SURABAYA — KABAR NUSANTARA ID Irjen Pol Dekananto Eko Purwono resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (9/10/2026). Mengawali kepemimpinannya, Dekananto menegaskan komitmen memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta membangun pelayanan kepolisian yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan publik.
Salah satu pesan penting yang disampaikannya adalah permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur apabila masih ada warga yang merasa belum mendapatkan kedekatan dan kehadiran polisi sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan tersebut menempatkan kepercayaan publik sebagai salah satu perhatian utama dalam kepemimpinan baru Polda Jatim.
Bagi Dekananto, jabatan Kapolda bukan sekadar kedudukan struktural di lingkungan kepolisian, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian nyata. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurut arah kebijakan yang disampaikannya, perlu dibangun melalui kerja sama aparat dan masyarakat serta pelayanan yang profesional.
“Jabatan adalah amanah dan setiap amanah selalu membawa tanggung jawab yang besar. Bukan hanya tanggung jawab terhadap institusi, tetapi juga terhadap masyarakat yang menaruh harapan kepada Polri,” ujar Dekananto dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah kepemimpinan Polda Jatim ke depan. Publik tidak hanya menantikan stabilitas keamanan, tetapi juga pelayanan yang mudah diakses, respons yang cepat terhadap pengaduan, dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil sesuai ketentuan.
Polisi Bersama Masyarakat Harus Terwujud dalam Pelayanan
Dekananto menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjalankan program Asta Cita Presiden sekaligus menerjemahkan tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, ke dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Timur.
“Saya akan mendukung dan menjalankan program Asta Cita Bapak Presiden, dan menjabarkan tagline Bapak Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” tegasnya.
Komitmen tersebut menuntut seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek, untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga perlu memahami persoalan warga, mendengarkan keluhan, dan memberikan perlindungan sesuai kewenangannya.
Kedekatan antara aparat dan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan gangguan keamanan. Ketika komunikasi berjalan baik, warga memiliki ruang untuk menyampaikan informasi mengenai potensi konflik, tindak kriminal, maupun persoalan lain yang membutuhkan perhatian aparat.
Karena itu, semangat kebersamaan perlu diwujudkan melalui perilaku personel yang santun, pelayanan yang jelas, serta kesungguhan menindaklanjuti laporan masyarakat. Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” akan memiliki makna nyata ketika warga dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Permohonan Maaf Kapolda Menjadi Momentum Memperkuat Kepercayaan
Dalam pernyataan perdananya, Dekananto juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada masyarakat yang merasa belum dekat dengan polisi.
“Saya mohon maaf, warga Jatim, apabila masih ada sebagian masyarakat yang merasa ada polisi yang belum dekat dan tidak bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan terbuka mengenai pentingnya memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Kepercayaan publik tidak hanya terbentuk melalui keberhasilan mengungkap perkara atau menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga melalui pengalaman warga ketika memperoleh pelayanan kepolisian.
Sikap petugas saat menerima laporan, keterbukaan terhadap kritik, kejelasan prosedur, serta kepastian tindak lanjut pengaduan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan tersebut.
Permohonan maaf itu sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polda Jatim untuk terus mengevaluasi kualitas pelayanan. Setiap warga yang membutuhkan bantuan perlu mendapatkan perhatian secara profesional dan proporsional tanpa diskriminasi.
Masyarakat tentu berharap hubungan dengan kepolisian tidak dibatasi oleh urusan penegakan hukum semata. Polisi juga diharapkan mampu memberikan rasa aman, membantu mencegah persoalan, dan membuka ruang komunikasi yang sehat dengan warga.
Polisi Dituntut Hadir Sebelum Gangguan Keamanan Terjadi
Dekananto menekankan bahwa kehadiran polisi tidak boleh hanya terlihat ketika terjadi tindak kriminal, konflik sosial, atau gangguan kamtibmas lainnya. Anggota Polri diharapkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan mampu memberikan rasa aman melalui langkah pencegahan.
Pendekatan preventif dapat diperkuat melalui deteksi dini, komunikasi dengan warga, koordinasi lintas sektor, serta kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat.
Kapolda Jatim juga mengajak jajaran Polres di seluruh Jawa Timur untuk bergandengan tangan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Ajakan tersebut relevan dengan kondisi Jawa Timur yang memiliki wilayah luas serta karakteristik sosial yang beragam. Setiap daerah membutuhkan pola pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika setempat.
Namun, kehadiran polisi tidak cukup diukur dari kegiatan patroli atau jumlah personel yang bertugas. Respons terhadap laporan, kemampuan mencegah gangguan, dan kualitas perlindungan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Pendekatan persuasif harus tetap berjalan seiring dengan ketegasan penegakan hukum. Setiap tindakan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap menghormati hak warga negara.
Tantangan Kepemimpinan Baru Polda Jatim
Resminya Dekananto memimpin Polda Jatim membawa tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Koordinasi antara Polda, Polres, Polsek, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat diperlukan untuk menghadapi berbagai dinamika di wilayah Jawa Timur. Sinergi tersebut juga penting untuk mempercepat penanganan persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu mendorong profesionalitas personel, meningkatkan respons terhadap pengaduan, serta memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, adil, dan akuntabel.
Sikap humanis tidak berarti mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran. Sebaliknya, ketegasan harus tetap berada dalam koridor hukum, didukung prosedur yang benar, dan diterapkan tanpa membeda-bedakan masyarakat.
Pengawasan internal juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas institusi. Setiap dugaan pelanggaran yang muncul perlu ditangani melalui mekanisme yang berlaku agar akuntabilitas tetap terjaga.
Pada akhirnya, arah kepemimpinan yang disampaikan Dekananto membutuhkan konsistensi seluruh jajaran. Komitmen di tingkat pimpinan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh personel yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kepercayaan Publik Menjadi Ukuran Pengabdian
Pelantikan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam memimpin kepolisian di Jawa Timur. Pesan mengenai amanah jabatan, permohonan maaf kepada masyarakat, dan komitmen “Polisi Bersama Masyarakat” menegaskan pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat antara Polri dan warga.
Meski demikian, keberhasilan kepemimpinan tidak cukup dinilai dari pernyataan pada awal masa jabatan. Masyarakat akan melihat bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam kualitas pelayanan, kecepatan penanganan pengaduan, profesionalitas personel, serta konsistensi penegakan hukum.
Warga Jawa Timur membutuhkan polisi yang mudah ditemui, cepat merespons, terbuka terhadap keluhan, tegas terhadap pelanggaran, dan mampu memberikan perlindungan tanpa diskriminasi.
Harapan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran Polda Jatim di bawah kepemimpinan Dekananto. Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kerja sama aparat dan masyarakat, sementara kepercayaan publik harus dibangun melalui pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, ujian kepemimpinan Kapolda Jatim yang baru adalah membuktikan bahwa kehadiran polisi bukan sekadar menjalankan kewajiban dinas, melainkan memberikan perlindungan, mendengarkan keluhan, dan menegakkan hukum secara profesional. Sebab, ukuran pengabdian kepolisian bukan hanya ketika aparat berhasil menjaga ketertiban, tetapi juga ketika masyarakat merasa aman, memperoleh keadilan, dan percaya bahwa suara mereka benar-benar didengar (Har).
