JOMBANG – KABAR NUSANTARA ID Tantangan terbesar dalam reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan bukan semata-mata mengembalikan mereka ke lingkungan masyarakat, melainkan memastikan tersedia ruang untuk memperbaiki diri, memperoleh penerimaan sosial, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tanpa dukungan nyata dari berbagai pihak, proses pembimbingan berisiko menghadapi hambatan ketika klien kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) penguatan kolaborasi lintas sektor yang digelar Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya di Azana Style Hotel, Jombang, Kamis (8/10/2026). Kapolsek Mojoagung, Polres Jombang, Kompol Yogas, hadir dalam kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk mendukung pembimbingan serta pengawasan Klien Pemasyarakatan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat.
FGD ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, masyarakat, hingga keluarga klien. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan agar proses reintegrasi tidak berhenti pada tataran wacana.
Ruspriyatno: Sinergi Harus Memiliki Peran dan Tanggung Jawab yang Jelas
Kepala Bapas Surabaya, Ruspriyatno, menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak mungkin diwujudkan apabila pemasyarakatan bekerja sendiri. Dukungan berbagai pihak harus dibangun melalui koordinasi yang terarah, pembagian peran yang jelas, dan program yang menjawab kebutuhan Klien Pemasyarakatan.
“Forum hari ini harus mampu mengidentifikasi siapa berbuat apa, bagaimana mekanisme koordinasinya, serta bentuk dukungan apa yang dapat diberikan secara nyata agar Klien Pemasyarakatan kembali dan diterima dengan baik di masyarakat,” ungkap Ruspriyatno.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi tidak cukup hanya ditandai dengan kehadiran dalam forum diskusi. Setiap pihak perlu mengambil peran sesuai kapasitas dan kewenangannya agar dukungan kepada klien dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Pendampingan, pengawasan, penguatan keterampilan, serta akses terhadap kesempatan sosial dan ekonomi menjadi aspek yang dapat diperhatikan dalam proses reintegrasi. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, sekaligus tetap mengedepankan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Kompol Yogas Siap Perkuat Dukungan Kepolisian
Kehadiran Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, memperkuat ruang koordinasi antara kepolisian dan unsur terkait dalam mendukung program reintegrasi sosial. Peran kepolisian dalam jejaring tersebut diharapkan dapat berjalan selaras dengan fungsi pembimbingan Bapas serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
Yogas menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD tersebut. Ia menegaskan kesiapan Polsek Mojoagung untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan yang sesuai bagi Klien Pemasyarakatan.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan stakeholder setempat dalam memberikan program yang tepat bagi Klien,” tegasnya.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan komunikasi dan kerja sama di tingkat lokal. Dengan koordinasi yang baik, berbagai pihak dapat mengidentifikasi bentuk dukungan yang relevan, tanpa mengabaikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan kesiapan tersebut diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang nyata. Keberlanjutan program, kejelasan tanggung jawab, dan kesesuaian dukungan dengan kebutuhan klien menjadi bagian penting dalam mengukur manfaat kolaborasi.
Bapas Surabaya Perkuat Strategi Keadilan Restoratif
Dalam kegiatan tersebut, materi disampaikan oleh Yuningsih, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, serta Yoyon Sukaryono, PK Ahli Madya Bapas Surabaya.
Keduanya membahas kolaborasi strategis antara Bapas, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Kelompok Pemasyarakatan Peduli Pemasyarakatan, dan Griya Abhipraya dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif. Pengalaman para pelaksana di lapangan turut menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat kualitas pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
Melalui FGD Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), peserta diajak berdiskusi dan menyampaikan bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam proses pembimbingan maupun pengawasan.
Forum ini diharapkan membantu membangun jejaring yang mampu menjembatani kebutuhan klien dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. Sinergi yang terarah juga diperlukan agar setiap bentuk dukungan saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Kapolsek Peterongan Ingatkan Beban Moral Klien Saat Kembali ke Masyarakat
Selain Kapolsek Mojoagung, Kapolsek Peterongan, Hidayat, menyoroti beban moral yang dapat dihadapi Klien Pemasyarakatan ketika kembali ke lingkungan sosialnya. Penerimaan masyarakat menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan agar proses reintegrasi dapat berjalan lebih baik.
Hidayat berharap Kelayan Binter mampu membantu menghubungkan klien dengan masyarakat, sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk kembali berinteraksi, dihargai, dan membangun kehidupan yang produktif.
“Dengan adanya Kelayan Binter, diharapkan setiap Klien Pemasyarakatan terhubung dengan mudah dengan masyarakat, diterima, dihargai, dan menjadi manusia berdaya kembali,” harapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya dukungan sosial dalam proses perubahan. Klien membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalankan tanggung jawabnya, sementara masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang yang wajar bagi proses tersebut.
Stigma dan penolakan berkepanjangan dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena itu, pembimbingan perlu didukung lingkungan yang mendorong perubahan positif tanpa mengabaikan aturan dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
Ujian Reintegrasi Ada pada Tindak Lanjut, Bukan Seremonial
FGD Bapas Surabaya di Jombang menempatkan satu persoalan penting sebagai perhatian bersama: menyamakan persepsi merupakan langkah awal, tetapi keberhasilan reintegrasi sosial bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Komitmen yang telah disampaikan perlu diikuti pembagian tugas yang jelas, komunikasi antarlembaga secara berkelanjutan, serta evaluasi terhadap dukungan yang diberikan. Langkah tersebut penting agar kolaborasi tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan berkembang menjadi kerja sama yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Klien Pemasyarakatan.
Keterlibatan Kapolsek Mojoagung Kompol Yogas, Kapolsek Peterongan Hidayat, serta unsur terkait lainnya diharapkan memperkuat jejaring pembimbingan dan pengawasan yang dikembangkan Bapas Surabaya.
Pada akhirnya, reintegrasi sosial bukan sekadar proses mengembalikan seseorang ke lingkungan asalnya. Proses ini membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri, dukungan untuk membangun kemandirian, dan lingkungan yang memungkinkan klien kembali berperan secara bertanggung jawab.
Melalui FGD tersebut, Bapas Surabaya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dari komitmen menuju tindakan nyata. Sebab, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya pembimbingan, tetapi juga dengan terbukanya jalan bagi Klien Pemasyarakatan untuk kembali diterima, dihargai, dan berdaya di tengah masyarakat (Har).
