MOJOKERTO, 19 Oktober 2026 //KABAR NUSANTARA ID Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) bersiap membawa persoalan pelaksanaan program revitalisasi di delapan sekolah di Kabupaten Mojokerto ke jalur pengaduan resmi. Langkah ini menyusul berakhirnya tenggat somasi selama 3 × 24 jam yang, menurut APPI, belum mendapat tanggapan tertulis dari pihak sekolah yang disurati.
Somasi dilayangkan pada 15 Oktober 2026 terkait indikasi dugaan pekerjaan revitalisasi yang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. APPI menilai persoalan tersebut perlu ditelaah secara objektif untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis, mekanisme swakelola, serta ketentuan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa tidak adanya tanggapan atas somasi tidak akan menghentikan upaya pengawasan yang dilakukan organisasinya. Menurut dia, penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap indikasi ketidaksesuaian perlu diperiksa berdasarkan bukti.
“APPI sudah menyampaikan somasi, menetapkan tenggat, dan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan yang kami pertanyakan. Sampai batas waktu berakhir, jawaban belum kami terima. Kami tegaskan, pengawasan APPI tidak berhenti hanya karena surat kami tidak dijawab. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur pengaduan resmi dengan bukti yang tersedia. Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap indikasi ketidaksesuaian harus diperiksa secara objektif,” tegas Kasiono.
Dugaan Pelaksanaan Revitalisasi Harus Diuji dengan Bukti
APPI menyoroti indikasi dugaan pekerjaan revitalisasi yang pelaksanaannya diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa persoalan itu tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan verifikasi kondisi pekerjaan di lapangan.
Sejumlah aspek yang dinilai penting untuk ditelusuri meliputi petunjuk teknis program, perjanjian bantuan, dokumen perencanaan, mekanisme pembelian material, pembayaran tenaga kerja, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi pekerjaan.
Menurut APPI, pelaksanaan program dengan skema swakelola tetap terikat pada ketentuan teknis dan mekanisme pertanggungjawaban. Karena itu, bentuk keterlibatan pihak luar perlu dinilai berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dan aturan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Kasiono menyatakan bahwa APPI ingin persoalan tersebut memperoleh kejelasan melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki sarana pendidikan justru menyisakan pertanyaan mengenai cara pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana anggarannya digunakan. Kami tidak akan menuduh tanpa dasar, tetapi kami juga tidak akan menutup mata terhadap indikasi yang layak diperiksa. Jika semua sudah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumennya. Jika ada ketidaksesuaian, biarkan fakta dan hasil pemeriksaan menentukan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Swakelola Harus Menjamin Akuntabilitas, Bukan Sekadar Formalitas
Bagi APPI, program revitalisasi sekolah melalui skema swakelola bukan hanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan sarana fisik. Pelaksanaannya juga diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan, meningkatkan keterlacakan penggunaan anggaran, serta memberi peluang keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.
Karena itu, APPI memandang perlu adanya penelaahan untuk memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi di delapan sekolah tersebut telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
Organisasi tersebut mendorong agar proses pemeriksaan, apabila dilakukan oleh instansi berwenang, mencakup kesesuaian perencanaan, penggunaan anggaran, mekanisme pelaksanaan, pembayaran, hingga hasil pekerjaan. Dengan demikian, penilaian dapat didasarkan pada dokumen dan fakta yang terverifikasi.
APPI Siapkan Berkas Pengaduan, RAB hingga Bukti Transaksi Disorot
Setelah tenggat somasi berakhir tanpa tanggapan tertulis yang diterima, APPI menyatakan akan menyiapkan dokumen pengaduan dengan melampirkan surat somasi, bukti penerimaan surat, catatan pemantauan, dan bukti pendukung lain yang tersedia.
APPI berencana meminta instansi berwenang, termasuk unsur pengawasan pemerintah dan kementerian yang menangani program revitalisasi, untuk menelaah dugaan tersebut serta melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dasar yang memadai.
Dokumen yang dinilai perlu ditelusuri antara lain:
– Rencana Anggaran Biaya (RAB).
– Gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
– Bukti transaksi pembelian material.
– Catatan pembayaran tenaga kerja.
– Dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
– Kesesuaian antara perencanaan, realisasi pekerjaan, dan penggunaan anggaran.
APPI menilai pemeriksaan dokumen tersebut dapat membantu mengungkap apakah pelaksanaan program telah sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan dari pihak berwenang juga diharapkan memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Sumidi: APPI Membutuhkan Kejelasan, Bukan Polemik Berkepanjangan
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menegaskan bahwa organisasinya tidak menghendaki polemik yang berlarut-larut. Menurutnya, penyelesaian perlu diarahkan pada klarifikasi, pemeriksaan fakta, dan penyampaian hasil secara objektif.
“Kami tidak membutuhkan polemik yang berlarut-larut. Yang kami butuhkan adalah kejelasan. APPI telah membuka ruang klarifikasi, dan pihak sekolah tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya. Tetapi persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kami akan menempuh mekanisme resmi dan meminta pihak yang berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara objektif,” ujar Sumidi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa APPI masih membuka kesempatan bagi pihak sekolah untuk memberikan penjelasan. Klarifikasi dan dokumen pendukung dari pihak terkait dapat menjadi bagian penting dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program revitalisasi.
Anggaran Pendidikan Harus Dipertanggungjawabkan
APPI menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan menghambat pembangunan sekolah atau menjatuhkan nama baik lembaga pendidikan. Organisasi tersebut menyatakan ingin memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan bangunan yang layak, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Menurut APPI, pengelolaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Sebaliknya, jika pelaksanaan dinyatakan sesuai, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara objektif agar tidak menimbulkan penilaian sepihak.
Perlu ditegaskan bahwa belum adanya tanggapan atas somasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Dugaan terkait pelaksanaan revitalisasi di delapan sekolah tersebut masih memerlukan klarifikasi, verifikasi bukti, dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
APPI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku. Jalur pengaduan resmi diharapkan menjadi ruang untuk menguji dugaan secara objektif sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan.
APPI — Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia
Mengawal transparansi. Menuntut akuntabilitas. Melindungi kepentingan pendidikan (Red).
