GRESIK – KABAR NUSANTARA ID Ketelitian pencatatan masa penahanan menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak tahanan. Atas dasar itu, tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur melakukan peninjauan administrasi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut secara khusus menyoroti upaya pencegahan overstaying atau penahanan yang melampaui masa berlaku tanpa dasar hukum yang sah.
Kunjungan ini difokuskan pada pelaksanaan tugas Subseksi Pelayanan Tahanan, terutama dalam pengelolaan data, pencatatan jangka waktu penahanan, serta pemantauan perkembangan status hukum tahanan. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan agar administrasi pelayanan tahanan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kedatangan tim Ditjenpas yang didampingi jajaran Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur disambut Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Djoko Ari Irwanto, bersama staf pelayanan tahanan. Dalam kegiatan tersebut, tim memeriksa administrasi dan data tahanan untuk mengevaluasi ketepatan pencatatan masa penahanan sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Pengecekan ini menjadi langkah penting karena administrasi masa penahanan berkaitan langsung dengan status hukum seseorang. Ketidaktepatan pencatatan maupun keterlambatan tindak lanjut terhadap perubahan status perkara berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak diantisipasi melalui pengawasan yang memadai.
Overstaying merujuk pada kondisi ketika seseorang tetap berada dalam penahanan setelah masa penahanan yang berlaku berakhir, tanpa adanya perpanjangan atau dasar penahanan lanjutan yang sah. Karena itu, pemantauan masa penahanan harus dilakukan secara cermat, disertai koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait agar setiap perkembangan perkara dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Kepala Rutan Kelas IIB Gresik, Dhimas Isdwiyono, menegaskan bahwa pencegahan overstaying merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi dan memastikan kepastian hukum bagi setiap tahanan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data dan pemantauan masa penahanan. Melalui pengecekan bersama Ditjenpas dan Kanwil ini, kami dapat melakukan evaluasi sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar potensi overstaying dapat diminimalkan,” ungkap Dhimas.
Ia menjelaskan bahwa penguatan administrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pencatatan data, tetapi juga dengan memastikan masa penahanan dan perkembangan status hukum setiap tahanan terus dipantau. Dengan demikian, potensi keterlambatan administrasi dapat diantisipasi dan proses tindak lanjut dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Dhimas juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan penanganan masa penahanan berjalan optimal. Koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk memperoleh pembaruan informasi mengenai status perkara serta memastikan dokumen yang menjadi dasar penahanan tercatat secara tepat.
“Kami akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan status hukum tahanan. Harapannya, seluruh proses administrasi dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga hak-hak tahanan tetap terlindungi,” tambahnya.
Melalui kunjungan tersebut, Rutan Gresik bersama Ditjenpas dan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur berupaya memperkuat evaluasi administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan tahanan. Pemeriksaan data diharapkan membantu memastikan ketepatan informasi, mengoptimalkan pengawasan, dan mendorong penyelesaian administrasi masa penahanan secara tepat waktu.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pemasyarakatan tidak hanya menuntut kedisiplinan dalam menjalankan prosedur, tetapi juga ketelitian dalam menjamin hak-hak setiap orang yang berada dalam tahanan. Administrasi yang akurat dan koordinasi yang efektif merupakan unsur penting untuk mendukung pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Dengan pengawasan berkelanjutan serta kerja sama antara Ditjenpas, Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, dan Rutan Gresik, upaya pencegahan overstaying diharapkan semakin optimal. Komitmen tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemasyarakatan yang berorientasi pada kepatuhan hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak tahanan (Har).
