KEDIRI, JAWA TIMUR — KABAR NUSANTARA ID Konsistensi penegakan peraturan daerah (Perda) menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan kepastian hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tidak cukup berhenti pada keberadaan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan yang objektif, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
Komitmen tersebut ditegaskan Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) melalui koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri, Drs. Kaleb Untung Satrio Wicaksono, M.M., pada Senin (26/10/2026).
Koordinasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pemantauan dan kontrol sosial LP3-NKRI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga tersebut mendorong agar setiap penertiban dan penegakan Perda dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan masyarakat luas.
Tim LP3-NKRI, Hadi Susanto, S.H., menegaskan bahwa pengawalan terhadap penegakan aturan merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendorong pemerintahan yang taat hukum dan akuntabel.
“LP3-NKRI berkomitmen untuk mengawal penertiban dan penegakan peraturan daerah agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan kewenangan instansi terkait. Penegakan aturan harus dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat,” tegas Hadi Susanto, S.H.
Penegakan Perda Tidak Boleh Berhenti pada Aturan di Atas Kertas
Bagi LP3-NKRI, Perda merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang nyata agar tujuan pembentukannya dapat dirasakan masyarakat.
LP3-NKRI menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran Perda perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dengan berlandaskan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku. Penanganan tidak boleh didasarkan pada asumsi, tekanan pihak tertentu, ataupun kepentingan yang berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan.
Apabila pelanggaran terbukti, tindakan penertiban diharapkan dilakukan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan yang berlaku. Pada saat yang sama, hak-hak masyarakat tetap harus dihormati agar penegakan aturan tidak berubah menjadi tindakan diskriminatif atau melampaui batas kewenangan.
Prinsip tanpa tebang pilih menjadi salah satu perhatian utama dalam pengawasan yang didorong LP3-NKRI. Artinya, penerapan aturan harus mengacu pada ketentuan hukum dan fakta yang ditemukan, bukan pada identitas, kedekatan, kedudukan, maupun kepentingan pihak-pihak tertentu.
Konsistensi tersebut penting agar masyarakat memperoleh perlakuan yang adil dan memiliki kepercayaan bahwa aturan berlaku berdasarkan standar hukum yang sama.
Koordinasi dengan Satpol PP, Perkuat Sinergi Pengawasan
Koordinasi dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri juga menjadi upaya membangun komunikasi kelembagaan antara elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Menurut Hadi Susanto, pengawasan masyarakat memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial untuk mendorong keterbukaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, LP3-NKRI berharap berbagai persoalan terkait ketertiban umum maupun dugaan pelanggaran Perda dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat, transparan, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
Meski demikian, LP3-NKRI menegaskan bahwa fungsi pengawasan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah ataupun menggantikan tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan penegakan Perda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebaliknya, kontrol sosial diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan aturan melalui penyampaian informasi, koordinasi, serta dorongan terhadap tindak lanjut yang objektif dan bertanggung jawab.
Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil diharapkan dapat menciptakan pola pengawasan yang konstruktif, sehingga setiap persoalan ditangani berdasarkan prosedur dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penerapan hukum.
Pengawasan Berkelanjutan untuk Menjaga Kepentingan Publik
LP3-NKRI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pemantauan, koordinasi, dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengawalan penertiban dan penegakan Perda di Kabupaten Kediri.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berintegritas, transparan, taat aturan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
LP3-NKRI juga menekankan bahwa kontrol sosial bukanlah upaya mencari-cari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu. Pengawasan justru dimaksudkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan kewajiban penyelenggara pemerintahan dilaksanakan secara benar dan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penegakan Perda tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penertiban, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban, keadilan, dan kepentingan publik.
“Mengawal penertiban, mengawal penegakan Perda, dan mendorong tegaknya aturan demi kepentingan masyarakat. Kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan aturan dilaksanakan dan tanggung jawab dijalankan,” demikian penegasan LP3-NKRI.
Konsistensi Menjadi Kunci Kepercayaan Masyarakat
Pengawalan terhadap penegakan Perda pada akhirnya menuntut komitmen bersama. Pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai kewenangan, sedangkan masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi melalui pengawasan yang objektif dan bertanggung jawab.
Bagi LP3-NKRI, keberhasilan penegakan Perda bukan hanya diukur dari terlaksananya penertiban, melainkan juga dari konsistensi penerapan aturan, kepatuhan terhadap prosedur hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta kemampuan pemerintah menjaga akuntabilitas dalam setiap tindakan.
Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, LP3-NKRI berharap penegakan Perda di Kabupaten Kediri semakin mengedepankan kepastian hukum dan keadilan, tanpa diskriminasi maupun perlakuan tebang pilih.
LP3-NKRI — Tegas dalam Pengawasan, Objektif dalam Temuan, Bertanggung Jawab dalam Perjuangan (Red).
