JEMBER —KABAR NUSANTARA ID Pengembangan dugaan korupsi anggaran makanan dan minuman (Mamin) serta Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Kabupaten Jember memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dikabarkan menetapkan tersangka baru berinisial S, yang disebut merupakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jember periode 2023–2024. Di saat bersamaan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur tengah mematangkan berkas laporan hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jember yang nilainya disebut mencapai Rp10,7 miliar per tahun.
Dua perkembangan tersebut menjadi sorotan dalam agenda pengawasan penggunaan anggaran publik di Kabupaten Jember. MAKI Jatim mengapresiasi langkah pengembangan perkara Mamin Sosraperda sekaligus menegaskan komitmennya untuk mendorong penelusuran dugaan penyimpangan anggaran lain melalui mekanisme hukum.
Penetapan Tersangka Baru Jadi Babak Lanjutan
Berdasarkan informasi yang dimuat MAKI News, penetapan tersangka berinisial S tertuang dalam surat bernomor Kep-4/M.5.12/MT.2/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, yang disebut ditandatangani Kepala Kejari Jember.
Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran Mamin Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Sebelumnya, lima terdakwa dalam perkara terkait dilaporkan telah dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan.
Menurut keterangan MAKI Jatim, pengembangan perkara dilakukan dengan menelusuri fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Nama berinisial S disebut berulang kali muncul dalam rangkaian fakta persidangan perkara tersebut sehingga dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Informasi mengenai penetapan tersangka tersebut perlu tetap merujuk pada dokumen resmi dan konfirmasi Kejari Jember. Status tersangka juga tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah karena pembuktian tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang berlaku.
Heru MAKI Apresiasi Langkah Kejari Jember
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menyampaikan apresiasi atas pengembangan perkara yang menurutnya menunjukkan pentingnya menindaklanjuti fakta-fakta persidangan.
“Dari awal, berbasis fakta persidangan untuk kelima terdakwa kasus korupsi Mamin Sosraperda, nama inisial S terbaca intensif disebutkan dalam pusaran kasus korupsi tersebut, dan tentunya menjadi hal yang wajar apabila Kejari Jember akhirnya menetapkan S sebagai tersangka baru,” ungkap Heru MAKI.
Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim melalui bidang hukumnya terus memantau perkembangan pengungkapan perkara Mamin Sosraperda tahun anggaran 2023 dan 2024.
Menurutnya, setiap fakta yang relevan perlu ditindaklanjuti secara profesional agar penanganan perkara berjalan menyeluruh. Langkah penegakan hukum, lanjutnya, harus didasarkan pada bukti yang sah, bukan sekadar asumsi atau opini.
Sikap MAKI Jatim tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Namun, seluruh pihak yang terkait perkara tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah.
MAKI Siapkan Laporan Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan
Tidak hanya mengawal perkembangan perkara Mamin Sosraperda, MAKI Jatim juga mempersiapkan laporan hukum mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember untuk periode 2019–2024 dan 2024–2029.
Heru MAKI tiba di Jember pada Kamis (22/10/2026). Kedatangannya, selain berkaitan dengan persiapan kegiatan peringatan Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi ke-15 MAKI Jatim, juga dimanfaatkan untuk melakukan kajian bersama bidang hukum organisasi tersebut.
“Saya ke Jember hari ini untuk mematangkan dan melakukan kajian evaluasi bersama bidang hukum MAKI Jatim dalam membedah berkas pelaporan hukum berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dewan DPRD Jember periode 2019–2024 dan periode terbaru 2024–2029,” jelas Heru MAKI.
MAKI Jatim merencanakan penyerahan berkas laporan tersebut kepada Kejari Jember pada pekan berikutnya. Rencana itu akan menjadi langkah organisasi dalam meminta aparat penegak hukum menelaah dasar kebijakan, mekanisme penganggaran, serta realisasi pembayaran tunjangan perumahan.
Rencana pelaporan tersebut belum berarti bahwa tindak pidana telah terbukti. Dugaan yang disampaikan perlu diuji melalui dokumen pendukung, klarifikasi pihak terkait, dan pemeriksaan aparat berwenang.
Anggaran Rp10,7 Miliar per Tahun Perlu Dijelaskan Secara Terbuka
Salah satu poin yang disoroti MAKI Jatim adalah nilai anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember yang disebut mencapai Rp10.717.200.000 atau sekitar Rp10,7 miliar setiap tahun.
Menurut informasi yang disampaikan MAKI, angka tersebut merujuk pada dokumen transparansi anggaran dan penjabaran APBD Kabupaten Jember, termasuk penjabaran perubahan APBD. Nilai anggaran, periode berlakunya, serta realisasi pembayaran tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pemerintah daerah.
Tunjangan perumahan pada prinsipnya dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai kompensasi apabila rumah negara atau rumah jabatan tidak disediakan sesuai ketentuan. Pemberian tunjangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas, mengikuti standar yang berlaku, serta didukung administrasi dan pertanggungjawaban anggaran yang memadai.
Karena menggunakan uang publik, besaran tunjangan tersebut patut dijelaskan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dasar penetapan nilai tunjangan, mekanisme perhitungan, daftar penerima sesuai ketentuan keterbukaan informasi, serta kesesuaian pembayaran dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing periode.
Namun, besarnya anggaran maupun terserapnya dana dalam suatu pos belanja tidak otomatis membuktikan adanya korupsi. Penilaian terhadap dugaan penyimpangan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, dasar penetapan tunjangan, realisasi pembayaran, hasil audit, dan bukti lain yang relevan.
Penelusuran Dokumen Menjadi Kunci Pembuktian
MAKI Jatim menyatakan tim penelitian, pengembangan, dan investigasinya melakukan pemantauan terhadap tata kelola anggaran DPRD Jember. Organisasi tersebut mengklaim menemukan sejumlah indikasi yang perlu ditelaah lebih lanjut, termasuk terkait pengelolaan tunjangan perumahan.
Untuk memastikan persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif, sejumlah dokumen penting perlu menjadi perhatian, antara lain penjabaran APBD dan perubahan APBD, keputusan penetapan besaran tunjangan, dasar perhitungan, data pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban anggaran.
Keterangan dari Sekretariat DPRD Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, dan lembaga pemeriksa juga diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan serta pelaksanaannya.
MAKI News menyebut persoalan ini akan diangkat dalam rubrik liputan khusus. Pemberitaan lanjutan diharapkan menguraikan dokumen dan kronologi secara terperinci, sekaligus memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Transparansi Anggaran Jangan Berhenti pada Pernyataan
Perkembangan kasus Mamin Sosraperda dan rencana pelaporan tunjangan perumahan menempatkan akuntabilitas anggaran DPRD Jember dalam perhatian publik. Meski demikian, kedua persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum masing-masing.
MAKI Jatim mendorong agar pengembangan perkara Mamin Sosraperda terus berjalan sesuai ketentuan. Organisasi itu juga berencana meminta penelaahan aparat penegak hukum atas dugaan penyimpangan tunjangan perumahan setelah laporan resmi disampaikan.
Di sisi lain, penjelasan terbuka dari pemerintah daerah dan Sekretariat DPRD Jember sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai dasar penganggaran, besaran tunjangan, dan realisasi pembayarannya.
Pada akhirnya, pengawasan anggaran bukan semata-mata tentang besarnya nilai dana atau banyaknya pihak yang disebut dalam suatu perkara. Hal terpenting adalah memastikan setiap rupiah uang publik dikelola sesuai aturan, setiap dugaan diperiksa secara profesional, dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban berdasarkan putusan yang sah.
Publik kini menantikan perkembangan resmi penanganan perkara Mamin Sosraperda serta tindak lanjut rencana laporan MAKI Jatim mengenai tunjangan perumahan DPRD Jember. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil menjadi tolok ukur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Red).
