Jawa Timur-Kabar Nusantara Id Minggu (21/6/2026) Di tengah perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menyoroti sejumlah isu strategis nasional. Pernyataan tersebut menjadi penegasan posisi MAKI Jatim dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan penguatan fungsi pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
Dengan seruan pembuka “Merdeka, merdeka, merdeka!”, MAKI Jatim menegaskan komitmen kebangsaan serta dukungan terhadap stabilitas negara di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
MBG Tidak Boleh Dihentikan, Fokus pada Penindakan Oknum
Salah satu poin utama yang disampaikan MAKI Jatim adalah penolakan terhadap wacana penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal yang masih membutuhkan intervensi negara.
MAKI Jatim menegaskan bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dihentikan hanya karena adanya persoalan teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Program ini manfaatnya sangat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai karena ada persoalan teknis, lalu programnya yang dihentikan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Lebih lanjut, MAKI Jatim menegaskan bahwa apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka penindakan harus difokuskan kepada oknum pelaksana, bukan pada kebijakan program itu sendiri.
“Yang harus disikat itu oknumnya, bukan programnya. Program ini wajib tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi rakyat,” tegas Heru Satriyo.
Dorongan Transparansi Distribusi MBG
Sebagai bagian dari penguatan kontrol publik, MAKI Jatim mendorong penerapan sistem transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sistem tersebut berupa bagan alir atau flowchart yang dapat diakses masyarakat untuk melihat secara jelas rantai distribusi bahan pangan.
Alur tersebut mencakup proses dari petani, peternak, distributor, hingga dapur pelaksana program MBG.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi ini menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus menutup ruang potensi penyimpangan.
“Kalau alurnya jelas dan terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi langsung. Ini akan membuat program semakin dipercaya,” ujarnya.
BBM dan Stabilitas Ekonomi Perlu Dipahami Secara Utuh
MAKI Jatim juga menyoroti isu harga bahan bakar minyak (BBM). Publik diminta memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam merespons kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga disebut hanya terjadi pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sementara BBM subsidi seperti Pertalite tetap dijaga stabil untuk masyarakat luas.
“Jangan disamakan. Yang naik itu non-subsidi, sementara subsidi tetap untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Selain itu, MAKI Jatim menilai kebijakan penguatan nilai tukar rupiah serta sistem ekspor satu pintu sebagai langkah positif yang perlu terus didukung demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Koperasi Desa: Perbaikan Sistem, Bukan Penghapusan
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, MAKI Jatim menegaskan bahwa setiap kebijakan baru pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Namun, solusi yang dianggap tepat adalah perbaikan sistem, bukan penghentian program.
“Kalau ada kekurangan, yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghapus programnya. Tujuannya tetap untuk memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Ajakan Dialog Publik
MAKI Jatim juga mengajak mahasiswa, BEM, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka membahas berbagai kebijakan strategis nasional, termasuk MBG, BBM, ekonomi desa, hingga stabilitas makro ekonomi.
“Kami ingin ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua harus dibahas secara objektif dan terbuka,” ujarnya.
Penegasan Akhir: Dukungan Jalan, Pengawasan Tetap Diperketat
Menutup pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmen untuk tetap mendukung arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Negara harus dijaga bersama. Pemerintah kita dukung, tetapi oknum yang menyimpang harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menegaskan bahwa sikap yang disampaikan bukan sekadar dukungan politik, melainkan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Red).
