SIDOARJO – KABAR NUSANTARA ID Membangun sistem pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik membutuhkan lebih dari sekadar penguatan internal kelembagaan. Kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk menghadirkan pembinaan dan pelayanan yang semakin berkualitas serta berdampak nyata.
Langkah strategis tersebut diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur dengan menjadi tuan rumah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Duta Kerja Sama dan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP) Tahun 2026, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas jajaran pemasyarakatan dalam membangun jejaring kemitraan sekaligus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan internal institusi. Dibutuhkan dukungan, kontribusi, serta keterlibatan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, hubungan kemitraan yang dibangun secara terarah dengan berbagai elemen masyarakat harus mampu menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan warga binaan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, para Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah (Korwil) Surabaya, serta perwakilan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur, baik secara langsung maupun melalui sambungan daring.
Dalam Bimtek tersebut, terdapat dua materi utama yang menjadi perhatian peserta. Materi pertama membahas Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sedangkan materi kedua memberikan pemahaman teknis mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP).
Kedua materi tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman jajaran pemasyarakatan mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan berbagai pihak sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola, mendokumentasikan, dan memantau pelaksanaan kerja sama melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Penguatan Duta Kerja Sama di setiap UPT menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan tersebut. Keberadaan Duta Kerja Sama diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperluas komunikasi dan membangun kemitraan strategis.
Mitra yang dapat dilibatkan mencakup instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas sosial, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan.
Melalui jejaring tersebut, setiap UPT diharapkan mampu menghadirkan program kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat langsung, baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas.
Selain penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan aplikasi SIKAP juga menjadi perhatian utama. Sistem informasi ini diharapkan mampu mendorong tata kelola kerja sama yang lebih tertib, terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan berbasis sistem informasi, setiap bentuk kemitraan diharapkan dapat terdokumentasi dan terpantau secara lebih optimal. Dengan demikian, kerja sama tidak sekadar tercatat sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan dan program yang memiliki dampak positif.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 15 UPT secara langsung dan 30 UPT lainnya melalui daring.
Partisipasi dari total 45 UPT tersebut menjadi ruang strategis untuk memperluas pemahaman, menyampaikan berbagai pertanyaan, bertukar pengalaman, serta membahas penerapan kerja sama dan penggunaan aplikasi SIKAP di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam kesempatan tersebut, Ceno Hersusetiokartiko kembali menegaskan pentingnya membangun penyelenggaraan pemasyarakatan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui penguatan peran Duta Kerja Sama dan optimalisasi Aplikasi SIKAP, kami berharap setiap UPT mampu membangun kerja sama yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Penegasan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur agar lebih aktif mencari peluang kemitraan yang relevan dengan kebutuhan organisasi maupun program pembinaan warga binaan.
Kerja sama lintas sektor diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kemandirian, kesempatan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
Tidak kalah penting, dukungan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam proses reintegrasi sosial. Warga binaan yang telah menyelesaikan masa pembinaan membutuhkan kesempatan, kepercayaan, dan penerimaan lingkungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Karena itu, keterlibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun jembatan antara proses pembinaan di dalam UPT dengan kehidupan setelah warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
Melalui Bimtek Duta Kerja Sama dan Aplikasi SIKAP Tahun 2026, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Penguatan peran Duta Kerja Sama dan optimalisasi teknologi informasi diharapkan mampu melahirkan kemitraan yang lebih terencana, profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya ditentukan oleh program yang berjalan di dalam lembaga, melainkan juga oleh kemampuan membangun sinergi dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.
Dengan kolaborasi yang kuat, pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat secara bermartabat, mandiri, dan produktif (Har).
