KEDIRI, JAWA TIMUR —KABAR NUSANTARA ID Dugaan persoalan jasa bantuan hukum dan mediasi di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, memunculkan pertanyaan mengenai realisasi layanan, penggunaan dana, hingga kejelasan kewenangan pihak yang menawarkan pendampingan. Dua warga Dusun Pugeran, Desa Puncu, yakni Ida Murniati dan Triwahyudi, mengaku mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp25 juta.
Berdasarkan keterangan awal dari pihak pengadu, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan dua orang berinisial LN dan DM, yang disebut sebagai warga Kecamatan Puncu. Keduanya diduga menawarkan atau menjanjikan layanan bantuan hukum dan mediasi kepada warga yang bersangkutan.
Akan tetapi, sejauh mana layanan tersebut telah direalisasikan, bagaimana dana yang diserahkan digunakan, dan apa dasar kewenangan pihak yang menawarkan jasa masih menjadi hal yang perlu diklarifikasi. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi langsung agar duduk perkara dapat dipahami secara utuh.
Akuntabilitas layanan menjadi pertanyaan utama
Dalam hubungan jasa, kejelasan kesepakatan merupakan hal mendasar. Pihak yang menggunakan layanan perlu mengetahui jenis pekerjaan yang dijanjikan, biaya yang disepakati, tahapan pelaksanaan, serta hasil atau keluaran yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Dalam kasus yang diadukan ini, klaim kerugian sekitar Rp25 juta perlu ditelusuri melalui bukti transaksi, kuitansi, percakapan elektronik, surat kesepakatan, maupun dokumen lain yang relevan. Bukti tersebut dapat membantu memastikan jumlah dana yang diserahkan, tujuan pembayaran, dan layanan yang benar-benar telah dilaksanakan.
Penelusuran yang objektif juga diperlukan untuk membedakan perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian dari dugaan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.
Legalitas dan kapasitas pemberi layanan perlu dikonfirmasi
Jasa bantuan hukum memiliki aspek legalitas dan kewenangan yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur profesi advokat, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, layanan bantuan hukum perlu dibedakan dari pendampingan administratif, fasilitasi komunikasi, atau mediasi. Tidak semua kegiatan tersebut secara otomatis merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan advokat. Penilaiannya bergantung pada bentuk layanan yang ditawarkan dan tindakan yang benar-benar dilakukan.
Karena itu, status lembaga yang mungkin digunakan, identitas pemberi layanan, kapasitas profesional, ruang lingkup pekerjaan, serta dasar kewenangannya perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti
Apabila pihak yang mengaku dirugikan menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum, mereka dapat mempertimbangkan langkah penyelesaian melalui jalur yang sesuai, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dasar dan bukti awal yang mendukung.
Meski demikian, tidak terlaksananya suatu janji atau timbulnya perselisihan mengenai jasa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana penipuan. Penilaian mengenai unsur pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Sikap hati-hati diperlukan agar persoalan dapat ditangani secara proporsional tanpa mendahului proses hukum maupun merugikan hak pihak-pihak yang terlibat.
Klarifikasi dan hak jawab menjadi bagian penting
Demi memenuhi prinsip keberimbangan, LN dan DM perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan hubungan mereka dengan Ida Murniati dan Triwahyudi, jenis layanan yang ditawarkan, dana yang diterima, pekerjaan yang telah dilakukan, serta legalitas atau kewenangan yang menjadi dasar pemberian layanan.
Keterangan kedua belah pihak penting untuk menguji informasi awal dan menyusun kronologi yang akurat. Jika terdapat dokumen yang menjelaskan kesepakatan maupun pelaksanaan pekerjaan, dokumen tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Sementara itu, pihak pengadu diharapkan menyimpan seluruh bukti yang berkaitan dengan transaksi dan komunikasi agar upaya klarifikasi atau penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan informasi yang kuat.
Transparansi diperlukan untuk melindungi masyarakat
Persoalan ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan sebelum masyarakat menggunakan jasa bantuan hukum atau mediasi. Identitas pemberi layanan, kapasitas dan kewenangannya, rincian biaya, serta ruang lingkup pekerjaan sebaiknya dijelaskan sejak awal dan dituangkan dalam kesepakatan yang mudah dipahami.
Penyelesaian yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai hukum diharapkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. Pada akhirnya, klaim harus diuji dengan bukti, klarifikasi harus diberi ruang, dan setiap kesimpulan hukum harus diserahkan kepada proses yang berwenang (Red).
