SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Pengelolaan anggaran olahraga Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Menjelang pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027, rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah KONI Jatim kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar hukum, kewenangan, transparansi, hingga keberlanjutan pembinaan atlet.
Merespons perkembangan tersebut, Ketua MAKI Jatim Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana aksi demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim.
Langkah tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan bagian dari fungsi kontrol masyarakat untuk meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka secara terang mekanisme pengelolaan anggaran olahraga yang bersumber dari keuangan negara.
MAKI Jatim menilai, perubahan pengelolaan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang administrasi birokrasi. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni masa depan atlet, kesinambungan pembinaan cabang olahraga, serta target prestasi Jawa Timur dalam kompetisi nasional.
Heru Satriyo mengingatkan, pembinaan atlet merupakan proses panjang yang membutuhkan pengalaman, kompetensi teknis, koordinasi, serta kesinambungan program. Selama ini, KONI Jatim bersama KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, dan para pelatih menjadi bagian dari sistem pembinaan tersebut.
“Yang kami khawatirkan bukan semata-mata persoalan siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana nasib pembinaan atlet ke depan. Jangan sampai akibat kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang, justru ada satu sampai dua generasi atlet Jawa Timur yang kehilangan momentum untuk berprestasi,” tegas Heru Satriyo.
Sekdaprov Jatim Diminta Jangan Tutup Mata terhadap Kejelasan Kewenangan
MAKI Jatim secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai landasan hukum dan dasar kewenangan apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah untuk BK PON dan Porprov 2027.
Heru menilai, masyarakat berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut merupakan penataan administrasi penganggaran, perubahan mekanisme pelaksanaan program, atau pengalihan tanggung jawab kegiatan yang selama ini berkaitan dengan KONI Jatim.
Menurutnya, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi antara Dispora, KONI, dan organisasi cabang olahraga.
Karena itu, MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim menjelaskan secara terperinci siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Setiap rupiah uang rakyat harus memiliki peruntukan yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang dapat diperiksa publik.
Anggaran Dispora 2022–2026 Masuk Radar Litbang dan Investigasi MAKI
Persoalan yang menjadi perhatian MAKI Jatim ternyata tidak berhenti pada rencana pengelolaan anggaran olahraga tahun 2027.
Heru Satriyo mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim saat ini tengah mengompilasi sejumlah informasi dan bahan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim selama periode tahun anggaran 2022–2026.
Pengumpulan bahan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penelaahan informasi dan dokumen pendukung. Selanjutnya, materi yang telah dikaji akan disusun menjadi rangkaian laporan hukum apabila ditemukan indikasi yang memenuhi persyaratan pembuktian.
MAKI Jatim menyatakan siap meneruskan laporan secara kelembagaan melalui Bidang Hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Heru menegaskan bahwa pengumpulan bahan tersebut bukan sekadar pernyataan tanpa tindak lanjut. Pihaknya ingin memastikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami akan mengorkestrasi materi dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim secara bertahap, episode demi episode. Seluruhnya akan kami telaah berdasarkan data dan dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi yang memiliki dasar hukum dan bukti memadai, tentu akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum,” ungkap Heru.
Meski demikian, MAKI Jatim menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut masih harus melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan.
BK PON Bukan Proyek Pemberangkatan Atlet, Ada Masa Depan Prestasi yang Dipertaruhkan
MAKI Jatim mengingatkan bahwa persiapan menghadapi BK PON bukan pekerjaan sederhana yang hanya berkutat pada transportasi, penginapan, konsumsi, dan akomodasi atlet.
Di balik persiapan tersebut terdapat rangkaian pekerjaan teknis yang menentukan keberhasilan kontingen Jawa Timur.
Mulai dari pemetaan potensi atlet, seleksi, evaluasi performa, penentuan kuota, sistem kualifikasi setiap cabang olahraga, pengadaan peralatan pertandingan, hingga penyusunan strategi menghadapi persaingan dengan provinsi lain.
Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik dan ketentuan kualifikasi yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem peringkat, ada pula yang menerapkan pembatasan kuota peserta maupun mekanisme seleksi tersendiri.
Seluruh tahapan tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan pelatih, pengurus cabang olahraga, serta pihak-pihak yang memahami perjalanan pembinaan atlet.
Karena itu, MAKI Jatim meminta agar perubahan mekanisme pengelolaan anggaran tidak sampai menghambat program latihan, mengganggu proses seleksi, atau menghilangkan kesempatan atlet untuk mengikuti kompetisi.
Bagi Heru, prestasi olahraga tidak bisa dibangun hanya melalui keputusan administratif. Dibutuhkan perencanaan matang, dukungan anggaran yang tepat sasaran, dan kesinambungan pembinaan.
Heru Satriyo Tegaskan MAKI Tidak Membela KONI, tetapi Berdiri untuk Atlet
Di tengah polemik perubahan pengelolaan anggaran tersebut, Heru Satriyo juga menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak sedang membela kepentingan kelembagaan KONI Jatim.
Menurutnya, posisi MAKI Jatim adalah mengawal kepentingan publik, memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan, serta menjaga agar kebijakan pemerintah tidak merugikan atlet yang selama ini berjuang membawa nama Jawa Timur.
“Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim bukan sedang masuk untuk membela KONI Jatim. Kami berdiri untuk kepentingan prestasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kepentingan birokrasi dan tarik-menarik kewenangan justru mengorbankan para atlet yang selama ini berjuang membawa nama Jawa Timur,” tandasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pengawasan MAKI Jatim diarahkan pada dua kepentingan utama, yaitu transparansi pengelolaan keuangan publik dan keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi.
Dua Langkah MAKI: Aksi Demonstrasi dan Penyiapan Laporan Hukum
Sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat, MAKI Jatim kini menyiapkan dua langkah yang menjadi perhatian dalam polemik anggaran olahraga Jawa Timur.
Pertama, mempersiapkan rencana demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim untuk mendesak keterbukaan informasi, kejelasan dasar hukum, dan kepastian pembagian kewenangan pengelolaan anggaran.
Kedua, mengonsolidasikan bahan hasil penelaahan tim Litbang dan Investigasi terkait dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim periode 2022–2026 untuk kemungkinan diteruskan kepada aparat penegak hukum.
MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim tidak terburu-buru menjalankan perubahan kebijakan sebelum seluruh aspek hukum, administratif, dan teknis dievaluasi secara menyeluruh.
Kejelasan tanggung jawab Dispora dan KONI, ketepatan penggunaan anggaran, sistem pengawasan, serta jaminan keberlanjutan pembinaan atlet harus menjadi perhatian utama.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tarik-menarik kewenangan antara dua lembaga. Ada uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, ada tata kelola pemerintahan yang harus diawasi, dan ada masa depan atlet Jawa Timur yang tidak boleh dipertaruhkan akibat ketidakpastian kebijakan.
MAKI Jatim menegaskan, transparansi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pengawasan tidak boleh berhenti pada wacana, dan pembinaan atlet tidak boleh menjadi korban perubahan birokrasi.
Kini, MAKI Jatim menunggu penjelasan terbuka dari Pemprov Jatim. Sementara itu, rencana aksi demonstrasi dan penyiapan materi pelaporan hukum menjadi bagian dari langkah pengawasan yang disampaikan Heru Satriyo.
Satu pesan yang ingin ditegaskan MAKI Jatim: uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum, dan prestasi olahraga Jawa Timur harus tetap menjadi kepentingan utama (Red).
