JAKARTA –KABAR NUSANTARA ID Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) untuk mendorong pendekatan baru dalam pemberantasan narkoba dan pencegahan kejahatan lintas negara. Melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, GIAN mengusulkan agar program BLM-PPMBK kembali dijalankan dan dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pesisir yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan serta penguatan pengawasan kawasan perairan.
Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa masyarakat pesisir memiliki posisi strategis dalam menjaga wilayah Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi bagian penting dari denyut perekonomian maritim, melainkan juga memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi perairan, kawasan mangrove, dan aktivitas di lingkungan sekitarnya.
Karena itu, GIAN menilai pemberdayaan masyarakat pesisir perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional. Penguatan ekonomi, konservasi mangrove, dan pencegahan peredaran narkotika dipandang dapat dirancang dalam satu kerangka kerja yang saling mendukung.
Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat tersebut, Ketua Umum GIAN RM. Guntur Eko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat berwenang.
GIAN berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat agenda pemberantasan narkoba, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga sumber daya alam, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
BLM-PPMBK Diusulkan Kembali, Masyarakat Pesisir Jadi Mitra Pencegahan
GIAN mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali program BLM-PPMBK yang, menurut organisasi tersebut, pernah dirintis pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Usulan ini bukan sekadar mendorong keberlanjutan program terdahulu, melainkan juga membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan, manfaat, kendala, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pesisir saat ini.
Menurut GIAN, kawasan pesisir dan hutan mangrove memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Kawasan tersebut menopang kehidupan berbagai biota, membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, dan menyediakan peluang penghidupan melalui perikanan, budidaya hasil laut, serta usaha pengolahan hasil produksi.
Namun, masyarakat di sejumlah wilayah pesisir masih menghadapi persoalan keterbatasan lapangan kerja, akses permodalan, teknologi budidaya, infrastruktur, dan pemasaran. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui program pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan.
Di sisi lain, karakteristik sejumlah jalur perairan dan kawasan pesisir yang sulit dijangkau dapat menimbulkan tantangan pengawasan. GIAN menyoroti potensi penyalahgunaan jalur tersebut untuk penyelundupan narkotika, perdagangan orang atau human trafficking, pembalakan liar atau illegal logging, serta penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.
Atas dasar itu, GIAN mengusulkan agar pemberdayaan masyarakat dipadukan dengan edukasi mengenai bahaya narkoba, pelestarian lingkungan, peningkatan kewaspadaan, dan sistem pelaporan yang terkoordinasi.
Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan atau program pembangunan, tetapi juga mitra aktif yang dapat mengenali persoalan di lingkungannya dan menyampaikan informasi kepada instansi berwenang melalui mekanisme yang aman dan bertanggung jawab.
Meski demikian, pelibatan warga bukan berarti memindahkan kewenangan penegakan hukum kepada masyarakat. Penyelidikan, penyidikan, dan penindakan tetap menjadi tanggung jawab aparat serta lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
DAYAMAS Wanamina Silvofishery, Satukan Ekonomi Rakyat dan Konservasi Mangrove
Sebagai salah satu pendekatan yang diusulkan, GIAN mengangkat konsep DAYAMAS Wanamina Silvofishery, yakni pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan pelestarian mangrove dengan kegiatan budidaya perikanan secara berkelanjutan.
Silvofishery memadukan keberadaan ekosistem mangrove dengan aktivitas budidaya, seperti ikan dan udang, berdasarkan karakteristik lokasi, daya dukung lingkungan, serta ketentuan yang berlaku.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat pesisir diharapkan dapat mengembangkan sumber pendapatan produktif tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan mangrove.
GIAN memandang potensi program ini dapat dikembangkan melalui pembentukan kelompok usaha masyarakat, pelatihan teknis, pendampingan budidaya, akses permodalan, pengolahan hasil perikanan, serta kemitraan pemasaran.
Dengan dukungan yang tepat, hasil produksi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Langkah tersebut berpotensi memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.
Keberhasilan silvofishery, bagaimanapun, memerlukan perencanaan berbasis kondisi lingkungan. Kegiatan budidaya harus memperhatikan status dan fungsi kawasan mangrove, tata ruang, daya dukung ekosistem, serta ketentuan perizinan. Pendekatan ini tidak boleh menjadi alasan untuk membuka atau merusak hutan mangrove demi kepentingan produksi.
Dalam kerangka gagasan GIAN, ekonomi produktif dan konservasi perlu berjalan beriringan. Masyarakat memperoleh manfaat dari usaha yang legal dan berkelanjutan, sementara keberadaan kelompok yang aktif dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Empat Sasaran Strategis: Kesejahteraan, Pengawasan, Antinarkoba, dan Lingkungan
GIAN menguraikan empat sasaran utama yang diharapkan dapat dicapai melalui pengembangan DAYAMAS Wanamina Silvofishery.
Pertama, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan diharapkan membuka sumber pendapatan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga nelayan maupun pembudidaya.
Kedua, memperkuat kepedulian dan pemantauan kawasan mangrove. Kelompok masyarakat dapat memperoleh pembekalan mengenai konservasi, pemantauan kondisi lingkungan, keselamatan, dan prosedur pelaporan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Ketiga, mendukung pencegahan kejahatan lintas negara. Masyarakat yang memiliki akses dan pengetahuan lokal mengenai wilayahnya dapat berperan dalam menyampaikan informasi awal terkait dugaan aktivitas mencurigakan, termasuk indikasi penyelundupan narkotika dan perdagangan orang. Informasi tersebut selanjutnya perlu ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Keempat, menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Pengelolaan yang bertanggung jawab diharapkan dapat mempertahankan fungsi ekologis mangrove, melindungi habitat berbagai biota, dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.
Keempat sasaran itu menegaskan gagasan utama GIAN: pembangunan ekonomi masyarakat pesisir tidak seharusnya dipisahkan dari upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan kejahatan.
Ketika masyarakat memiliki akses terhadap penghidupan yang legal, pendampingan, dan peluang usaha yang layak, mereka diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan serta mendukung ketahanan wilayah.
Empat Langkah Pelaksanaan yang Didorong GIAN
Untuk menerjemahkan gagasan tersebut menjadi program yang dapat diterapkan, GIAN mengusulkan empat langkah strategis.
Pertama, membentuk dan memperkuat kelompok masyarakat pesisir. Kelompok tani mangrove, nelayan, dan pembudidaya perikanan perlu mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, dukungan teknologi, akses pembiayaan yang sesuai, serta bantuan dalam memperluas pasar.
Kedua, membangun mekanisme pengawasan dan pelaporan terpadu. Koordinasi dapat melibatkan Polri, TNI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. Sistem pelaporan perlu dilengkapi prosedur yang jelas, perlindungan bagi pelapor, dan saluran komunikasi yang dapat diakses masyarakat.
Ketiga, memperkuat rantai ekonomi berkelanjutan. Pengembangan budidaya perlu disertai dukungan pengolahan hasil, peningkatan mutu produk, akses pasar, dan kemitraan usaha. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, membangun sinergi nasional dan daerah. Pemerintah, masyarakat pesisir, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga terkait diharapkan dapat bekerja sama dalam merancang program sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
GIAN juga menilai bahwa implementasi program membutuhkan kajian kelayakan, pemetaan kawasan prioritas, pembagian tanggung jawab, skema pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang terukur.
Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai dampak ekonomi, kondisi lingkungan, efektivitas koordinasi, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Dengan cara itu, program dapat diperbaiki apabila ditemukan kendala atau risiko yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
Payung Hukum dan Kewenangan Harus Jelas
Dalam dokumen pendukung usulannya, GIAN mengaitkan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
GIAN juga merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, pelayaran, serta pemberantasan narkotika.
Rujukan tersebut menempatkan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan wilayah sebagai isu yang saling berkaitan. Namun, sebelum program dilaksanakan, seluruh dasar hukum yang dicantumkan dalam dokumen usulan perlu diverifikasi, termasuk nomor, substansi, status keberlakuan, dan relevansinya terhadap kegiatan yang direncanakan.
Pelaksanaan program juga perlu disesuaikan dengan status kawasan mangrove, tata ruang, perizinan usaha, ketentuan konservasi, serta pembagian kewenangan antarlembaga.
Kejelasan dasar hukum penting agar keterlibatan masyarakat berlangsung secara sah, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan tidak membuka ruang bagi tindakan di luar prosedur.
Ketua Umum dan Sekjen GIAN Sampaikan Kesiapan Bermitra
Surat terbuka tersebut disampaikan atas nama Presidium Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Dalam dokumen itu, RM. Guntur Eko Widodo tercantum sebagai Ketua Umum GIAN, sedangkan Seraphine Destina Nurani, S.E., M.M., tercantum sebagai Sekretaris Jenderal.
Melalui usulan tersebut, GIAN menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah terkait mempertimbangkan pengaktifan kembali BLM-PPMBK, sekaligus mengkaji pengembangan DAYAMAS Wanamina Silvofishery sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat pesisir.
GIAN menyatakan kesiapan untuk mengambil peran sebagai mitra pendamping dan pengawas sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Peran itu, menurut gagasan yang disampaikan, perlu dijalankan dengan menghormati kewenangan instansi pelaksana dan aparat penegak hukum.
Usulan tersebut juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai persoalan yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain penegakan hukum, pencegahan melalui edukasi, penguatan ekonomi keluarga, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dinilai perlu memperoleh perhatian.
Meski demikian, pengaktifan kembali BLM-PPMBK maupun penerapan DAYAMAS Wanamina Silvofishery masih merupakan usulan yang memerlukan pembahasan dan keputusan pemerintah. Realisasi program akan bergantung pada hasil kajian, desain kebijakan, dukungan pembiayaan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan.
Momentum Sumpah Pemuda untuk Memperkuat Kepedulian terhadap Pesisir
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong dapat diwujudkan melalui kerja nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan pesisir, semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama untuk memperluas kesempatan ekonomi, melestarikan mangrove, menjaga sumber daya perikanan, serta memperkuat pencegahan narkoba dan kejahatan lintas negara.
Bagi GIAN, masyarakat pesisir perlu dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan lokal dan potensi besar untuk berkontribusi. Dukungan kebijakan, pendampingan yang konsisten, akses pasar, dan kepastian hukum menjadi faktor penting agar potensi itu dapat berkembang.
Usulan pengaktifan kembali BLM-PPMBK dan pengembangan DAYAMAS Wanamina Silvofishery diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang pendekatan yang menghubungkan kesejahteraan masyarakat, konservasi lingkungan, dan keamanan wilayah.
Pada akhirnya, gagasan tersebut akan dinilai dari manfaat nyata yang dihasilkan: apakah pendapatan masyarakat meningkat, mangrove tetap terjaga, peluang usaha legal bertambah, serta sistem pencegahan dan pelaporan berjalan secara bertanggung jawab.
Sejahterakan masyarakat pesisir, lestarikan mangrove, perkuat pencegahan narkoba, dan tegakkan hukum. Itulah arah yang ingin didorong GIAN melalui usulan kebijakan tersebut, dengan harapan kawasan pesisir Indonesia semakin berdaya, lingkungannya terlindungi, dan masyarakatnya dapat berperan aktif dalam menjaga masa depan bangsa (Red).
