KEDIRI, Minggu, 25 Oktober 2026 —KABAR NUSANTARA ID Dugaan aktivitas sabung ayam di sejumlah titik wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendorong Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), MIO (Persatuan Pengurus Pemilik Media Seluruh Jawa Timur), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PHIGMA DPD Jawa Timur menyiapkan pengaduan resmi kepada Polres Kediri.
Langkah tersebut ditempuh untuk meminta aparat kepolisian memverifikasi informasi yang diterima dari masyarakat, memeriksa fakta di lapangan, serta menindaklanjuti apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah wilayah yang disebut dalam informasi awal meliputi Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayen Kidul; Plosorejo, Kecamatan Plosoklaten; wilayah Tengger dan Desa Juwet, Kecamatan Kunjang; Brangahan, Kecamatan Ngancar; serta Nambaan, Sobo, Kecamatan Ngasem, dan Weru, Kecamatan Kandat.
Informasi mengenai lokasi-lokasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan adanya praktik perjudian, termasuk taruhan serta pihak-pihak yang berkaitan, belum dapat dinyatakan terbukti tanpa hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Tiga Elemen Masyarakat Dorong Polres Kediri Bertindak Profesional
LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur memandang bahwa informasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. Karena itu, ketiganya menyiapkan pengaduan agar aparat berwenang dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan proporsional.
Langkah yang diharapkan mencakup verifikasi lapangan, pengumpulan keterangan, klarifikasi kepada pihak terkait, serta pendalaman terhadap kemungkinan adanya unsur tindak pidana perjudian.
Penanganan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan aparat didasarkan pada fakta, bukan semata-mata informasi yang beredar.
Ketiga elemen itu juga mendorong adanya kejelasan mengenai tindak lanjut pengaduan melalui saluran resmi sesuai prosedur yang berlaku, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganannya secara bertanggung jawab.
Adv. Hadi Susanto, S.H. Tekankan Pentingnya Bukti yang Sah
Ketua LBH PHIGMA DPD Jawa Timur, Adv. Hadi Susanto, S.H., menekankan pentingnya penanganan laporan berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut menjadi landasan agar proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan sesuai kewenangan, serta tidak merugikan hak-hak pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Informasi awal dari masyarakat harus ditempatkan sebagai bahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk penetapan pihak yang bertanggung jawab, harus melalui prosedur hukum yang berlaku.
LP3-NKRI bersama MIO turut mendorong aparat agar mendalami informasi tersebut secara menyeluruh sehingga setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal Perjudian Harus Diterapkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan
Dalam dugaan aktivitas sabung ayam, aparat perlu memastikan apakah terdapat unsur perjudian berdasarkan fakta yang ditemukan. Keberadaan kegiatan sabung ayam saja tidak otomatis membuktikan adanya praktik perjudian.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana perjudian, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penerapan sesuai unsur tindak pidana dan peran masing-masing pihak.
Penentuan pasal yang tepat serta pertanggungjawaban pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh secara sah.
Dengan demikian, proses penanganan harus mengedepankan kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan terhadap hak setiap orang.
Pengaduan Disiapkan, Kejelasan Penanganan Diharapkan
Melalui rencana pengaduan tersebut, LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur berharap Polres Kediri memberikan perhatian terhadap informasi yang disampaikan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Ketiganya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial sekaligus dukungan terhadap penegakan hukum. Tujuannya bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar informasi yang beredar memperoleh pemeriksaan yang semestinya.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi melalui jalur resmi dan menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.
Menunggu Klarifikasi Resmi Polres Kediri
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi kepolisian yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dugaan aktivitas di lokasi-lokasi tersebut memenuhi unsur tindak pidana perjudian atau melibatkan pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang bagi Polres Kediri, pemerintah setempat, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Perkembangan penanganan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan hasil verifikasi dan proses hukum yang berlaku.
Penegakan hukum harus berangkat dari laporan yang diperiksa, bukti yang diuji, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan perlu ditelusuri secara serius, tetapi kesimpulan harus tetap menunggu pembuktian yang sah (Red).
