MOJOKERTO, 12 Oktober 2026 —KABAR NUSANTARA ID Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian dari Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI). Organisasi tersebut resmi menyurati Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto untuk meminta fasilitasi audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas pengawasan pelaksanaan program, keterbukaan informasi, kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Permohonan itu tertuang dalam surat bernomor 008/PM-APPI/X/2026, tertanggal 12 Oktober 2026, yang disampaikan oleh Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., atas nama organisasi. Melalui langkah tersebut, APPI mendorong agar pelaksanaan revitalisasi sekolah dapat dievaluasi secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
APPI meminta audiensi melibatkan pimpinan atau anggota DPRD yang membidangi pendidikan dan fungsi pengawasan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beserta pejabat teknis terkait, serta Inspektur Kabupaten Mojokerto. Keterlibatan berbagai pihak itu dinilai penting agar persoalan yang memerlukan penjelasan dapat dibahas berdasarkan data dan bukti, bukan sekadar asumsi.
Bagi APPI, revitalisasi sekolah tidak cukup hanya dinilai dari terlaksananya pembangunan secara administratif. Program yang menggunakan anggaran publik tersebut juga harus menghasilkan sarana pendidikan yang berkualitas, aman, layak digunakan, serta sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan peserta didik.
APPI Soroti Sejumlah Indikasi yang Membutuhkan Klarifikasi
Permohonan audiensi tersebut, menurut APPI, berangkat dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam pemantauan itu, APPI menyampaikan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
Indikasi yang disoroti antara lain dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan yang dinilai belum memadai, serta dugaan ketidaksesuaian antara volume pekerjaan dan nilai anggaran yang dialokasikan.
Namun, berbagai hal tersebut masih berupa indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penilaian terhadap pelaksanaan program harus mengacu pada dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, realisasi pekerjaan, pengukuran fisik di lapangan, serta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
APPI menilai klarifikasi melalui forum resmi menjadi langkah penting untuk menghindari kesimpulan prematur. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditelaah secara proporsional, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan dokumen dan kondisi sebenarnya.
Kasiono: Anggaran Publik Harus Menghasilkan Fasilitas Pendidikan Berkualitas
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian dari kepedulian terhadap mutu pendidikan dan tanggung jawab penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, program revitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah penerima. Anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan semestinya diwujudkan melalui pekerjaan yang sesuai perencanaan, memenuhi spesifikasi teknis, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi peserta didik.
“Prinsip kami sederhana. Program revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki sarana pendidikan justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan atau volumenya perlu dipertanyakan,” tegas Kasiono.
Ia menambahkan, apabila terdapat indikasi perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi fisik pekerjaan, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka melalui pemeriksaan yang memadai.
“APPI tidak ingin menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada pemeriksaan yang memadai. Namun, ketika ditemukan indikasi yang memerlukan penjelasan, kami berkewajiban mendorong agar persoalan itu diklarifikasi,” lanjutnya.
Kasiono juga menekankan bahwa pengawasan masyarakat seharusnya dipandang sebagai upaya pencegahan dan perbaikan, bukan sebagai hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Lebih baik persoalan ditemukan dan diperbaiki sejak awal daripada dibiarkan hingga pekerjaan selesai, kemudian menimbulkan persoalan kualitas, administrasi, atau pertanggungjawaban anggaran. Tujuan kami adalah memastikan program berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah,” ujarnya.
Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Lapangan Dinilai Penting
Untuk memastikan penilaian berjalan objektif, APPI mendorong keterbukaan dokumen yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang relevan.
Menurut APPI, dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk membandingkan rencana dengan realisasi pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan volume fisik, mutu bahan, kesesuaian spesifikasi, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian visual, tetapi dilaksanakan berdasarkan ukuran teknis dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
APPI berharap pihak sekolah yang bertanggung jawab atas kegiatan sesuai ketentuan program, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan melalui mekanisme yang sah. Apabila ditemukan kekurangan, tindak lanjut perbaikan diharapkan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kewenangan masing-masing pihak.
DPRD Diharapkan Memfasilitasi RDP Lintas Instansi
Melalui surat yang telah diajukan, APPI berharap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dapat memfasilitasi audiensi atau RDP dalam waktu secepatnya. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan antara unsur legislatif, perangkat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, dan masyarakat untuk membahas pelaksanaan revitalisasi sekolah secara menyeluruh.
APPI menginginkan forum itu menghasilkan penjelasan yang terang mengenai pelaksanaan program, mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut, serta mendorong langkah perbaikan sesuai ketentuan.
Pengawasan, menurut APPI, tidak semestinya berhenti pada kelengkapan administrasi atau penyelesaian pekerjaan. Mutu bangunan, keamanan fasilitas, kesesuaian volume, dan manfaat pembangunan bagi sekolah penerima juga harus menjadi perhatian.
Audiensi tersebut sekaligus diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap pihak berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum bukti yang memadai tersedia.
Pengawasan Masyarakat untuk Menjaga Akuntabilitas
Kasiono menegaskan bahwa APPI akan terus menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan masyarakat secara proporsional dengan mengedepankan objektivitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“APPI tidak sedang mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan sudah sesuai ketentuan, tentu hal itu harus diapresiasi. Namun, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, harus ada penjelasan dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama revitalisasi sekolah adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik. Karena itu, keberhasilan program perlu dilihat dari kualitas hasil pembangunan dan manfaatnya dalam menunjang proses belajar-mengajar.
“Sekolah bukan sekadar tempat menyelesaikan proyek pembangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan membangun masa depan. Karena itu, kualitas bangunan, kesesuaian pekerjaan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Kasiono.
Dengan diajukannya permohonan audiensi tersebut, APPI berharap DPRD Kabupaten Mojokerto dapat memfasilitasi ruang klarifikasi yang terbuka dan terukur. Hasil pembahasan nantinya diharapkan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan pelaksanaan revitalisasi sekolah agar anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
Pada akhirnya, pengawasan terhadap revitalisasi sekolah bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan peserta didik memperoleh fasilitas belajar yang aman, layak, serta berkualitas (Red).
