MOJOKERTO –KABAR NUSANTARA ID Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Mojokerto memasuki babak penting. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) secara terbuka menyampaikan hasil pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam mekanisme pelaksanaan pekerjaan di sejumlah sekolah penerima program.
Dari 11 sekolah yang menjadi sampel pemantauan, sembilan sekolah diduga mengontraktualkan atau memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga. Selain itu, APPI menemukan persoalan keterbukaan informasi proyek, khususnya papan informasi kegiatan yang dinilai belum mencantumkan keterangan secara lengkap dan tidak ditempatkan pada lokasi strategis.
Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus pengujian komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program revitalisasi benar-benar berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta menghasilkan bangunan sekolah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
RDP dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto M. Agus Fauzan bersama sejumlah anggota, Wakil Ketua DPRD H. Hartono, S.H., Ketua Umum APPI Kasiono, S.Pd., M.Si. beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M. beserta jajaran, serta Kepala Inspektorat Drs. Zaqqi bersama jajarannya.
DPRD BUKA RUANG PENGAWASAN MASYARAKAT
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, mengawali rapat dengan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan DPRD dalam merespons permohonan audiensi APPI yang sebelumnya telah disampaikan hingga tiga kali.
Agus mengapresiasi kepedulian APPI dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya persoalan pendidikan. Ia menilai pengawasan terhadap program pemerintah tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
DPRD, menurutnya, mendukung gerakan kontrol sosial APPI dan siap menjembatani berbagai temuan lapangan untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan serta Inspektorat.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap setiap persoalan dapat diklarifikasi dan dicarikan penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
KASIONO: PENGAWALAN APPI SUDAH MEMBERIKAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., memaparkan bahwa komitmen organisasinya dalam mengawal dunia pendidikan bukan kali pertama dilakukan.
Ia mencontohkan pengawalan persoalan pengadaan seragam sekolah SMP negeri se-Kabupaten Mojokerto yang berlangsung kurang lebih tiga bulan dan menghasilkan sejumlah perubahan.
Menurut Kasiono, terdapat pengembalian uang kepada masyarakat berkisar Rp80.000 hingga Rp90.000, dengan akumulasi diperkirakan mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta.
Selain itu, kebijakan larangan sekolah, komite sekolah, dan koperasi sekolah menjual seragam dinilai berpotensi menghemat pengeluaran masyarakat sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun.
Kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat dan pengrajin batik lokal Mojokerto untuk mengembangkan usaha serta memenuhi kebutuhan seragam sekolah.
Kasiono menegaskan, pengawalan terhadap program revitalisasi merupakan kelanjutan komitmen APPI dalam memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk mencari masalah, apalagi menghambat program revitalisasi sekolah. Kami ingin memastikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat ini benar-benar dimaksimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak memberikan hasil maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
SEMBILAN SEKOLAH MENJADI PERHATIAN, MEKANISME PEKERJAAN HARUS DIBUKA
Salah satu persoalan paling menonjol dalam RDP adalah dugaan pengalihan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga di sembilan dari 11 sekolah yang dipantau APPI.
Kondisi tersebut menurut APPI perlu mendapatkan pendalaman, terutama untuk memastikan apakah mekanisme pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan program.
Sebab, kesesuaian mekanisme pelaksanaan memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab pengelolaan kegiatan, mutu konstruksi, volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggaran.
APPI juga mengungkap persoalan papan informasi proyek. Sejumlah papan informasi dinilai belum memberikan keterangan secara lengkap dan penempatannya kurang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Padahal, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Atas dasar itu, APPI merekomendasikan pemanggilan sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian untuk dimintai penjelasan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan pembinaan dan perbaikan sesuai aturan.
APPI menegaskan bahwa temuan tersebut masih merupakan hasil pemantauan awal yang harus diklarifikasi, bukan kesimpulan bahwa pihak sekolah telah melakukan pelanggaran.
WAKIL KETUA DPRD TEGASKAN TEMUAN HARUS DITINDAKLANJUTI
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hartono, S.H., menyampaikan bahwa DPRD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan APPI mempunyai peran serta tanggung jawab masing-masing dalam mengawal program revitalisasi.
Hartono meminta seluruh masukan masyarakat diterima secara positif. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan dibetulkan.
Menurutnya, pengawasan masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan.
Dengan demikian, kritik tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap program pemerintah, melainkan sebagai instrumen evaluasi agar pelaksanaan kegiatan semakin baik.
DINAS PENDIDIKAN AKAN PANGGIL SEMBILAN KEPALA SEKOLAH
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, menyambut baik pengawasan yang dilakukan APPI.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai lawan.
“Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Amsar juga menyampaikan perkembangan program revitalisasi secara nasional yang menurut pemaparannya mengalami peningkatan dari sekitar 11 ribu sekolah, berkembang menjadi 41 ribu sekolah, hingga informasi terakhir mencapai sekitar 60 ribu sekolah.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengguna anggaran program revitalisasi berada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara sekolah merupakan penerima manfaat program. Dinas Pendidikan daerah berperan membantu mengawal pelaksanaan agar tidak mengalami kendala.
Menanggapi hasil pemantauan APPI, Amsar menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan segera memanggil sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
Komitmen ini menjadi salah satu poin penting dalam RDP karena masyarakat tentu menantikan tindak lanjut konkret, bukan sekadar pernyataan atau pembahasan dalam forum resmi.
INSPEKTORAT DIHARAPKAN MELAKUKAN PENDALAMAN SECARA OBJEKTIF
Selain Dinas Pendidikan, Inspektorat memiliki posisi penting dalam memastikan setiap indikasi yang disampaikan APPI memperoleh perhatian sesuai kewenangan pengawasan internal pemerintah.
Pendalaman diperlukan untuk melihat kesesuaian antara mekanisme pelaksanaan, dokumen kegiatan, kondisi pekerjaan di lapangan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti.
Dengan demikian, hasil pengawasan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi mampu memberikan kepastian terhadap kualitas pelaksanaan program revitalisasi.
APPI KAWAL HINGGA ADA PERBAIKAN NYATA
RDP antara APPI, DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan bersama terhadap program revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto.
APPI berharap hasil pemantauan terhadap 11 sekolah, terutama sembilan sekolah yang menjadi perhatian, segera ditindaklanjuti melalui klarifikasi, evaluasi, dan pembinaan.
Bagi APPI, keberhasilan revitalisasi tidak boleh hanya dinilai dari berapa banyak sekolah yang selesai dibangun atau direnovasi. Kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, transparansi informasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat nyata bagi peserta didik harus menjadi ukuran utama.
Kini, tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat menjadi bagian yang dinantikan masyarakat. Hasil klarifikasi terhadap sembilan sekolah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan program revitalisasi.
Sebab, anggaran pendidikan adalah amanah negara, bukan sekadar angka dalam laporan kegiatan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masa depan generasi penerus bangsa (Smd).
