LHP SERAGAM MANGKRAK, APPI/LIPPI TUDING INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO MAIN MATA: “COPOT KEPALA INSPEKTORAT, GANTI YANG BERNYALI!”

MOJOKERTO —Kabarnusantara.id | Sikap bungkam Inspektorat Kabupaten Mojokerto terkait penanganan polemik kain seragam SMP Negeri menuai kecaman keras. Setelah melewati batas waktu 3×24 jam yang dilayangkan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) bersama Lembaga Independen Pemantau Pendidikan Indonesia (LIPPI) Jawa Timur, instrumen pengawas internal Pemkab Mojokerto tersebut terbukti tidak bergeming sedikit pun.
Presidium APPI sekaligus Ketua Wilayah LIPPI Jatim, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah secara terang-terangan mengabaikan surat permohonan resmi LIPPI. Pembiaran ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cermin buruknya responsivitas birokrasi terhadap keresahan wali murid.
“Kami mencatat dengan jelas bahwa Inspektorat sangat lamban dan seolah sengaja menahan pengeluaran LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kain seragam sekolah. Dinas Pendidikan sudah menyatakan secara tertulis bahwa pengembalian uang wali murid menunggu LHP, namun Inspektorat justru mengunci rapat dokumen tersebut,” tegas Kasiono, Kamis (27/08/2026).
Keterlambatan yang tidak rasional ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. APPI dan LIPPI melontarkan pertanyaan tajam terkait independensi lembaga pengawas daerah tersebut:
“Ada apa dengan Inspektorat sampai saat ini belum mengeluarkan LHP kain seragam? Apakah Inspektorat tersandera oleh jaringan elit, atau ada upaya sistematis untuk mengulur waktu agar kasus penggelembutan harga ini menguap begitu saja?”
Kasiono menambahkan, pembiaran ini membuat kredibilitas dan integritas Inspektorat Kabupaten Mojokerto kini dipertanyakan besar-besaran oleh publik. Lembaga yang menyedot anggaran rakyat untuk fungsi pengawasan tersebut dianggap mandul dan tak berkutik ketika berhadapan dengan dugaan permainan seragam di lingkungan pendidikan.
Menyikapi kebuntuan ini, APPI dan LIPPI Jatim secara resmi mendesak Bupati Mojokerto untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajaran pimpinan pengawasan daerah.
“Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan rakyat dan takut mengusut tuntas permainan seragam, lebih baik Copot Kepala Inspektorat! Ganti dengan pejabat yang memiliki integritas tinggi dan benar-benar bernyali untuk membela keadilan bagi para orang tua siswa,” pungkas Kasiono.
Dikonfirmasi via hp Sumidi Ketua LP3-NKRI yang juga Sekjen APPI mengatakan, APPI dan LIPPI memastikan tidak akan berhenti di sini. Jika dalam waktu dekat LHP tetap ditutupi, aliansi siap melebarkan tekanan dengan mendaftarkan gugatan sengketa informasi publik, melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI, serta mengonsolidasi massa wali murid untuk mengepung Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Jangan salahkan kami kalau ini dilakukan, kami sudah komitmen dan menghormati pertemuan tanggal 18 Agustus 2026 dikantor Inspektorat untuk tidak melakukan aksi damai dikantor Pemkab, karena Kepala Inspektorat menjanjikan dan menjamin ada pengembalian sisa uang seragam sekolah SMPN kepada walimurid yang disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kesbangpol saat itu. Tetapi apa kenyataan nya ?, sudah seminggu lebih belum ada tanda tanda realisasi, bahkan surat kami juga belum dibalas. Seharusnya Inspektorat yang tupoksinya dibidang pengawasan sebagai mata dan telinga pemerintah kabupaten Mojokerto bergerak cepat, sat set dalam menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlarut larut dan tidak jelas. Ini bukan masalah remeh temeh yang diabaikan begitu saja, ini menyangkut ribuan walimurid murid yang tiap tahun ajaran baru menjadi korban pemalakan liar, Dimana hati nurani para pemangku kebijakan selama ini ? Melihat, mendengar, merasakan tetapi dibiarkan selama bertahun-tahun tahun, tegas Sumidi (red)