuan yang diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dari Fraksi PDI Perjuangan, menghadirkan Kadispora Jatim beserta jajaran dan KONI Jatim beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, masing-masing pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai polemik pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027.
Hasil pembahasan tersebut mengarah pada kesepakatan bahwa pengelolaan anggaran kegiatan tetap berada di KONI Jatim.
Heru MAKI mengungkapkan bahwa sebelum rapat berlangsung, dirinya telah menyampaikan sejumlah masukan, data, dan argumentasi kepada Ketua Komisi E DPRD Jatim melalui komunikasi WhatsApp.
Masukan tersebut terutama menyangkut urgensi mempertahankan sistem pembinaan atlet, proporsionalitas alokasi anggaran, serta pentingnya konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Heru, persoalan ini sejak awal bukan sekadar perebutan kewenangan antara dua institusi, melainkan menyangkut keberlangsungan sistem pembinaan atlet yang selama ini telah dibangun melalui koordinasi KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet.
### SK Gubernur Jadi Landasan yang Harus Diperhatikan
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Diktum KESATU menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara. Diktum KEDUA mengatur tugas KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan daerah tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara itu, diktum KETIGA menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Heru menilai ketentuan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Dispora memang memiliki fungsi dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah, tetapi pelaksanaan teknis penyelenggaraan yang telah ditugaskan kepada KONI juga harus mendapatkan kepastian.
Karena itu, menurutnya, setiap perubahan mekanisme pengelolaan anggaran harus memiliki dasar hukum, pembagian tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan Fakta bukan HOAX +1
### Anggaran GMS Rp2,3 Miliar, POPDA Hanya Rp772 Juta Lebih
Salah satu kritik paling tajam Heru MAKI menyasar skala prioritas penggunaan anggaran Dispora Jatim.
Ia menyoroti alokasi anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (GMS) yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar setiap tahun.
Sebaliknya, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur di Kabupaten Ngawi disebut hanya memperoleh anggaran sekitar Rp772 juta lebih.
Perbandingan tersebut menjadi ilustrasi yang menurut Heru perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Baginya, pembinaan atlet pelajar merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan prestasi olahraga Jawa Timur.
POPDA bukan sekadar kegiatan pertandingan antarpelajar. Ajang tersebut menjadi salah satu wadah pencarian bibit atlet, pemetaan kemampuan, pengembangan potensi, serta persiapan regenerasi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi.
Atlet potensial yang ditemukan melalui kompetisi pelajar membutuhkan proses pembinaan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas pelatih, fasilitas latihan, peralatan pertandingan, dan evaluasi performa.
Heru tidak menafikan pentingnya kegiatan olahraga masyarakat maupun kegiatan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Namun, ia mempertanyakan apakah proporsi pembiayaan yang diberikan sudah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan olahraga prestasi.
Menurutnya, jangan sampai kegiatan yang bersifat seremonial mendapatkan porsi pembiayaan lebih besar dibandingkan program yang secara langsung membangun prestasi atlet.
### Heru: PON Bukan Sekadar Mengirim Atlet Bertanding
Heru juga mengingatkan bahwa persiapan menuju PON tidak bisa disederhanakan hanya menjadi persoalan transportasi, akomodasi, dan pemberangkatan atlet.
Ada rangkaian tahapan teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik masing-masing cabang olahraga.
Mulai dari seleksi atlet, sistem kualifikasi, pemetaan kekuatan kontingen, kebutuhan peralatan pertandingan, pembinaan pelatih, hingga evaluasi performa atlet melalui mekanisme promosi dan degradasi.
Setiap cabang olahraga mempunyai sistem kualifikasi berbeda. Ada yang menggunakan sistem peringkat atau rankingisasi, sementara cabang lainnya menerapkan sistem kuota.
Kebutuhan peralatan juga tidak bisa dipenuhi secara mendadak karena atlet harus beradaptasi dengan perlengkapan yang nantinya digunakan dalam pertandingan.
Seluruh tahapan tersebut membutuhkan koordinasi erat dengan organisasi olahraga yang memahami rekam jejak pembinaan dan kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga.
Heru mengkhawatirkan apabila terjadi perubahan tata kelola tanpa perencanaan matang, dampaknya dapat mengganggu proses pembinaan dan bahkan berisiko memutus regenerasi atlet potensial Jawa Timur. Berdasarkan Fakta bukan HOAX +1
### MAKI Jatim Siapkan Demonstrasi Akbar, Satu Tuntutan Utama
Meski persoalan pengelolaan anggaran telah menemukan titik kesepakatan di Komisi E DPRD Jatim, Heru memastikan MAKI Jatim tetap melanjutkan agenda konsolidasi.
Ia menyatakan akan mengintensifkan rapat persiapan aksi demonstrasi akbar dengan sasaran Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Dispora Jatim.
Aksi tersebut direncanakan membawa satu tuntutan utama, yakni pencopotan Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
Heru juga menyampaikan keinginannya agar MAKI Jatim dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak evaluasi kepemimpinan Kadispora.
Ia berharap perwakilan atlet, pelatih, serta pembina cabang olahraga turut memberikan dukungan terhadap upaya memperbaiki tata kelola dan kebijakan pembinaan olahraga di Jawa Timur.
Bagi Heru, evaluasi pejabat bukan semata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, melainkan bagian dari tuntutan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa langkah pencopotan Kadispora merupakan tuntutan MAKI Jatim yang akan disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kewenangan pembinaan dan evaluasi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
### Pelaporan Dugaan Korupsi Anggaran Dispora 2024–2026 Tetap Disiapkan
Tidak berhenti pada rencana demonstrasi, Heru MAKI juga menyampaikan bahwa MAKI Jatim sedang mempercepat persiapan berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DIPA anggaran Dispora Jatim periode 2024–2026.
Menurut Heru, agenda pelaporan tersebut merupakan jalur pengawasan yang berbeda dengan aksi demonstrasi.
Artinya, kesepakatan mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 tidak serta-merta menghentikan penelusuran MAKI Jatim terhadap persoalan penggunaan anggaran Dispora pada periode sebelumnya.
Dugaan yang disiapkan untuk dilaporkan tersebut tentu harus diuji melalui dokumen, bukti pendukung, serta proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
MAKI Jatim menyatakan akan mengedepankan data dan bukti dalam menyampaikan laporan, sehingga setiap pihak yang disebut dalam proses penelusuran tetap mendapatkan ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan hukum.
### Kini Bola Ada di Tangan Gubernur Khofifah
Perkembangan ini menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola olahraga.
Kesepakatan Komisi E DPRD Jatim memberikan kepastian awal mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 di KONI Jatim. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai besaran anggaran, mekanisme penyaluran, pembagian kewenangan, serta indikator keberhasilan program pembinaan atlet.
Gubernur Khofifah diharapkan dapat memastikan seluruh perangkat daerah dan organisasi olahraga bekerja dalam satu arah, yakni meningkatkan prestasi olahraga Jawa Timur.
Sementara itu, tuntutan Heru MAKI agar Kadispora Jatim dicopot kini menjadi agenda pengawasan yang akan terus disuarakan MAKI Jatim.
Satu kesepakatan telah tercapai, tetapi satu tuntutan belum berhenti.
Heru MAKI memastikan perjuangan untuk mengawal anggaran, membenahi prioritas kebijakan, dan mendorong evaluasi kepemimpinan Dispora Jatim akan terus berjalan.
Sebab, bagi MAKI Jatim, uang rakyat harus kembali kepada kepentingan rakyat. Dan dalam dunia olahraga, kepentingan terbesar itu adalah masa depan atlet serta kejayaan prestasi Jawa Timur.
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari (Red).
