MALANG –KABAR NUSANTARA ID Perayaan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang melalui Festival Kanjuruhan Adiluhung yang berlangsung pada 6–15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, kini menjadi perhatian serius. Di balik kemeriahan festival yang mengusung promosi produk unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM, muncul sejumlah pertanyaan mengenai transparansi pembiayaan, keterlibatan pihak ketiga, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.I.P., menyusul informasi mengenai alokasi anggaran sebesar Rp550 juta untuk kegiatan Dekranasda Kabupaten Malang yang disebut telah tercantum dalam DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Persoalannya, dalam pelaksanaan festival, Dekranasda Kabupaten Malang juga menggandeng DMR Production, event organizer (EO) asal Bedali, Kecamatan Lawang, yang mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan sejumlah sponsor guna mendukung kebutuhan penyelenggaraan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika anggaran pemerintah telah dialokasikan, sementara sejumlah kebutuhan kegiatan juga mendapatkan dukungan sponsor dan pihak ketiga, bagaimana pembagian pembiayaan serta pertanggungjawaban masing-masing pihak?
Pertanyaan ini bukan untuk menghambat penyelenggaraan festival, melainkan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik memiliki dasar, bukti realisasi, dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Rp550 Juta dan Sponsor DMR, Publik Berhak Mengetahui Rincian Pembiayaannya
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan MAKI News, alokasi sebesar Rp550 juta disebut diperuntukkan bagi kegiatan Dekranasda Kabupaten Malang melalui DIPA Disperindag Tahun Anggaran 2026.
Pada saat yang sama, DMR Production bersama sejumlah sponsor memberikan dukungan untuk berbagai kebutuhan festival, di antaranya panggung rigging berukuran 12 x 10 meter, sound system, lighting system, genset, tenda, properti expo, gate, photobooth, instalasi listrik, bintang tamu, hingga pesta kembang api.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi tempat kegiatan, sementara sejumlah kebutuhan dekorasi stan Dekranasda disediakan oleh pihak EO.
Informasi tersebut perlu disandingkan dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran.
Sebab, masyarakat perlu mengetahui secara pasti apakah anggaran Rp550 juta tersebut digunakan untuk komponen yang berbeda dari fasilitas yang ditanggung sponsor, apakah ada pengurangan kebutuhan belanja karena dukungan pihak ketiga, serta bagaimana mekanisme pencatatan seluruh kontribusi tersebut.
MAKI Jatim menilai transparansi ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembiayaan ganda terhadap satu komponen pekerjaan.
Lokasi Gratis, Dukungan Disbudpar Rp50 Juta, Lalu Mengapa Stan UMKM Berbayar?
Persoalan lainnya adalah informasi mengenai biaya sewa stan UMKM sebesar Rp2 juta per tenant.
Dalam pemberitaan Suara Malang dan Projatim, disebutkan bahwa penggunaan lokasi Stadion Kanjuruhan selama kegiatan memperoleh fasilitas tanpa retribusi dari Dispora Kabupaten Malang.
Sementara itu, Disbudpar Kabupaten Malang disebut memberikan dukungan anggaran Rp50 juta untuk sejumlah kebutuhan kegiatan lomba, antara lain uang pembinaan, trofi, juri, serta konsumsi peserta.
Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Malang, Hartono, menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan Gema Panji dan Adiluhung.
Adapun Plt Kepala Dispora Kabupaten Malang, Eko Margianto, membenarkan bahwa penggunaan lokasi kegiatan tidak dikenai retribusi. Namun, mengenai penarikan biaya stan UMKM, ia mengarahkan konfirmasi kepada Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati.
Di sinilah diperlukan penjelasan lebih lanjut dari panitia.
Jika benar pelaku UMKM dikenai tarif Rp2 juta per stan, harus dijelaskan siapa yang menetapkan tarif tersebut, siapa penerima pembayaran, apa dasar kerja samanya, serta bagaimana seluruh penerimaan dipertanggungjawabkan.
Terlebih, terdapat informasi mengenai rencana penyediaan sekitar 200 tenant berukuran 3 x 3 meter.
Apabila seluruh stan terisi dan masing-masing membayar Rp2 juta, secara matematis potensi penerimaan mencapai Rp400 juta. Angka ini merupakan simulasi berdasarkan informasi tarif dan jumlah tenant, bukan angka penerimaan aktual yang telah diverifikasi.
Selain itu, terdapat informasi mengenai biaya sponsorship sekitar Rp3 juta per tenant dan keberadaan wahana pasar malam yang juga membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran maupun kontribusinya kepada penyelenggara.
Seluruh informasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi dugaan tanpa dasar yang jelas.
Heru MAKI: Jangan Sampai Nama Dekranasda Hanya Menjadi Legitimasi Kegiatan Komersial
Heru Satriyo menyoroti pentingnya kejelasan posisi Dekranasda dalam penyelenggaraan Festival Kanjuruhan Adiluhung.
Menurutnya, kegiatan yang membawa nama institusi pemerintah daerah dan mengusung pemberdayaan UMKM harus memiliki orientasi utama pada kepentingan masyarakat.
Keterlibatan EO dan sponsor merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban anggaran.
Namun, apabila kegiatan yang menggunakan nama Dekranasda lebih banyak dikelola dengan orientasi komersial, sementara pelaku UMKM justru harus membayar untuk memperoleh ruang promosi, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi.
Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak ingin program pemberdayaan ekonomi rakyat hanya menjadi label dalam kegiatan yang pada akhirnya lebih menguntungkan pihak penyelenggara.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana posisi anggaran pemerintah, kontribusi sponsor, dan pendapatan dari kegiatan ini dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada pembiayaan yang tidak jelas atau komponen yang berpotensi dibayar dari dua sumber. Kami ingin semua dibuka melalui dokumen resmi,” tegas Heru.
MAKI Jatim Akan Menuntut Laporan Pertanggungjawaban Dekranasda
Sebagai langkah pengawasan kelembagaan, MAKI Jatim menyatakan akan meminta laporan pertanggungjawaban Dekranasda Kabupaten Malang atas alokasi anggaran yang disebut mencapai Rp550 juta melalui DIPA Disperindag Tahun Anggaran 2026.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain:
1. Rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Festival Kanjuruhan Adiluhung.
2. Dokumen alokasi serta realisasi anggaran Dekranasda.
3. Kontrak atau perjanjian kerja sama dengan DMR Production.
4. Rincian dukungan sponsor dan bentuk kontribusinya.
5. Pembagian komponen pembiayaan antara APBD dan pihak ketiga.
6. Bukti transaksi, pembayaran, dan laporan realisasi kegiatan.
7. Data jumlah tenant UMKM, tarif sewa, serta laporan penerimaan.
8. Mekanisme pengelolaan pendapatan dari wahana dan fasilitas komersial.
9. Penjelasan mengenai dukungan anggaran Disbudpar dan fasilitas gratis dari Dispora.
Menurut Heru, dokumen tersebut diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada saling memberikan keterangan, tetapi dapat diperiksa secara objektif berdasarkan fakta administrasi dan keuangan.
Bersama Projo Malang, MAKI Siapkan Langkah Pengaduan Hukum
MAKI Jatim juga menyatakan kesiapan untuk membawa persoalan ini ke ranah pengaduan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum bersama elemen masyarakat lainnya, termasuk Projo Malang, apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil penelusuran dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah.
Heru menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dipandang sebagai upaya menghambat kegiatan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program yang menggunakan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan indikasi pembiayaan ganda, ketidaksesuaian realisasi anggaran, atau persoalan dalam pengelolaan penerimaan kegiatan, maka seluruhnya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Panitia dan Dekranasda Perlu Memberikan Jawaban Terbuka
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan tersebut dipublikasikan, sejumlah pertanyaan mengenai tarif stan dan pengelolaan penerimaan kegiatan masih membutuhkan penjelasan panitia.
Karena itu, Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati, Dekranasda Kabupaten Malang, Disperindag, Disparbud, Dispora, serta DMR Production perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.
Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah alokasi anggaran Rp550 juta telah direalisasikan, apa saja komponen pembiayaannya, bagaimana kontribusi sponsor dicatat, serta bagaimana penerimaan dari stan UMKM dan fasilitas komersial dikelola.
Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Pesta Rakyat Harus Memberikan Manfaat, Bukan Menambah Beban UMKM
Peringatan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang semestinya menjadi momentum kebanggaan masyarakat, sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi budaya, produk lokal, dan ekonomi kreatif.
Festival Kanjuruhan Adiluhung seharusnya menjadi ruang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperluas jaringan pemasaran.
Karena itu, kebijakan pembebanan biaya kepada peserta harus memiliki dasar dan penjelasan yang transparan.
Jangan sampai semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat justru kehilangan maknanya karena persoalan biaya dan pengelolaan kegiatan yang tidak dijelaskan secara terbuka.
Pada akhirnya, kemeriahan panggung, kehadiran artis, dan banyaknya sponsor bukanlah ukuran utama keberhasilan sebuah kegiatan pemerintah daerah.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah manfaat bagi masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, serta kejelasan pertanggungjawaban seluruh sumber pembiayaan (Red).
