KEDIRI —KABAR NUSANTARA ID Dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Weru, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan publik. Arena yang disebut ramai setiap akhir pekan itu dikabarkan berada tidak jauh dari Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kandat dan disebut rutin beraktivitas, terutama pada Sabtu dan Minggu.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, arena tersebut didatangi pengunjung dari wilayah Kediri maupun luar daerah. Namun, seluruh informasi mengenai keberadaan arena, intensitas aktivitas, maupun unsur perjudian di dalamnya masih memerlukan verifikasi langsung serta pembuktian dari aparat penegak hukum.
Sorotan semakin menguat karena lokasi yang disebut relatif dekat dengan kantor kepolisian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dekat Kantor Polisi, Pengawasan Dipertanyakan
Hadi Susanto, S.H., C.H.P., dari Tim Investigasi LP3-NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia), menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara objektif apabila benar terdapat aktivitas perjudian di lokasi sebagaimana yang beredar.
Menurut Hadi, apabila sebuah kegiatan berlangsung secara rutin, melibatkan banyak orang, dan terjadi secara terbuka, aparat memiliki kepentingan untuk memastikan situasi tersebut melalui pengecekan lapangan serta langkah hukum sesuai kewenangan.
“Ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat lokal,” ujar Hadi Susanto.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas yang disebut berlangsung berulang setiap akhir pekan dapat terus terjadi apabila memang benar berada di lokasi yang relatif dekat dengan markas kepolisian.
Menurutnya, terdapat sejumlah kemungkinan yang harus dijawab berdasarkan fakta. Bisa saja terjadi lemahnya pengawasan atau kelalaian dalam mendeteksi aktivitas tersebut. Namun, apabila kemudian ditemukan indikasi adanya pihak yang sengaja memberikan perlindungan, hal itu juga harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional.
Hadi menegaskan, dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Semua harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan dan proses hukum yang objektif.
Jangan Berhenti pada Pemain
Hadi juga meminta apabila nantinya aparat menemukan unsur pidana perjudian, penanganan perkara jangan berhenti pada orang-orang yang berada di arena.
Menurutnya, penyelidikan perlu diarahkan untuk mengetahui siapa penyelenggara, bandar, pemodal, serta pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh bagian paling bawah, sementara aktor utama dan sumber pembiayaannya tidak tersentuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan dugaan transaksi tertentu yang bertujuan mengamankan kegiatan perjudian, aparat juga perlu menelusurinya berdasarkan bukti. Namun, tudingan mengenai adanya setoran, upeti, atau pungutan kepada oknum tertentu tetap tidak boleh disimpulkan sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak Sosial Tak Boleh Diabaikan
Persoalan dugaan perjudian, lanjut Hadi, tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum. Apabila benar terdapat arena perjudian yang beroperasi secara rutin, dampak terhadap lingkungan sosial juga patut menjadi perhatian.
Kerumunan dalam aktivitas semacam itu berpotensi menimbulkan konflik antarpengunjung, perselisihan, maupun gangguan keamanan lainnya. Selain itu, keberadaan perjudian secara terbuka dikhawatirkan dapat membentuk persepsi bahwa aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang lumrah.
“Ketika fungsi social control atau kontrol sosial media massa dianggap mandul, masyarakat akan frustrasi. Publik bisa menganggap judi sebagai hal yang biasa karena hukum terkesan tebang pilih,” ujar Hadi.
Kapolri dan Kapolda Jatim Didorong Pastikan Fakta
Untuk mencegah persoalan tersebut berhenti sebagai polemik di tingkat lokal, Hadi mendorong perhatian dari jajaran kepolisian yang lebih tinggi.
Ia berharap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto dapat memastikan informasi tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Menurut Hadi, pemeriksaan diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah arena tersebut benar beroperasi, apakah terdapat unsur perjudian, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana pengawasan selama ini dilakukan.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran atau indikasi konflik kepentingan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum yang berlaku.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa hukum berlaku untuk semua. Kalau memang terbukti ada perjudian, tindak tegas. Kalau ada pihak yang terlibat melindungi, periksa dan proses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Desa Weru Diminta Turut Mengambil Sikap
Hadi juga meminta pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda Desa Weru tidak bersikap pasif apabila memang terdapat aktivitas yang terbukti meresahkan masyarakat.
Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Kontrol sosial dari masyarakat juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Ia berharap para tokoh masyarakat dapat menyampaikan sikap secara terbuka dan mendukung langkah aparat apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Jangan sampai desa mereka dicap negatif akibat pembiaran ini,” pungkas Hadi.
Publik Menunggu Kepastian
Sorotan terhadap dugaan arena sabung ayam di Desa Weru kini menempatkan aparat pada tuntutan untuk memberikan kepastian berdasarkan fakta. Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban: apakah aktivitas tersebut benar berlangsung setiap akhir pekan, siapa penyelenggaranya, bagaimana pola kegiatannya, serta bagaimana pengawasan dilakukan.
Karena itu, aparat diharapkan tidak hanya menunggu informasi berkembang di ruang publik, tetapi melakukan verifikasi dan pengecekan sesuai prosedur. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, tindakan harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berdasarkan alat bukti.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun tuduhan tanpa dasar.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar polemik, melainkan kepastian hukum, transparansi pengawasan, dan penegakan hukum yang berlaku adil tanpa pandang bulu (Red).
