SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Penguatan tata kelola pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan di Jawa Timur tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi pengaduan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan warga binaan. Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Entry Meeting dan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang berlangsung di Aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Rabu (21/10/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mendampingi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Timur, baik secara langsung maupun daring.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan secara optimal, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Tim Kementerian Soroti Sejumlah Aspek Strategis
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdiri atas Staf Khusus Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, serta Tenaga Ahli Menteri, Rahmad Wahyudi.
Turut hadir Suyitno, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, bersama para kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dari wilayah koordinasi Surabaya dan Malang. Sementara itu, UPT lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
Dalam entry meeting, tim memaparkan ruang lingkup evaluasi yang meliputi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 serta pencapaian indikator kinerja kantor wilayah.
Perhatian juga diarahkan pada pengelolaan Whistleblowing System (WBS) dan SP4N-LAPOR!, termasuk pentingnya pengelolaan mekanisme pelaporan dan pengaduan sesuai ketentuan. Selain itu, evaluasi mencakup tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
Aspek lain yang turut diperiksa adalah pemenuhan ketentuan penyediaan bahan makanan serta standardisasi blok dan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Keseluruhan aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian untuk memperkuat akuntabilitas organisasi dan memastikan pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku.
Pemeriksaan Lapangan Pastikan Kondisi Fasilitas Terpantau
Setelah pertemuan awal, tim melanjutkan peninjauan ke Lapas Kelas I Surabaya. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari blok hunian warga binaan, dapur, klinik, masjid, sarana pembinaan, fasilitas rekreasi, hingga Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsus).
Peninjauan ini bertujuan memberikan gambaran langsung mengenai kondisi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Aspek yang menjadi perhatian mencakup pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, pelayanan kesehatan, fasilitas ibadah, serta sarana pendukung pembinaan dan komunikasi.
Kondisi fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan sehari-hari. Karena itu, pemeriksaan lapangan diperlukan untuk melengkapi evaluasi administratif dan melihat kesesuaian kondisi aktual dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan menentukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. Dengan pendekatan ini, pembenahan tata kelola diharapkan semakin terarah pada kebutuhan nyata di setiap satuan kerja.
Rutan Perempuan Surabaya Ikut Dievaluasi
Rangkaian kegiatan berlanjut ke Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Di lokasi ini, tim meninjau dapur, blok hunian, dan koperasi sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap fasilitas penyediaan makanan, kelayakan lingkungan hunian, serta sarana pendukung kebutuhan warga binaan perempuan.
Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kondisi fasilitas perlu mendapat perhatian agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan memadai.
Peninjauan langsung juga membantu memberikan gambaran mengenai kondisi sarana yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Apabila terdapat aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, hasil monitoring diharapkan menjadi dasar tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan.
Pemeriksaan di Lapas Kelas I Surabaya dan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sekaligus memperlihatkan cakupan evaluasi yang menyentuh berbagai dimensi pelayanan, mulai dari kesehatan dan pembinaan hingga penyediaan makanan serta kondisi hunian.
Kusnali: Setiap Temuan Harus Menjadi Bahan Perbaikan
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita ingin memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terjaga dengan baik, dan kebutuhan warga binaan terpenuhi. Setiap hasil evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Penegasan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi, memperbaiki aspek pelayanan yang memerlukan perhatian, serta menjaga kesesuaian operasional dengan ketentuan.
Bagi jajaran pemasyarakatan, konsistensi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong pelayanan yang semakin baik. Hal itu mencakup pengelolaan organisasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan fasilitas, dan penguatan akuntabilitas pelayanan.
Sinergi Lintas Instansi Jadi Kunci Pembenahan
Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola, penguatan kinerja organisasi, dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian maupun pemasyarakatan di Jawa Timur.
Sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, serta seluruh UPT menjadi faktor penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten.
Evaluasi terhadap indikator kinerja, pengelolaan pengaduan, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, penyediaan bahan makanan, dan standardisasi hunian diharapkan memberikan arah pembenahan yang jelas bagi masing-masing satuan kerja.
Melalui perpaduan evaluasi administratif dan pemeriksaan langsung, peningkatan tata kelola diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi juga tercermin dalam kualitas pelayanan, kondisi fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan warga binaan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk membangun penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan di Jawa Timur yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta konsisten menjalankan ketentuan yang berlaku (Dd).
