SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Pengelolaan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) tahun 2026 menjadi sorotan serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mempertanyakan alokasi anggaran yang disebut mencapai Rp2,3 miliar lebih setiap tahun, sementara total hadiah uang pembinaan bagi para peserta hanya sekitar Rp150 juta.
Persoalan tersebut bukan lagi sekadar kritik terhadap besarnya biaya penyelenggaraan sebuah kegiatan olahraga masyarakat. Heru bahkan melontarkan seruan terbuka agar masyarakat Jawa Timur mempertimbangkan aksi boikot keikutsertaan dalam GMS 2026 sebagai bentuk desakan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Dalam pemberitaan MAKI News, Jumat (13/11/2026), Heru mengungkapkan bahwa MAKI Jatim telah memberikan peringatan keras kepada jajaran Dispora Jatim sejak tahun anggaran 2023 terkait besarnya alokasi anggaran kegiatan GMS.
Menurutnya, anggaran yang disebut mencapai Rp2,3 miliar lebih tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama menyangkut kesesuaian antara kebutuhan penyelenggaraan, realisasi belanja, dan manfaat kegiatan bagi masyarakat.
SELISIH Rp2,15 MILIAR MENJADI PERTANYAAN BESAR
Heru menyoroti perbandingan antara anggaran GMS sebesar Rp2,3 miliar lebih dengan total hadiah peserta yang disebut hanya sekitar Rp150 juta.
Dari perbandingan angka tersebut, terdapat selisih nominal sekitar Rp2,15 miliar.
Heru mempertanyakan komponen penggunaan anggaran yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan total hadiah peserta. Mulai dari penyewaan tenda, kursi, fasilitas pemberangkatan, kegiatan seremonial di kawasan Tugu Pahlawan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Menurutnya, seluruh komponen pengeluaran harus memiliki perhitungan yang rasional dan dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
Heru menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut.
“Masuk akal atau tidak? Anggaran GMS mencapai Rp2,3 miliar lebih, sementara hadiah total uang pembinaan peserta hanya sekitar Rp150 juta. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul dugaan bahwa anggaran kegiatan tersebut menjadi ladang korupsi bagi oknum di lingkungan Dispora Jatim,” demikian kritik Heru MAKI sebagaimana dimuat dalam pemberitaan MAKI News.
Ia menegaskan, perbandingan tersebut merupakan dasar pertanyaan dan desakan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa seluruh selisih anggaran merupakan kerugian negara.
POPDA JATIM HANYA Rp772 JUTA, PRIORITAS ANGGARAN DISPORA DIPERTANYAKAN
Sorotan Heru semakin menguat ketika membandingkan anggaran GMS dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Heru, anggaran POPDA Jatim hanya sekitar Rp772 juta. Padahal, POPDA merupakan ajang penting untuk regenerasi atlet dan mempersiapkan calon penerus atlet Jawa Timur yang nantinya diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional, termasuk PON.
Heru mempertanyakan mengapa kegiatan GMS yang berorientasi pada pelestarian budaya olahraga memperoleh anggaran jauh lebih besar dibandingkan kegiatan pembinaan atlet pelajar.
Menurutnya, pemerintah harus mempunyai keberanian mengevaluasi skala prioritas penggunaan APBD.
Pelestarian sejarah perjuangan para pahlawan tetap penting. Namun, pembinaan atlet, peningkatan prestasi olahraga, dan regenerasi atlet juga tidak boleh mendapatkan perhatian anggaran yang lebih kecil tanpa alasan yang transparan dan terukur.
SERUAN BOIKOT GMS 2026: HERU MAKI AJAK MASYARAKAT BERSIKAP
Puncak kritik tersebut diwujudkan melalui seruan terbuka Heru Satriyo kepada masyarakat Jawa Timur untuk memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo tahun 2026.
Seruan tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, komunitas gerak jalan, organisasi, kelompok peserta, serta pihak-pihak yang selama ini berpartisipasi dalam kegiatan tahunan tersebut.
Heru berharap masyarakat ikut memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran publik yang menjadi sumber pembiayaan GMS.
Dalam pernyataannya, Heru menegaskan:
“Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan masyarakat pada Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo tahun 2026. Ini berdasarkan dugaan bahwa anggaran GMS menjadi ladang korupsi bagi oknum di lingkungan Dispora Jatim.”
Seruan tersebut merupakan sikap dan pernyataan Heru MAKI yang menghendaki adanya evaluasi serta pemeriksaan terhadap tata kelola anggaran kegiatan GMS.
BIDANG HUKUM MAKI JATIM SIAPKAN BERKAS PELAPORAN KE KEJATI JATIM
Tidak berhenti pada seruan boikot, Heru juga menyampaikan bahwa bidang hukum MAKI Jatim telah dipersiapkan untuk mengumpulkan dan menyusun berkas pelaporan terkait kegiatan GMS.
MAKI Jatim berencana membawa persoalan dugaan penyimpangan anggaran tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Langkah ini diarahkan untuk mendorong penelusuran terhadap sejumlah dokumen penting, antara lain:
1. Dokumen perencanaan dan penganggaran GMS sejak tahun 2023 hingga 2026.
2. Rincian komponen belanja dan kebutuhan operasional kegiatan.
3. Dokumen pengadaan barang dan jasa serta kontrak penyedia.
4. Bukti realisasi pembayaran dan laporan pertanggungjawaban.
5. Kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Heru berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen apabila laporan beserta bukti pendukung telah disampaikan.
Baginya, setiap dugaan penyimpangan anggaran negara harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.
DISPORA JATIM HARUS MENJAWAB, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA
Polemik ini menjadi tantangan bagi Dispora Jatim untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Publik perlu mengetahui bagaimana anggaran GMS sebesar Rp2,3 miliar lebih direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan setiap tahunnya.
Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, Dispora Jatim memiliki kesempatan untuk menjelaskan rincian pembiayaan sekaligus menunjukkan dokumen pertanggungjawabannya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan melakukan evaluasi agar anggaran olahraga lebih proporsional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta peningkatan prestasi atlet.
Heru MAKI menegaskan bahwa perjuangan MAKI Jatim bukan untuk menghapus kegiatan pelestarian sejarah, melainkan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai APBD dilaksanakan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
UANG RAKYAT WAJIB DIJAGA, DUGAAN PENYIMPANGAN HARUS DIUJI!
Kasus sorotan anggaran GMS ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap APBD merupakan bagian penting dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Besarnya anggaran harus sejalan dengan kebutuhan, manfaat, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Heru Satriyo memastikan MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar dugaan penyimpangan anggaran GMS mendapatkan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum.
Kini, masyarakat menantikan penjelasan Dispora Jatim. Bukan sekadar jawaban normatif, melainkan keterbukaan mengenai rincian penggunaan anggaran yang menjadi hak publik untuk diketahui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
VIRALKAN!
Rp2,3 MILIAR ANGGARAN GMS BUKAN ANGKA KECIL. BUKA RINCIANNYA, PERIKSA PENGGUNAANNYA, DAN USUT APABILA DITEMUKAN BUKTI PENYIMPANGAN! (Red).
