SIDOARJO –KABAR NUSANTARA ID Transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memasuki fase penguatan melalui pengawasan langsung terhadap implementasi pelayanan di lapangan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, bersama Tenaga Ahli Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rahmad Wahyudi, ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur, Senin (27/7/2026).
Kunjungan strategis tersebut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, yang menegaskan komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, humanis, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agenda monitoring diawali di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda. Di lokasi ini, rombongan melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan keimigrasian, mulai dari proses pemeriksaan dokumen perjalanan, alur pelayanan kepada pengguna jasa, hingga kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Kemenimipas, dengan tujuan memastikan setiap layanan publik berjalan efektif, efisien, transparan, serta mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Usai melakukan monitoring di Bandara Juanda, rombongan melanjutkan kunjungan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Di lokasi tersebut, Kusnali mendampingi Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi meninjau langsung proses layanan pembimbingan kemasyarakatan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan.
Selain mengamati mekanisme pelayanan, rombongan juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembimbingan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, menjunjung tinggi hak-hak klien pemasyarakatan, serta mencerminkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan yang sama, rombongan turut memantau pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan program integrasi bagi warga binaan. Sidang tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena dilakukan melalui penilaian yang objektif terhadap perkembangan perilaku, hasil pembinaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bentuk pelayanan yang mengedepankan pendekatan humanis, Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi juga berdialog langsung dengan sejumlah klien pemasyarakatan. Melalui dialog tersebut, berbagai aspirasi, pengalaman, dan masukan dari masyarakat penerima layanan dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Di sana, rombongan meninjau berbagai fasilitas penting, mulai dari dapur, blok hunian, area layanan, hingga bengkel kerja warga binaan yang menjadi pusat pelaksanaan program pembinaan kemandirian.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi layak, aman, bersih, dan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Program pembinaan keterampilan tersebut diharapkan mampu membekali warga binaan dengan kompetensi produktif sebagai modal untuk kembali berintegrasi dan berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus diukur dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pelayanan yang berkualitas harus terus ditingkatkan melalui kerja yang profesional, humanis, dan responsif. Layanan yang berkualitas harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan kita dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Abdullah Rasyid.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menyampaikan bahwa kunjungan kerja pimpinan Kemenimipas merupakan momentum penting untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis.
Menurutnya, seluruh arahan dari pimpinan pusat akan menjadi pedoman bagi jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat integritas kelembagaan, menyempurnakan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.
“Arahan dari pimpinan pusat menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara optimal,” ujar Kusnali.
Melalui kunjungan kerja dan monitoring terpadu ini, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pembinaan warga binaan, serta pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, inovasi, akuntabilitas, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jawa Timur mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem pelayanan yang modern, adaptif, inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai wujud nyata reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Dd).
